Feeds:
Pos
Komentar

Potret Perbankan Syariah

Abstrak

Perbankan syariah di Indonesia mempunyai prospek pertumbuhan yang sangat besar. Dengan pendudukan yang mayoritas muslim, Indonesia berpeluang menjadi platform pusat ekonomi syariah di Asia maupun dunia. perkembangan aset perbankan syariah meningkat sangat signifikan. Tahun 2012, aset perbankan syariah tumbuh sekitar 37%.

Diakui bahwa berbagai persoalan masih menjadi kendala perkembangan ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam di Indonesia. Bank Indonesia dalam membuat regulasi tidak memperhatikan karakteristik khas  bank syariah. Manajemen  bank syariah masih menggunakan pola-pola manajemen bank konvensional. Penentuan margin, fee, dan nisbah  masih menggunakan tingkat suku bunga. Bank syariah yang mempunyai tugas menjalankan pembangunan ekonomi berdasarkan syariah,  pengembangan kesejahteraan masyarakat belum mencerminkan upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat. Bank syariah masih belum berani bermain pada pembiayaan untuk investasi sektor riil, terbukti dengan pembiayaan murabahah yang merupakan pembiayaan konsumtif masih mendominasi pembiayaan di bank syariah. Di samping itu sumber daya insani yang secara praksis berkecimpung di lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang ideal. Kebanyakan baru merupakan sumber daya manusia pada lembaga keuangan konvensional yang kemudian dipoles dengan label syariah.

Metode yang dipergunakandalam studi ini adalah content analisys. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia dan statistik perbankan syariah Indonesia.

Berdasarkan analisis isi terhadap Laporan Perkembangan Perbankan Syariah dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mendukung pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia perlu melakukan kebijakan yang  difokuskan pada pembiayaan perbankan syariah yang lebih mengarah kepada sektor ekonomi produktif. Kemudian, pengembangan  produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif. Untuk mengatasi masalah SDM di perbankan syariah ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu  Pertama, mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan Program Studi Ekonomi Islam secara lebih luas. Kedua, memperbanyak riset, studi, dan penelitian tentang ekonomi Islam, baik yang berskala mikro maupun makro. Ketiga, mendorong penulisan kajian dan karya ilmiah melalui penerbitan buku dan jurnal, proseding seminar, lokakarya dan kajian.  Keempat, mewajibkan program magang maupun on the job training kepada para mahasiswa di industri keuangan syariah.  Kelima, sosialisasi dan edukasi ekonomi syariah sejak dini mulai tingkat SD, SMP, dan SMA.

EPISTEMOLOGI EKONOMI ISLAM DAN PENGEMBANGANNYA PADA KURIKULUM EKONOMI ISLAM DI PERGURUAN TINGGI
Oleh Dr. Rozalinda, M.Ag
Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
roza_linda32@yahoo.com

Abstrak
Ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu memiliki pondasi epistemologi. Permasalahan utama dalam pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ialah masih adanya kesenjangan antara kebutuhan dari industri dan lulusan dari perguruan tinggi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana epistemologi ekonomi Islam dan dan pengembangannya dalam struktur kurikulum ekonomi Islam di perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam serta pendekatan apa yang efektif untuk diterapkan agar lulusannya dapat memenuhi kebutuhan industri keuangan ekonomi syariah.
Metode yang dipergunakan dalam studi ini adalah analisis isi dipergunakan untuk menjelaskan lebih mendalam mengenai kurikulum ekonomi Islam di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masih terdapatnya perbedaan sistem pembelajaran ekonomi Islam di perguruan tinggi sehingga lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam masih sedikit yang dapat memenuhi kebutuhan pasar industri keuangan syariah.
Kata Kunci:
Epistemology, Islamic Economic, deduktive, induktive, curriculum, college

A. Pendahuluan

Problem yang dihadapi oleh ilmu ekonomi Islam adalah kesenjangan antara perilaku ideal atau yang seharusnya dilakukan dengan perilaku ril. Kesenjangan terjadi karena apa yang terjadi pada saat ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Artinya, perilaku riil para muslim pada saat ini tidak sesuai dengan perilaku ideal yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal inilah yang kemudian dijadikan oleh para ekonom aliran positivisme sebagai alasan bahwa teori-teori ekonomi Islam tidak dapat dibuktikan dan ditemukan pada tataran empris. Oleh karena itu, ekonomi Islam dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk digolongkan sebagai ilmu.
Ilmu Ekonomi Islam dihadapkan dengan banyak tugas dan tantangan. Pertama, merumuskan konsep perilaku ideal agen-agen ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam (normative) dan kemungkinan efeknya bagi perekonomian. Kedua, mengevaluasi dan menganalisis perilaku ideal agen-agen ekonomi (positivism) dalam perekonomian. Ketiga, membandingkan dan menjelaskan ketimpangan yang mungkin terjadi di antara perilaku ideal dan dan perilaku riil. Langkah keempat adalah menyarankan dan merumuskan strategi terbaik untuk mengarahkan perilaku agen-agen ekonomi sehingga dapat mendekati dan mencapai perilaku ideal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Pada industri keuangan syariah, Problem yang dihadapi oleh industri keuangan syariah hari ini adalah masih terbatasnya sumber daya manusia yang betul-betul menguasai ekonomi Syariah. Berdasarkan data bank Indonesia, 90% SDM yang bekerja di perbankan syariah adalah berasal dari non sarjana ekonomi Islam. Artinya lulusan perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam hanya bisa bersaing di indusrti keunagan syariah hanya 10%. Kesenjangan terjadi bisa disebabkan kurikulum yang diterapkan di perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam belum memadai, atau pendekata pengajarannya yang belum tepat, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan perumusan langkah strategis agar lulusan perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah dapat memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah.
Berdasarkan penjelasan di atas, fokus utama penelitian ini adalah Bagaimana epistemplogi ekonomi Islam dan pengembangannya dalam kurikulum ekonomi Islam di perguruan tinggi serta pendekatan apa yang efektif untuk diterapkan agar lulusannya dapat memenuhi kebutuhan industri keuangan ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan menganalisis struktur kurikulum ekonomi Islam yang diterapkan pada perguruan tinggi serta merumuskan strategi yang tepat dalam menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah.

B. Metode Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini kualitatif. Teknik analisis kuantitatif yang dipergunakan adalah content analysis (analisis isi). Analisis isi (content analysis) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks dalam penelitian ini berupa struktur kurilulum ekonomi Islamyang diterapkan di perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam. Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi merupakan metode penlitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Menurut Weber, pemahaman dasar dari analisis isi adalah bahwa banyak kata sesungguhnya dapat diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang lebih kecil. Setiap kategori itu dibuat berdasarakan kesamaan makna kata, dan kemiripan makna kata dari setiap teks atau pembicaraan. Dengan asumsi itu, kita akan dapat mengetahui fokus dari pengarang, pembuat teks, atau pembicara dengan menghitung jumlah kategori yang ada dalam teks tersebut.

C. Epistemologi Ekonomi Islam
Seluruh disiplin ilmu pengetahuan ilmiah memiliki landasan epistemologis. Dengan kata lain sebuah ilmu, baru dapat dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu jika ia memenuhi syarat-syarat ilmiah (scientific). Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas secara mendalam segenap proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Epistemologi ini pada umumnya disebut filsafat pengetahuan. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah theory of knowledge. Istilah Epistemologi untuk pertama kalinya muncul dan digunakan oleh J.F Ferrier pada tahun 1854. Secara etimologi, epistemologi berasal dari kata Yunani episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian atau alasan. Jadi epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan.
Epistemologi pada hakikatnya membahas tentang filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul (sumber) pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan (metodologi) dan kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki.
Epistemologi membahas tentang bagaimana badan ilmu pengetahuan disusun. Dengan kata lain, epistemologi membahas tentang ruang lingkup dan batas-batas ilmu pengetahuan. Dari mana sumber ilmu pengetahuan? Bagaimana sifat dari ilmu pengetahuan itu? Bagaimana memverifikasi kebenarannya? Dalam pengertian terminologis ini, epistemologi terkait dengan masalah-masalah yang meliputi : a) filsafat, yaitu sebagai cabang filsafat yang berusaha mencari hakekat dan kebenaran pengetahuan, b) Metoda, sebagai metoda, bertujuan mengantar manusia untuk memperoleh pengetahuan, dan c) sistem, sebagai suatu sistem bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan itu sendiri. Dengan demikian, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan.
Selanjutnya, dari sudut pandang epistemologi dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan (empirisme) terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Perubahan dan keajegan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. pemikiran Abu Yusuf tentang teori supply dan demand merupakan hasil observasinya di tengah masyarakat pada masanya. Ibnu Khaldun pun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. Ia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. Pada teori permintaan (demand) dalam ilmu ekonomi yang berbunyi “apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut secara otomatis akan menjadi naik”. Teori tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten oleh para ahli ekonomi. Berdasarkan cara kerja yang demikian, penemuan teori-teori ilmu ekonomi dikelompokkan ke dalam context of discovery .
Jika diterapkan dalam ilmu ekonomi, maka seluruh transaksi bisnis pada dasarnya diperbolehkan jika tidak ada nash yang mengharamkannya. Pelarangan terhadap praktek bunga dan riba dalam perbankan konvensional disebabkan adanya beberapa nash yang mengharamkannya. Cara kerja seperti ini dalam filsafat ilmu dikenal dengan context of justification.
Ilmu ekonomi Islam kontemporer disusun dengan mengikuti aturan main (rule of game) syari’ah dan kaidah-kaidah ilmiah keilmuan modern. Nilai Islam merupakan sumber informasi dan panduan (guidence) dalam proses perkembangan ilmu sehingga aspek ontologis, epistimologis dan aksiologis selalu dalam koridor Islam.
Secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu fiqh mu’amalat. Dengan demikian, dalam operasionalnya ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut. Persoalan ontologis yang muncul kemudian adalah bagaimana memadukan antara pemikiran ilmu ekonomi dengan pemikiran fiqh yang terdapat dalam fiqh mu’amalat. Persoalan ini muncul mengingat bahwa sumber ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia sedangkan sumber fiqh mu’amalat adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia.
Berbeda dengan hal itu, fiqh mu’amalat diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap Al-Qur’an dan Hadits oleh para fuqaha. Melalui kaidah-kaidah ushuliyah, mereka merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi umat. Rumusan-rumusan tersebut didapatkan dari hasil pemikiran (rasionalisme) melalui logika deduktif. Premis mayor yang disebutkan dalam wahyu selanjutnya dijabarkan melalui premis-premis minor untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dan benar.
Dari sisi lain, teori kebenaran ilmu ekonomi Islam dan ilmu fiqh mu’amalat tentu saja berbeda secara diametral. Tolok ukur kebenaran dalam ilmu ekonomi selalu mengacu kepada tiga teori kebenaran yang dipakai dalam filsafat ilmu yaitu teori koherensi (kesesuaian dengan teori yang sudah ada), teori korespondensi (kesesuaian dengan fenomena yang ada), dan teori pragmatisme (kesesuaian dengan kegunaannya) .
Sedangkan teori kebenaran fiqh mu’amalat mengacu secara ketat terhadap wahyu. Artinya, transaksi ekonomi akan dipandang benar bilamana tidak terdapat larangan dalam wahyu. Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran yang digunakan, maka tentu saja sulit untuk memadukan antara ilmu ekonomi dengan fiqh mu’amalat. Bahkan secara faktual diakui bahwa pemberlakuan sistem ekonomi Islam dalam bidang perbankan dan asuransi hampir seluruhnya menerapkan akad akad yang ada dalam fiqh muamalah.
Aksiologi membahas tentang tujuan ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain untuk apa ilmu yang telah disusun itu akan digunakan. Kajian aksiologis ekonomi Islam ialah membicarakan ekonomi Islam dari segi nilai dan manfaat dari ilmu. Dengan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ilmu ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah, atau kebahagiaan dunia akhirat.
Ada dua pendekatan utama yang digunakan untuk mengembangkan ilmu Ekonomi Islam yaitu deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif diawali dengan mengekstraksi inti ajaran Islam menjadi elemen-elemen teori ekonomi Islam. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Metode qiyas dalam ushul fiqh sesungguhnya mirip dengan metode deduktif ini. Membuat kesimpulan umum dari pernyataan khusus. Para Ulama banyak melakukan metode induksi, seperti Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusydi bahkan Imam Syafii.
Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Para Ulama banyak melakukan metode induksi, Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusydi bahkan Imam Syafii. Dalam sejarah bahkan, para ilmuwan muslim klasik telah banyak memberikan konstribusi yang besar terhadap metodologi ilmiah modern. Ibnu Taymiyah (w.1111) dikenal sebagai ilmuwan yang banyak menggunakan metode induktif. Demikian pula Ibnu Khaldun (1332-1406) sering menggunakan metode induktif dalam menganalisis ekonomi sosial.
Analisis tekstual tersebut berkembang di kalangan ulama fuqaha secara konsisten dengan metodologi deduksi sebagai pilar utamanya. Padahal, prasyarat perkembangan sebuah ilmu pengetahuan adalah dengan menggabungkan metode induktif dan deduktif secara bersamaan. Salah satu kelebihan Imam Syafi’i atas ulama lainnya justru dapat dilihat dari kepiawaiannya untuk menggabungkan antara metode induksi-deduksi dalam fatwa-fatwanya. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, metode induktif dan deduktif juga dilakukan oleh Imam Syafi’i ketika dia melontarkan ijtihad baru berupa qaul jadid untuk menggantikan qaul qadimnya. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa Imam Syafi’i memerlukan penelitian lapangan untuk menentukan suatu hukum tertentu kemudian mengembangkannya dengan qiyas terhadap masalah lainnya. Qiyas adalah sebuah metode mencari hukum dengan logika deduktif analogis (perbandingan). Perpaduan antara penelitian lapangan dengan qiyas yang dilakukan Imam Syafi’i tersebut secara tidak langsung mengantarkannya kepada pemaduan antara metode induktif dan deduktif.
Ilmu ekonomi Islam (Islamic economics) sebagai sebuah disiplin ilmu, jelas memiliki landasan epistemologis. Membahas epistemologi ekonomi Islam berarti mengkaji asal-usul (sumber) ekonomi Islam, metodologinya dan validitasnya secara ilmiah. Apabila berbicara masalah Epistemologi Ekonomi Islam, berarti akan berbicara tentang hakikat ekonomi Islam dan dasar-dasarnya.
Ekonomi Islam berbasis epistemologi Islam. Karena hal ini berhubungan dengan worldview Islam itu sendiri. Hal ini sejalan apa yang diungkapkan oleh Aslam Haneef bahwa ekonomi Islam perlu dikembangkan, dilaksanakan dan di evaluasi melalui konsep, ukuran, dan standar sebagai produk “framework Islami” yang melibatkan worldview dan filsafat Islam yang berdasarkan worldview Islam. Untuk itu pemahaman tentang epistemologi Islam sangat penting sekali dalam pengembangan ekonomi Islam.
Epistemologi di dalam Islam memiliki beberapa macam antara lain: (a) perenungan (contemplation) tentang Sunnatullah sebagaimana dianjurkan didalam al-Quran, (b) penginderaan ( sensation), (c) Tafaqquh (perception, concept), (d) penalaran (reasoning).
Epistemologi Islam mengambil titik tolak Islam sebagai subjek untuk membicarakan filasafat pengetahuan, maka di satu pihak epistemologi Islam berpusat pada Allah, dalam arti Allah sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Di lain pihak, epistemologi Islam berpusat pula pada manusia, dalam arti manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan ( kebenaran ). Di sini manusia berfungsi subyek yang mencari kebenaran. Manusia sebagai khalifah Allah berikhtiar untuk memperoleh pengetahuan sekaligus memberi interpretasinya.
Menurut pandangan Syed Nawab Haider Naqvi, ada empat aksioma etika yang mempengaruhi ilmu ekonomi Islam, yaitu tawhid, keadilan, kebebasan dan tanggung jawab. Metodologi ekonomi Islam mengungkap permasalahan manusia dari sisi manusia yang multi dimensional. Keadaan ini digunakan untuk menjaga obyektifitas dalam mengungkapkan kebenaran dalam suatu femomena. Sikap ini melahirkan sikap dinamis dan progressif untuk menemukan kebenaran hakiki.
Secara garis besar metodologi ilmu ekonomi Islam tersusun secara sistimatis sebagai berikut, Pertama, Al Qur’an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam yang di dalamnya dapat ditemui hal ihwal yang berkaitan dan mengatur kegiatan ekonomi. Al qur’an merupakan petunjuk yang lengkap dan sempurna yang terdiri dari bagian-bagian yang saling merangkum dan melengkapi. Ilmu ekonomi moneter masuk ke dalam ibadah muamalah. Lingkup muamalah ini didominasi ayat-ayat yang sifatnya zanni daripada qathi, sehingga tafsir yang dibutuhkan sudah sewajarnya bersifat teoretis faktual, tanpa meninggalkan aspek normatifnya sebagai wujud keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Al-Quran adalah sumber kebenaran yang paling utama, sehingga ia merupakan sumber primer ilmu ekonomi Islam. Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah tidak saja memuat dalil-dalil normatif tetapi juga fakta empiris yang bersifat empiris, faktual dan obyektif.
Sumber utama dan permulaan dari segala ilmu pengatahuan (primordial stock of knowledge) adalah al-Quran, sebab ia merupakan kalam Allah. Pengetahuan yang ada dalam Al-Quran memiliki kebenaran mutlak (absolute), telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif (complete) dan karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah (irreducible).
Al-Quran selanjutnya dijelaskan oleh Sunnah Nabi Saw. Dengan demikian, Al-Quran dan sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam. segala metodologi harus bersumber dari al-Quran dan Sunnah tersebut. As-Sunah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya dapat dijumpai aturan perekonomian Islam. Secara literal, sunah berarti cara, kebiasaan (custom habit of life) yang merujuk pada perbuatan, ucapan dan ketetapan (taqrir) implisit dari Rasulullah SAW. Sunah adalah penjelasan atau pengejawantahan al-Qur’an karena Rasulullah adalah orang pertama dan langsung menerima dan dibimbing secara ilahiah untuk memahaminya. Al-Quran dan Sunnah kemudian dapat dielaborasi dalam hukum-hukum dengan menggunakan metode epistemological deduction, yaitu menarik prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam kedua sumber tersebut untuk diterapkan dalam realitas individu.
Kedua, Setelah Al-Quran dan Sunnah, selanjutnya dalam epistemology ekonomi Islam diperlukan ijtihad dengan menggunakan rasio/akal. Ijtihad adalah upaya penggunaaan rasio untuk merumuskan dan menyimpulkan suatu hukum atau menghasilkan suatu teori. Dengan ijtihad para ulama melakukan penelitian induktif. Secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan alasan logika rasional dalam menginterpretasikan teks Qur’an dan Hadits yang bersifat umum (zanni). Dalam ilmu ushul, metodologi ijtihad antara lain mengunakan qiyas, maslahah, sadduz zari’ah, istihsan, ‘urf. Ijtihad terbagi kepada dua macam, yaitu ijtihad istimbathi dan ijtihad tathbiqi. Dalam membicarakan epistemology ekonomi Islam, digunakan metode deduksi dan induksi. Ijtihad istimbathi bersifat deduksi, sedangkan ijtihad tathbiqi bersifat induksi dan menghasilkan kesimpulan yang lebih operasional, sebab ia didasarkan pada kenyataan empiris.
Masudul Alam Choudhury, menjelaskan bahwa pendekatan metodologi ekonomi Islam menggunakan shuratic process yaitu metodologi individual (ijtihad fardi) digantikan oleh sebuah konsensus para ahli (ijtihad jama’i) dan, pelaku pasar karena dianggap memiliki tingkat kebenaran ijtihad yang tinggi. dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan perilaku pasar. Penggunaan istilah shuratic berasal dari dari kata syura/musyawarah, untuk menunjukkan bahwa proses ini bersifat konsultatif dan dinamis. Metodologi ini merupakan upaya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat transenden, sekaligus didukung oleh kebenaran empiris dan rasional yang merupakan tolak ukur utama kebenaran ilmiah. Sementara seorang muslim meyakini bahwa kebenaran utama dan mutlak berasal dari Allah, sedangkan kebenaran dari manusia bersifat tidak sempurna. Akan tetapi manusia dikaruniai akal dan berbagai fakta empiris di sekitarnya sebagai wahana untuk memahami kebenaran dari Allah. Perpaduan kebenaran wahyu dan kebenaran ilmiah akan menghasilkan suatu kebenaran yang memiliki tingkat keyakinan yang tinggi.
Berdasarkan kajian epistemologi ekonomi Islam di atas, jelaslah bahwa ekonomi Islam bukanlah hanya suatu sistem atau norma saja sebagaimana yang pernah disangkakan orang di masa lampau. Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang ditemukan melalui metodologi keilmuan ilmiah. Akan tetapi sumber ilmu pengetahuan dalam Islam bukan semata rasio dan empiris sebagaimana yang diajarkan aliran positivisme. Ekonomi Islam memiliki sumber utama yaitu al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ijtihad (penggunaan rasio) adalah sumber ilmu berikutnya. Ekonomi Islam dapat menerima metode ilmiah ekonomi konvensional yang berdasarkan rasio dan pengamalan empiris. Penerimaan ini karena Islam memberikan peluang ijtihad bagi manusia untuk melakukan observasi dan penelitian ilmiah baik melalui deduktif maupun induktif.

D. Metodologi Ekonomi Islam
Dalam perspektif Islam, eksistensi suatu metodologi merupakan sebuah keniscayaan. Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang bersumber dari syari’ah memiliki metodologi tertentu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Muhammad Anas Zarqa, menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu terdiri dari 3 kerangka metodologi. Pertama adalah presumptions and ideas, atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Al Qur’an, Sunnah, dan Fiqih Al Maqasid. Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam itu sendiri. Kedua adalah nature of value judgement, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. Ketiga, yang disebut dengan positive part of economics science. Bagian ini menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil. Melalui tiga pendekatan metodologi tersebut, maka ekonomi Islam dibangun.
Ilmu ekonomi dalam pandangan Barat dibangun dengan pendekatan empiris dan hanya menerima nilai-nilai yang bersifat positivis, sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang bersifat normative. Oleh karena itu, para ilmuwa Barat para penganut paham positivistisme menganggap bahwa ilmu ekonomi Islam tidak dapat digolongkan sebagai suatu ilmu, dikarenakan menggunakan sumber nilai-nilai yang bersifat normative. Ilmu ekonomi Islam dinilai tidak dapat menjeaskan fakta sebagaimana adanya, karena pada saat ini tidak ada kegiatan sosio-ekonomik pada suatu tempat, komunitas ataupun negara muslim yang dapat dijelaskan dan dibuktikan oleh teori-teori ilmu ekonomi Islam.
Padahal, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif diantara ilmu-ilmu sosial lainnya. Model dan teorinya akan selalu didasarkan pada sistem nilai tertentu, pada pandangan tentang hakikat manusia, pada seperangkat asumsi yang disebut Schumacher sebagai meta ekonomi, karena tidak pernah dimasukkan secara eksplisit pada ekonomi kontemporer. Dengan demikian, ilmu ekonomi Islam mengintegrasikan positivisme dan normativisme, antara pertimbangan rasional dan nilai atau moral.
Dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan ada beberapa langkah yang dapat dilalui yaitu: Pertama, mengidentifikasi masalah yang ada. Kedua, mencari prinsipnya dalam nash baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Dalam operasionalnya, yang menjadi prinsip atau asas perlu dirumuskan terlebih dahulu. Di sinilah proses perumusan teori ekonomi Islam itu dimulai. Pertanyaan-pertanyaan seperti why, how, what, who, where, when selalu dikaitkan dengan masalah yang telah diidentifikasi. Setelah itu perumusan kebijakan.
Setiap sistem ekonomi didasarkan pada ideologi yang memberikan landasan, tujuan, aksioma-aksioma, serta prinsip-prinsip. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka di mana suatu komunitas sosio ekonomi dapat memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kepentingan produksi dan mendistribusikan hasilnya untuk dikonsumsi. Sebagai sebuah sistem ekonomi, ekonomi Islam diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Berbagai aksioma dan prinsip dalam sistem seperti ini ditentukan secara pasti dan proses fungsionalisasinya sangat jelas.
Dalam mengembangkan teori ekonomi Islam, harus ditarik antara bagian dari hukum (fiqh) yang membahas Fiqh Muamalah dan ekonomi Islam. Bagian fiqh muamalah menetapkan kerangka di bidang hukum ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam mengkaji proses kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat. Ekonomi Islam dibatasi oleh hukum ekonomi Islam, tapi bukan satu-satunya. Norma sosial dan norma-norma agama dan aturan hukum pun mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi.
Kelemahan literatur ekonomi Islam selama ini, mencampuradukkan analisis fiqh dalam ekonomi, atau analisis ekonomi dalam pandangan fiqh. Seperti teori konsumsi kadang berubah menjadi hukum mengenai makanan dan minuman, bukan kajian mengenai prilaku konsumen, atau teori produksi diperkecil maknanya menjadi kajian tentang hak kepemilikan dalam Islam bukan pada perilaku perusahaan sebagai unit produksi. Hal lain yang tidak menguntungkan dalam membahas ekonomi Islam dalam kaca mata fiqh muamalah adalah menjadikan teori ekonomi Islam pecah dan kehilangan keterkaitan dengan teori ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya teori moneter dalam literatur ekonomi Islam yang ada selama ini.
Diversifikasi literatur mengenai ekonomi Islam timbul dari tidak adanya teori ekonomi Islam dalam bentuk tertulis, yang ada hanya teori yang bersifat filosofis Islam terhadap realitas ekonomi. Masalah lain muncul dari kenyatan nash al-Quran dan hadis yang tidak tersusun dan bab-bab yang membahas satu aspek kehidupan manusia seperti masalah ekonomi. Hukum, politik, dan sebagainya. Yang ada adalah hasil pemikiran, pandangan, penafsiran sarjana muslim terhadap nash yang berkaitan dengan ekonomi. Dari sini muncul dua metode yang dipergunakan dalam literatur ekonomi Islam yaitu metode deduktif dan metode retrospektif. Metode deduktif dikembangkan oleh fuqaha. Metode ini diaplikasikan dalam ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip dan kerangka hukum Islam. Metode kedua dipergunakan oleh penulis muslim kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan dunia Islam sehingga berusaha mencari jalan keluar terhadap persoalan yang ada dengan menformulasikannya dalam bentuk teori. Seperti yang dilakukan al-Maqrizi dalam menjawab masalah inflasi di masanya.
Kajian tentang sejarah sangat penting dalam ilmu ekonomi Islam. Sebagai suatu ilmu perlu merujuk pada sejarah agar dapat melaksanakan eksperimen dan dapat menjawab kecenderungan masa depan terkait dengan perubahan kegiatan ekonomi. Kajian sejarah yang terpenting adalah sejarah pemikiran ekonomi Islam dan sejarah unit unit ekonomi. Sepanjang sejarah Islam, para pemikir dan pemimpin politik sudah mengembangkan gagasan-gagasan ekonomi mereka. Penelitian ini penting untuk menampilkan pemikiran ekonomi dari para pemikir besar Islam seperti Abu Yusuf, (w.182 H) al-Ghazali (w.505 H), Ibnu Taimiyah (w.728 H) dan lain sebagainya. Kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam itu akan membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang dapat memperkaya ekonomi Islam kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya.
Perdebatan yang selalu muncul dalam dikursus ekonomi Islam adalah apakah ekonomi Islam itu suatu ilmu pengetahuan yang normatif, positif, atau keduanya. Secara umum, ilmu pengeta-huan positif mempelajari problema-problema ekonomi, seperti apa adanya yang dapat diuji melalui pengamatan empiris atau fakta-fakta. Sementara itu, ilmu pengetahuan normatif mempersoalkan bagaimana seharusnya sesuatu itu, penilaian terhadap apa yang baik dan buruk. Para peneliti ilmu ekonomi barat, lebih banyak membatasi diri pada persoalan positif ketimbang membahas persoalan-persoalan normatif. Begitu juga dengan para ahli ekonomi Islam yang menganalisis ilmu ekonomi Islam dalam kerangka intelektual dunia barat, memisahkan antara ilmu pengeta-huan positif dan normatif. Namun, ada pihak lain memandang ilmu ekonomi Islam merupakan pengetahuan normatif.
Dawan Rahardjo dalam hal ini berpendapat, sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial, ekonomi Islam tidak bebas dari nilai-nilai moral. Dengan perkataan lain, aspek normatifnya lebih menonjol dari aspek positifnya, bahkan aspek normatifnya bersifat instru-menttal dalam menganalisis gejala-gejala perekonomian yang ada serta berlaku untuk menentukan arah tindakan yang sesuai dengan tujuan Islam.
Muhammad Abdul Manan berpendapat, di dalam ilmu pengetahuan ekonomi Islam, aspek-aspek normatif dan positif tidak bisa dipisahkan. Sesungguhnya al-Qur’an dan Sunnah adalah sumber normatif sekaligus berisi aspek positif. Dipandang dari segi ini pemisahan antara kedua aspek ini sangat tidak relevan dalam ilmu ekonomi Islam karena keduanya terjalin erat dalam kehidupan, filsafat, dan kebudayaan Islam. Ini berarti bila nilai-nilai masuk ke dalam teori dan kebijaksanaan ekonomi Islam maka perbedaan antara aspek normatif dengan positif akan menjadi kabur atau hilang sama sekali. Selanjutnya, setiap usaha untuk membedakan antara aspek positif dan normatif akan membawa kepada sekularisasi ekonomi Islam. Kecenderungan menguji segala sesuatu dengan pengetahuan manusia yang terbatas akan merusak asas-asas ekonomi Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mengintegrasikan antara aspek normatif dengan positif, seperti dua sisi mata uang yang sama. Artinya, masalah ekonomi Islam harus ditinjau secara keseluruhan tanpa memisahkannya antara komponen normatif atau positif.
Terkait dengan persoalan ini, di kalangan ekonom muslim masih terdapat perbedaan pendapat apakah sistem ekonomi Islam itu ada atau tidak sama sekali. Ada yang berpendapat, sebagai sebuah sistem yang bisa disusun sebagai sebuah konsep yang khas (a distinct consep) masih disangsikan. Karena yang ada hanyalah nilai Islam tentang kehidupan berekonomi dalam suatu sistem perekonomian yang sifatnya sangat universal. Namum, menurut pendapat lain, sebagai suatu konsep atau teori, ekonomi Islam bisa disusun dengan teori yang berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Karena itu, menurut pendapat ini, ekonomi Islam merupakan suatu konsep atau teori yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran Islam.
Dalam menatap keraguan tentang eksistensi ekonomi Islam, Yusuf al-Qaradhawi mencoba mengambil jalan tengah. Menurutnya, jika yang dimaksud dengan sistem atau aturan dalam bentuk terurai termasuk cabang, rincian, dan pengaplikasian yang beraneka ragam, maka wujudnya memang tidak ada. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah gambaran secara global yang mencakup dasar-dasar petunjuk dan kaidah-kaidah yang pasti, memang ada. Ini karena Islam selalu menetapkan secara global masalah-masalah yang selalu mengalami perkembangan seiring dengan perubahan lingkungan dan zaman. Tidak diragukan lagi, bahwa ekonomi dan politik termasuk masalah-masalah yang banyak mengalami peru-bahan. Karena itu, dalam masalah ini nas-nas hanya menetapkan prinsip dan dasar yang bersifat menyeluruh.
Pemikiran tentang sistem ekonomi Islam terus berkembang. Berbagai lembaga yang ada di negara-negara Islam seperti Pakistan, Arab Saudi dan lain-lain, terus berupaya mengembangkan sistem ekonomi Islam. Begitu juga konsep ekonomi Islam ini dibahas dalam berbagai konferensi atau seminar internasional telah diangkatkan seperti di Mekkah tahun 1976 dan negara-negara lainnya. Bahkan pemikiran tentang ekonomi Islam tersebut telah menjadi sebuah gerakan yang telah dimanifestasikan dalam wujud nyata dengan berdirinya lembaga-lembaga perekonomian Islam seperti Bank Islam, Asuransi Islam, dan lembaga perekonomian lainnya di beberapa negara Islam termasuk di Indonesia dengan Bank Umum Syari’ah, Bank Unit Syari’ah, BPRS, BMT, Asuransi Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Pasar Modal Syari’ah, dan lain sebagainya. Kenyataan ini menujukkan bahwa sistem ekonomi Islam sebagai sebuah konsep atau ajaran dasar yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Prinsip-prinsip dasarnya tersebar dalam al-Qur’an dan hadis nabi yang berbentuk ajaran dasar dan bersifat global.
Dengan berpedoman pada norma-norma perekonomian yang ada dalam al-Qur’an dan hadis, gerakan sistem perekonomian Islam harus dimulai dari gerakan spiritual dan kultural, yaitu dengan menanamkan nilai etis secara luas dalam prilaku ekonomi. Ini berarti sistem ekonomi Islam akan bisa menjadi kekuatan sosial dan menjadi suatu pola pembangunan alternatif baik ditingkat nasional maupun internasional. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah sistem ekonomi Islam belum bisa menjadi kekuatan alternatif jika nilai-nilai ekonomi Islam tersebut belum disadari dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat Islam. Konsekwensinya, sistem ekonomi Islam itu pada awalnya harus merupakan suatu gerakan spiritual dan gerakan budaya.
M. Nejatullah Siddiqi, dalam persoalan ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam yang cocok untuk masyarakat Islam akan tercipta jika sejumlah orang bersikap dalam suasana yang Islami. Untuk itu, dibutuhkan suatu usaha penyelidikan tentang tingkah laku ekonomi kontemporer dan lembaga-lembaga sosial ekonomi dengan membandingkan apa yang mungkin bisa menjadi lembaga alternatif yang sesuai dengan Islam. Berarti, gerakan ekonomi Islam merupakan hasil suatu proses transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk kerangka serta perangkat kelembagaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat.

E. Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Kurikulum Ekonomi Islam
Dewasa ini, perkembangan ekonomi syariah sangat fenomenal. Hal itu terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang kemudian membuka layanan syariah. Dibandingkan dengan tahun 1990-an, maka pada tahun 2000-an terjadi lonjakan sangat signifikan tentang pertumbuhan ekonomi syariah tersebut.
Ekonomi syariah sepertinya telah menjadi pilihan bagi pengembangan ekonomi dunia. Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah dengan semakin banyaknya perbankan asing yang membuka layanan bank syariah. Bahkan, di Inggris dan Amerika Serikat juga tumbuh dengan subur sistem ekonomi syariah yang dilakukan oleh perbankan.
Di tengah arus perkembangan seperti ini, diperlukan lembaga untuk menjadi pusat kajian dan pengembangan ekonomi syariah. Di dalam hal ini, yang semestinya menjadi pusat kajian dan pengembangan ekonomi syariah adalah pendidikan tinggi yang memiliki visi dan misi kajian dan pengembangan ekonomi syariah.
Tidak dapat dibantah bahwa perbankan syari’ah mempunyai potensi dan prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan di Indonesia. Prospek yang baik ini, setidaknya ditandai oleh lima hal. Pertama, Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan pasar potensial bagi pengembangan sistem ekonomi syari’ah di Indonesia. Kedua, Perkembangan lembaga pendidikan Tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah semakin pesat, baik S1, S2, S3 juga D3. Dalam lima tahun belakangan telah banyak lahir sarjana-sarjana ekonomi Islam yang memiliki paradigma, pengetahuan dan wawasan ekonomi syariah yang komprehensif. Ketiga, Political will pemerintah untuk mendukung pengembangan ekonomi syari’ah di Indonesia telah diwujudkan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, maka pengembangan industri keuangan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat sehingga dapat mendukung perekonomian nasional semakin signifikan. Sejumlah pemda di daerah telah mendukung dan bergabung membesarkan bank-bank syariah. Pemerintah dalam hal ini diperankan oleh Bank Indonesia telah mendorong pertumbuhan bank syariah di seluruh Indonesia dan membuat regulasinya. Namun kegiatan sosialisasi dan pencerdasan masyarakat tentang ekonomi syariah masih relatif kecil. Keempat, masuknya lembaga-lembaga keuangan internasional ke dalam jasa usaha perbankan syari’ah di Indonesia sesungguhnya merupakan indikator bahwa usaha perbankan syari’ah di Indonesia memang prospektif dan dipercaya oleh para investor luar negeri.
Sementara Bank Indonesia (BI) merilis terjadi peningkatan aset perbankan syariah di Indonesia pada Perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir , sampai dengan bulan Oktober 2012 (yoy) cukup menggembirakan. Perbankan syariah mampu tumbuh ± 37% sehingga total asetnya menjadi Rp174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06%, yoy) dan penghimpunan dana menjadi Rp134,45 triliun (32,06%). Strategi edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang ditempuh dilakukan bersama antara Bank Indonesia dengan industri dalam bentuk iB campaign baik untuk funding maupun financing telah mampu memperbesar market share perbankan syariah menjadi ± 4,3%.
Pesatnya perkembangan ekonomi Islam dan industri perbankan Syari’ah serta lembaga-lembaga keuangan Syari’ah lainnya, pada sisi lainnya, tentunya harus diimbangi dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Tanpa SDM yang memadai, mustahil lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Tumbuh suburnya ekonomi dan keuangan Syari’ah di Indonesia pada akhirnya telah berimplikasi terhadap terbukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, baik sektor formal maupun informal dengan sistem yang mengacu kepada sistem ekonomi Islam. Berdasarkan data LPPI Lembaga pengembangan Perbankan Indonesia, saat ini Bank Indonesia masih membutuhkan 40.000 SDM yang akan ditempatkan di perbankan syariah. Ini membuktikan kebutuhan terhadap tenaga kerja yang akan ditempatkan pada perbankan syariah masih sangat tinggi.
Untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan perbankan syariah seperti yang diuraikan di atas, Indonesia harus memiliki capacity building untuk mengembangkan bank syariah. Industri keuangan saat ini masih membutuhkan sumber daya insani (SDI) yang benar-benar profesional dan berkualitas yang mampu mengetahui tidak hanya pada tataran konseptual tetapi juga pada tataran praktis tentang ekonomi Islam. Perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, khususnya yang berada di bawah PTAIN terlah banyak yang mengembangkan disiplin ilmu ekonomi dan perbankan syariah. Sebab, Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bidang tersebut di Indonesia masih minim. Keterbatasan tersebut juga menjadi salah satu kendala perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Berdasarkan statistik Bank Indonesia Juli tahun 2013 total pegawai perbankan syariah adalah seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini:
Tabel 1
Jumlah Pekerja di Perbankan Syariah

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jul-13
Bank Umum Syariah 4311 6609 10348 15224 21820 24111 25582
Unit Usaha Syariah 2266 2562 2296 1868 2067 3108 9781
Bank Pembiayaan syariah 2108 2581 2799 3172 3773 4359 4824
Sumber: Bank Indonesia Juli 2013
Tabel dai atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Bank Indonesia Juli 2013

Jumlah SDM tersebut masih didominasi oleh karyawan yang minim pengetahuan tentang keuangan Islam. Sebab kebanyakan dari mereka hanya mendapatkan training berkenaan dengan keuangan syariah saja. Jika hal ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya ke depan perbankan syariah akan mengalami berbagai masalah.
Berdasarkan penyampaian Outlook PerbankanSyariah tahun 2007 diketahui bahwa di antara kendala percepatan market share (5%) perbankan syariah karena faktor SDM, baik di sisi minimnya jumlah SDM perbankan syariah maupun kualitasnya yang masih rendah. Menurut Wahyu Dwi Agung (mantan Ketua Asbisindo) dan Syakir Sula, seperti yang dikutip Euis Amalaia, saat ini baru 10% saja SDIyang memiliki latar belakang syariah yang bekerja di industri keuangan syariah 90% adalah berlatar belakang dari konvensional yang dikarbit melalui pelatihan singkat perbankan syariah
Ini berarti permasalahan mendasar dalam pengembangan ekonomi syariah adalah masih minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki penguasaan ilmu ekonomi Islam yang komprehensif. Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia adalah melalui lembaga pendidikan. Perguruan tinggi Islam maupun umum memiliki peran yang strategis dalam mencetak SDM yang berkualitas dengan membuka program studi ekonomi syariah dan prodi-prodi terkait.
Di sinilah peran strategis yang harus dimainkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam, khususnya Fakultas Syari’ah, dengan mengambil peran penting dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan semua lembaga yang disebutkan di atas. Peran Fakultas Syari’ah dalam menyiapkan SDM ini menjadi sangat strategis sekaligus menantang.
Dalam rangka penyediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya, maka Program Studi Ekonomi Syariah hadir dengan tekad menjadi institusi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas dan memberikan kontribusi terbaiknya dalam menyokong tumbuh dan berkembangnya Ekonomi Islam di Indonesia dan menebarkan kemaslahatan untuk bangsa dan negara.
Menurut Nur Sam, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, ada empat aspek yang akan dilakukan dalam pengembangan studi ekonomi syariah di Perguruan Tingi Agama Islam, yaitu:
1. Memperluas akses pendidikan ekonomi syariah. Untuk memperluas akses pendidikan ekonomi syariah, maka sudah sewajarnya jika dilakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan tentang program studi ekonomi syariah secara memadai. Di dalam kerangka ini, maka sangat perlu membangun imaje yang baik agar lembaga tersebut dikenal oleh publik. Program pencitraan berbasis pada kualitas dalam berbagai aspek akan menjadi sesuatu yang diperlukan. Semakin berkualitas lembaga pendidikan tersebut akan semakin besar peluangnya untuk memperoleh sumberdaya mahasiswa. Semakin berkualitas fungsi akademik lembaga pendidikan tersebut juga akan berdampak pada peluang besarnya kualitas lulusan lembaga pendidikan tersebut. Semakin ketatnya kompetisi lulusan dalam mengakses pekerjaan tentu harus dibarengi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan sebagai pintu memperluas akses dimaksud.
2. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan program ekonomi syariah. Agar memperoleh akses yang memadai, maka lembaga pendidikan harus mengembangkan diversifikasi program studinya. Untuk kepentingan ini, maka pengembangan program studi yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kelayakan menjadi sangat penting. Di era semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga professional di dalam bidang ekonomi syariah, maka program studi diversifikatif di bidang ekonomi syariah sangat diperlukan. Makanya analisis kebutuhan pasar dan analisis pelanggan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk membuka prodi yang relevan dengan kebutuhan dimaksud. Kemudian, yang juga dibutuhkan adalah penguatan kelembagaan. Bagi prodi yang sudah eksis, maka harus dilakukan upaya agar program studi dimaksud menjadi ekselen. Penguatan kelembagaan tersebut dapat dilakukan terhadap eksisting dosen dalam pendidikan dan kebutuhan penguatan dosen yang diperlukan. Selain itu, juga penguatan program akademik, ketenagaan dan proses pendidikan yang terstandardisasikan sesuai dengan jaminan mutu yang diakui baik nasional maupun internasional.
3. Mengembangkan dan memperkuat sarana dan infrastruktur pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berencana menjadi ekselen, maka salah satu tuntutannya adalah kehebatan infrastruktur kependidikannya. Infrastruktur tersebut meliputi prasarana gedung perkuliaan yang meliputi sarana ruang kuliah yang full multi media, sarana teknologi dan komunaksi yang memadai, laboratorium yang ekselen, lingkungan kampus yang asri dan indah, dan sarana prasarana penunjang yang mencukupi. Ketercukupan sarana pasarana dan infrastruktur yang memadai akan dapat menjadi jaminan akan lahirnya kualitas alumni yang professional sesuai dengan bidang studinya. Selain itu juga menjamin akan terwujudnya budaya akademik yang tinggi sesuatu dengan tujuan membangun kampus akademis.
4. Membangun manajemen dan tata kelola sesuai dengan mandate reformasi birokrasi. Lembaga pendidikan tinggi memiliki fungsi pelayanan publik. Oleh karenanya tentu dituntut agar di dalam pelayanan publik tersebut berbasis pada pelayanan prima. Untuk bisa melakukan pelayanan prima, maka manajemen lembaga pendidikan tinggi harus memenuhi criteria transparansi,
Seperti diuraikan di atas, tingginya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan industri perbankan syariah dan lembaga keungan syariah non bank serta bisnis syariah, pada sisi lainnya menjadi tantangan tersendiri bagi Perguruan Tinggi, untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam menyiapkan SDM yang dibutuhkan tersebut. Di sinilah peran strategis yang harus dimainkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam, khususnya Fakultas Syari’ah, dengan mengambil peran penting dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan semua lembaga keuangan syariah. Peran Fakultas Syari’ah dalam menyiapkan SDM ini menjadi sangat strategis sekaligus menantang.
Untuk mencetak sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas, menguasai sistem ekonomi Islam dan terampil dalam mengelola industri Perbankan Syariah, Keuangan Islam dan bisnis Syariah, sangat ditentukan oleh kurikulum dari suatu institusi pendidikan. Dalam merespon kebutuhan di atas, berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia telah menawarkan pengajaran Ekonomi Islam. Pengajaran Ekonomi Islam di Indonesia yang ada sekarang ini menurut Nur Syam Direktur Pendidikan Islam dapat digolongkan menjadi beberapa kategori.
Kategori pertama, membuka Progran Studi Perbankan Syariah dan Takaful/Asuransi Islami di fakultas syariah UIN/IAIN. Pola pendekatan kurikulum yang menjadi acuan pengajaran kedua program studi tersebut yang diterapkan bobotnya terlalu mengandalkan pengajaran ilmu-ilmu Syariah, tetapi kurang mengandalkan pengajaran ilmu ekonomi dan perbankan modern. Hal initerjadi karena jurusan yang diberikan masih dalam lingkup Fakultas Syariah. Boleh jadi kelemahan ini merupakan akibat alami dari sifat pendididkan UIN/IAIN yang memang terfokus pada pengajaran ilmu-ilmu agama (Islamic studies). Porsi pengajaran ilmu ekonomi dan perbankan konvensional yang kurang dibarengai dengan pengajaran iptek (ilmu pengetahun dan teknologi), seperti matematika dan statistika, akan dapat mengakibatkan terjadinya pemahaman yang kurang tepat tentang ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu yang mensinergikan antara contents, conducts, contexts dan contours.
Kategori kedua, memasukkan konsentrasi kajian perbankan/financial Islam di fakultas ekonomi universitas (umum). Berbeda dari kajian dan pengajaran yang ditawarkan oleh UIN/IAIN, Fakultas Ekonomi tetap mengajarkan semua teori ilmu ekonomi konvensional dengan semua tingkatan pendekatan. Dengan kata lain, kurikulum nasional yang berlaku bagi seluruh fakultas berjalan tetap seperti biasa, hanya kemudian mahasiswa diberikan konsentrasi kepada perbankan atau financial Islam. Pendekatan ini memiliki kelemahan karena pengajaran Ushul fikih, Fikih Muamalah, dan Falsafah Hukum Islam, tidak memadai atau tidak ada sama sekali. Ketiadaan subyek-subyek ini mengakibatkan mahasiswa tidak memiliki pandangan yang benar tentang konsep-konsep, teori-teori dan landasana filosofi ekonomi Islam yang sebenarnya justru dapat diturunkan dari mata kuliah-mata kuliah tersebut. Mahasiswa pada gilirannya tidak dapat membedakan secara tegas perbedaan konseptual beberapa hal dalam bidang ekonomi antara konsep Islam dan konvensional. Pada tingkat intelektual yang tinggi, ketiadaan mata kuliah ini, juga akan menghambat mereka untuk dapat melakukan langkah-langkah kreatif dan pengambangan-pengembangan iqtishadiyah ilmiyah Islamiyah yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tantangan perkembangan zaman.
Kategori ketiga, Pengajaran ekonomi Islam di bawah naungan Fakultas Ekonomi di Universitas Islam (swasta). Posisi demikian tampaknya menjadi keunggualan tersendiri untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam di lingkungan perguruan tinggi. Jika kategori pertaman meletakkan pengajaran ekonomi Islam di bawah payung Fakultas Syariah, sementara kategori kedua sebagai naungan konsentrasi perbankan dan financial Islam, kategori ketiga dipandang sebagai tempat pengembangan dan pengajaran ilmu ekonomi Islam pada sebuah fakultas.
Di antara ketiga lembaga pendidikan tinggi ini, menurut Nur Syam hanya di FE-UII pengajaran Ilmu Ekonomi Islam lebih optimal sekalipun itu tidak berarti luput dari kelemahan atau kekurangan. Penguasaan terhadap fikih muamalah dan maqashid al-syariah (Islamic Legal Philosophy) agaknya kurang diperhatikan bukan saja oleh FE-UII melainkan juga oleh Departemen Ilmu Ekonomi Unair. Padahal penguasaan terhadap materi ini sangat dibutuhkan terutama ketika mahasiswa telah berhasil menjadi pemerhati, pelaku dan praktisi bisnis di lapangan. Pada saat itu, ilmu-ilmu ini akan sangat membantunya dalam melakukan pembuatan keputusan (decision maker) vis-à-vis realitas dunia nyata (real word) yang selalu tidak dapat dikontrol.
Banyaknya pola pengajaran Ekonomi Islam seperti yang dilakukan di beberapa perguruan tinggi di atas dilatar belakangi oleh beberapa faktor, pertama, isu tentang ilmu Ekonomi Islam begitu juga tentang perbankan dan keuangan Islam, pada hakekatnya adalah isu di bidang keilmuan yang relatif masih baru, kurang lebih tiga puluh tahun terakhir. Karena itu, sangatlah wajar bila bentuk dan format ilmu ini masih belum dapat dilihat sepenuhnya oleh sebagian para pionernya, apalagi oleh orang awam. Di samping itu, masih banyak silang pendapat di kalangan para ahlinya tentang beberapa persoalan penting. Kedua, pengajaran ilmu ekonomi di Indonesia masih dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing lembaga yang menawarkan kajian ini.
Di samping itu, pendekatan yang digunakan dalam pengajaran pun mengalami perubahan yang mencerminkan pemahaman lebih mendalam tentang hakikat ekonomi Islam. Pada tahap awal pengajaran, pendekatan normatif lebih menonjol daripada pendekatan komparatif. Kemudian, mengalami beberapa kali perubahan, pendekatan komparatif akhirnya lebih dominan. Banyak alasan yang melatar belakangi perubahan pendekatan ini antara lain (i) mulai terlihat nyata kontour-kontour ilmu ekonomi Islam sebagai hasil dari merebaknya seminar, konperensi, lokakarya dan kegiatan-kegiatan ilmiyah lainnya, (ii) makin tersedianya literature tentang ilmu ekonomi Islam baik yang berupa terjemahan dari bahasa asing maupun teks aslinya dalam bahasa asing seperti bahasa arab dan inggris, (iii) makin banyak doktor yang memiliki wawasan ilmu ekonomi Islam.
Menyusun kurikulumnya dengan pola berdiskusi dan meminta masukan dari para user dan stakeholder yang terdiri dari para praktisi perbankan syariah, asuransi syariah dan keuangan Islam, Prodi Ekonomi Syariah tampil lebih percaya diri dan lebih menyakinkan.
Berdasarkan itu, Kurikulum Ekonomi Syariah dibangun dengan memadukan antara ilmu-ilmu teoritis dengan praktis (30:70) ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam (40:60), ilmu kesyariahan (50%) – ushul fiqh, qawaid fiqhiyah fi al-iqtishad, ayat-ayat dan hadits ekonomi, fiqh muamalah. Selain itu, kurikulumnya juga dilengkapi dengan ilmu-ilmu alat (30%) yang terdiri dari bahasa (Arab/Inggris), ICT (aplikasi komputer), matematika, statistik dan akuntansi. Kemudian, kurikulum tersebut juga diperkaya dengan penguatan di bidang kewirausahaan (20%) yang terdiri dari pengantar bisnis, kewirausahaan, studi kelayakan bisnis, analisis laporan keuangan dan etika bisnis Islam.
Dengan demikian pembelajaran ideal yang dapat harus dilakukan adalah pengembangan sistem pendidikan integratif. Muatan kurikulum perlu menggambarkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai yang meliputi: 1) Penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. 2) Penguasaan ilmu-ilmu dasar kesyariahan seperti qawaid fiqhiyyah, ushul fiqh dan fiqh muamalah. 3) Penguasaan ilmu ekonomi Islam. 4) Penguasaan ilmu ekonomi umum termasuk aspek keuangan dan akuntansi. 5) Penguasaan metodologi penelitian (tools of analysis), baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif sehingga outputnya adalah SDM yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan keilmuan yang luas baik dalam ilmu syariah maupun ilmu ekonomi.
Dalam pengembangan kurikulum, setidaknya harus memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang memadukan antara ilmu syariah dengan ilmu umum serta mengintegrasikan antara teori dengan praktik secara berkelanjutan. Dengan pengembangan ekonomi Islam melalui Perguruan Tinggi diharapkan akan melahirkan para sarjana ekonomi Islam yang memiliki skill baik dalam syariah maupun ilmu-ilmu ekonomi umum yang pada akhirnya mampu merespons segala permasalahan pengembangn ekonomi Islam sehingga keberadaan lembaga keuangan syariah terus mendapatkan kepercayaan publik.
Pihak perguruan tinggi benar-benar dituntut untuk menghasilkan output yang professional dan berkualitas. Lulusan perguruan tinggi harus memiliki kualitas yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri keuangan Islam saat ini. Perguruan tinggi Islam di Indonesia saat ini, yang membuka jurusan ekonomi atau perbankan syariah jumlahnya masih sangat sedikit. Secara kuantitas, lulusan ekonomi syariah saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini dilihat dari jumlah lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan ekonomi syariah saat ini masih sekitar 12.5% dari total pegawai yang bekerja di perbankan syariah saat ini. Sementara kebutuhan terhadap sumber daya insani (SDI) dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Selama ini keterbatasan sumber daya insani yang kompeten dalam bidang syari’ah banyak ditutupi dengan cara menempatkan karyawan yang tidak sesuai dengan kualifikasi.
Perguruan tinggi merupakan pihak yang paling menentukan dalam mencetak SDI keuangan syariah yang kompeten dan berkualitas, Dengan kata lain, berhasil tidaknya pengembangan lembaga keuangan syariah di masa yang akan datang sangat tergantung kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk itu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang melaksanakan program pendidikan ekonomi Islam agar outpusnya dapat memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah adalah
Pertama, Menfasilitasi tenaga pengajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan secara rutin mengirimkan para staf pengajar untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop maupun pendidikan terkait ekonomi Islam. Kedua, Melakukan standarisasi kurikulum ekonomi Islam tingkat nasional, namun standarisasi ini bukan berarti kurikulum seluruh perguruan tinggi harus sama, melainkan ada kesepakatan mengenai kompetensi dasar minimal. Ketiga, Memperbanyak riset, studi, dan penelitian tentang ekonomi Islam, baik yang berskala mikro maupun makro, dan mendorong penulisan kajian dan karya ilmiah melalui penerbitan buku dan jurnal ilmiah, seminar, lokakarya. Keempat, Memperkuat berbagai sarana dan prasarana pembelajaran baik yang bersifat teknis seperti pengadaan lcd proyektor, komputer, wi-fi, serta pengadaan laboratorium praktik bagi mahasiswa. Kelima, Mengembangkan Networking yang lebih luas dengan berbagai institusi pendidikan ekonomi Islam lainnya, lembaga-lembaga keuangan dan non keuangan Islam, baik di dalam maupun luar negeri. Keenam, Sosialisasi dan edukasiekonomi syariah sejak dini mulai tingkat SD, SMP, SMU dan kepadakomunitas masyarakat umum yang lebih luas dengan metode dan cara yang tepat. Ketujuh, Program magang maupun on the job training kepada para mahasiswa diindustri keuangan syariah maupun institusi lain,
Dari langkah strategis dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini:

F. Kesimpulan
Sebagai sebuah ilmu, dalam ilmu pengetahuan ekonomi Islam aspek-aspek normatif dan positif tidak bisa dipisahkan. Sesungguhnya al-Qur’an dan Sunnah adalah sumber normatif sekaligus berisi aspek positif. ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mengintegrasikan antara aspek normatif dengan positif. Artinya, masalah ekonomi Islam harus ditinjau secara keseluruhan tanpa memisahkannya antara komponen normatif atau positif.
Dalam pengembangan lembaga pendidikan ekonomi keuangan syariah ke depan, ada beberapa hal yang sangat penting untuk dikembangkan, yaitu menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan antara ilmu ekonomi dengan ilmu ekonomi Islam, ilmu kesyariahan dan ilmu-ilmu umum, serta mengintegrasikan antara teori dengan praktik secara berkelanjutan. Dengan pengembangan kurikulum ekonomi Islam pada Perguruan Tinggi yang membuka program studi ekonomi Islam diharapkan akan melahirkan para sarjana ekonomi Islam yang memiliki skill baik dalam syariah maupun ilmu-ilmu ekonomi umum yang pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah. Di samping itu juga didukung oleh dosen yang berkualitas dan profesional di bidangnya, mendorong kajian dan penelitian serta publikasi di bidang ekonomi syariah untuk semua dosen dan mahasiswa, memperkuat sarana dan prasarana, literatur, laboratorium, dan mengembangkan jaringan yang lebih luas dengan berbagai lembaga pendidikan ekonomi syariah lainnya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Daftar Pustaka
Abdul Manan, Muhammad 1988, Islamic Economic Theory and Practice A Comparative Study, India: Idarah Al-Adabiyah
Amalia, Euis, Kesesuaian Pembelajaran Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi dengan Kebutuhan SDM Pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia, Jurnal Inferensi STAIN Salatiga, Vol. 7, No. 1, Juni 2013
Al-Ghazali, Abu Hamid ,1983, al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
Hamlyn, DW., 1967, History of Epistemology, dalam Paul Edwards, The Encyclopedia of Philoshophy, Vol. 3,
Hasaballah, Ali, 1981, Ushul al-Tasyri’ al-Islami, Mesir: dar al-Maarif
Haneef, Aslam, “Islamisasi Ilmu Ekonomi: Apa yang Salah?” Majalah Pemikiran Dan Peradaban Islam, ISLAMIA. Jakarta. No.6 Juli-september 2005
Hoque, Mohammad Ziaul, and Masudul Alam Choudhury, 1998, Islamic Finance: A Western Perspective – Revisited, International Journal of Islamic Financial Services, Vol.5, No.1.1998
Kattsoff, Louis O., 1992. Pengantar Filsafat. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, h. 191
Kahf, Monzer, Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System, terj. Machnum Husein, Ekonomi Islam Tela’ah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
Masudul Alam Choudhury, Micro-Money And Real Economic Relationship In The 100 Per Cent Reserve Requirement Monetary System, International Association For Islamic Economics Review of Islamic Economics, Vol. 8, No. 15, 2004.
Naqvi, Syed Nawab Haider, Ethics and Economics an Islamic Synthesis, The Islamic Foundation, London, Islamic Economic Studies Vol. 4, No. 2, May 1997
Rozalinda, 2008, Ekonomi Islam, Jakarta: Ciputat Press,
Rahardjo, Dawan, 1987, Prespektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam, Bandung: Mizan,
al-Qaradhawi, Yusuf, 1995, Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq fi al-Iqtishâd al-Islâmî, (Kairo: Maktabah Wahbah,
Al-Sarakhsi, 1993, Ushul al-Sarakhsi ,Jilid 2 Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah
Siddiqi, Nejatullah, 1980, Muslim Economic Thinking a Survei of Contemporary lietrature, dalam Studies in Islamic Economics, ed. Khursid Ahmad, Jeddah: The Islamic Foundation
Suharto, Ugi, “Ekonomi Islam Harus Berbasis Epistemologi Islam”. Majalah Pemikiran Dan Peradaban Islam, ISLAMIA. Jakarta. No.5 April-Juni 2005
Syam, Nur, Arah Pengembangan Program Studi Ekonomi Syariah, Makalah disampaikan dalam Forum Pertemuan pimpinan PTAIN dan PTN tentang Pengembangan Program Studi Ekonomi Syariah di Kantor Field Representative IDB, Jakarta, 17 Pebruari 2011
As-Syatibi, Abu Ishak, al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari’ah, Beirut : Dar al-Mar’rifah, t.t., jilid IV
Zarqa , Muhammad Anas, Islamization of Economics: The Concept and Methodology , J.KAU: Islamic Econ., Vol. 16, No. 1, pp. 3-42 (1424 A.H / 2003 A.D)
Zarqa, Mushtafa Ahmad, 1968, al-Madhkal ala al-Fiqh al-‘am, Jilid II, Beirut: Dar al-Fiqr
Az-Zuhaili, Wahbah, 1986, Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut : Dar Dar al-Fikr

Internet
Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah tahun 2013, http://www.bi.go.id/outlook_perbankan_syariah_2012.pdf, diunduh september 2012
http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/ diunduh 28 September 2013
http://www.lppi.or.id/perbankan-syariah-masih-butuh-400-ribu-sdm, Perbankan Syariah Masih Butuh 400 Ribu SDM, diunduh 15 september 2013
Syam, Nur, Arah Pengembangan Program Studi Ekonomi Syariah, http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/
http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran
Agustianto, Prospek Perbankan Syari’ah dan upaya pengembangannya di Indonesia,
http://www.agustiantocentre.com/, diunduh September 2013

A Pendahuluan

             Salah satu karakteristik trend marketing dalam Era Globalisasi adalah munculnya apa yang disebut Multi Level Marketing. Hal ini terbukti dengan banyaknya perusahaan yang memakai sistem Multi Level Marketing untuk memasarkan produk-produknya. Konsep MLM yang lahir pada tahun 1939 merupakan kreasi dan inovasi marketing, sebagai solusi untuk melibatkan masyarakat konsumen dalam kegiatan usaha pemasaran. Dengan maksud agar masyarakat konsumen dapat menikmati tidak saja manfaat produk, tapi juga manfaat finansial (dalam bentuk insentif, hadiah dan bahkan kepemilikan saham perusahaan).

Ide kelahiran konsep MLM ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa, konsep retail dan direct selling (tanpa melupakan segala kelebihannya), hanya memberikan manfaat finansial kepada kalangan tertentu yang jumlahnya terbatas. Yakni pemilik modal dan pengelola usaha, tenaga adm, karyawan, sales atau kurir. Dan pihak ketiga yang berkemampuan menjadi jasa perantara (minimal mampu membuka kios). Serta pihak keempat yang melaksanakan peran advertising (periklanan), seperti stasiun tv, radio, koran, majalah, papan reklame dan sejenisnya. Sementara masyarakat konsumen hanya diposi­sikan sebagai penerima manfaat produk saja.

Diakui bahwa konsep MLM non syariah yang tumbuh dan berkembang di bumi nusantara ini sejak tahun 1986 dan kini telah mencapai 106 perusahaan. (62 perusahaan diantaranya memiliki Izin Usaha Penjualan berjenjang dari Deperidag RI) memang telah meningkatkan derajat ekonomi (sebagian) masyarakat konsumen (distributornya). Namun yang menjadi masalah adalah soal kehalalan dan kesucian produk, aturan main dan budaya kerjanya, apakah produk yang dijual bebas dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam dan apakah cara kerjanya  bebas dari unsur riba, gharar (tipuan atau ketidak pastian), maisir (judi) dan zulm (eksploitasi)? Makalah singkat ini akan berupaya memaparkan hal ini dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bisnis multi Level Marketing dan ciri khasnya, dan pandangan Islam terhadp bisnis ini.

 

B. Pengertian dan Ciri Bisnis Multi Level Marketing

Secara sederhana marketing (pemasaran) adalah rangkaian proses perpindahan produk dan produksen ke konsumen. Tenaga kerja yang melakukan proses perpindahan produk dimaksud disebut marketer. Pakar marketing dari USA Don FailIa membagi mar­keting menjadi tiga bagian. Yakni Retail (eceran). Direct Mar­keting (pemaaaran langsung) dan Multi Level Marketing (pemasaran berjenjang). Dan setiap bagian memiliki aturan main, karakter kerja dan missi usaha masing-masing.

             Berbeda. dengan marketing dalam pengertian tradisional, Multi Level Marketing dinilai sebagai  metode pemasaran yang lebih efisien dan efektif pada tingkat retail (penjualan eceran) karena besarnya dan luasnya gerakan individu-individu yang melancarkan program marketing ini dibandingkan sistem pemasaran biasa. Multi Level Marketing atau Network Marketing merupakan sistem pendistribusian barang atau jasa lewat suatu jaringan atau orang-orang yang independen, kemudian orang-orang ini akan mensponsori orang-orang lain untuk membantu-meneruskan lewat satu atau beberapa tingkat pemasukan. (David Roller, 1995: 3)

                  Peter Clotier dalam bukunya yang berjudul Multi Level Marketing A Practical Guide To Succesful Network Selling seperti yang dikutip Yoes Axinantio, merumuskan Multi Level Marketing merupakan suatu cara atau metode menjual barang secara langsung kepada pelanggan melalui jaringan yang dikembangkan oleh para distributor yang memperkenalkan para distributor berikutnya.( Yoes Axinantio, 1996:10)

            Multi Level Marketing merupakan salah satu dari berbagai cara yang dapat dipilih oleh sebuah perusahaan atau pabrik (produsen) untuk mema­sarkan atau mendistribusikan atau menjual produknya kepada pelanggan eceran dengan memberdayakan distri­butor independennya untuk melaksanakan tugas pemasaran atau pendistribusian atau penjualan produk melalui pengembangan armada pemasaran atau distribu­tor atau penjual langsung secara mandiri (indepen­den), tanpa campur tangan langsung perusahaan. Target penjualan  dalam jaringan kerja seperti ini sepenuhnya ditentukan oleh distributor independen dan jaringan penjual langsung yang dikembangkannya. Sementara imbal jasa dalam bentuk potongan harga, komisi, atau insentif ditetapkan oleh perusahaan produsen secara berjenjang sesuai dengan jumlah nilai penjualan (volume point atau business point) yang diberitahukan kepada setiap distributor independen sejak mereka mendaftar sebagai calon anggota.

Adapun yang menjadi ciri-ciri dan bisnis Multi Level Marketing adalah:

  1. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota untuk berhasil.
  2. Keuntungan dan keberhasIlan distributor sepenuhnya ditentukan oleh hasil kerja (keras) dalam bentuk penjualan dan pembelian produk dan jasa perusahaan.
  3. Setiap anggota berhak menjadi anggota satu kali.
  4. Biaya pendaftaran menjadi anggota tidak terlalu mahal dan dapat dipertanggungjawabkan karena nilainya setara dengan barang yang diperoleh.
  5. Keuntungan yang diperoleh distributor independen dihitung dengan sistem perhitungan yang jelas berdasarkan hasil penjualan pribadi maupun jaringannya.
  6. Setiap distributor independen dilarang untuk menumpuk barang, karena yang terpenting adalah pemakaian produk yang dirasakan manfaat atau khasiatnya secara langsung oleh konsumen.
  7. Keuntungan yang dinikmati anggota Multi Level Marketing, tidak hanya bersifat finansial tetapi juga non finansial seperti penghargaan, posisi dalam peringkat, derajat sosial, kesehatan, pengembangan karakter, dan sebagainya.
  8. Perusahaan Multi Level Marketing membina distributornya dalam program pendidikan dan  pelatihan yang berkesinambungan.
  9. Dalam sistem Multi Level Marketing pelatihan produk menjadi hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada konsumen.
  10. Setiap sponsor atau up-line berkepentingan untuk meningkatkan kualitas distributor di jaringannya.
  11. Pembagian komisi atau bonus biasanya dilakukan sebulan sekali. (Andreas Harefa, 1999: 19)

Sistem Multi Level Marketing diakui sebagai sistem yang baik dan karenanya perusahaan Multi Level Marketing diterima sebagai anggota APLI (Asosiasi Penjual Langsung Indonesia) atau WFDSA (World Federation of Direct Selling Association). Sistem Multi Level Marketing dianggap banyak kalangan merupakan salah satu peluang usaha terbaik, yang memerlukan usaha yang nyata dan bukan hanya menunggu. Karena dalam sistem Multi Level Marketing mengutamakan komitmen dan loyalitas diantara anggotanya. Konsep kemitraan antara perusahaan dan distributor (bahkan termasuk pemerintah, konsumen dan masyarakat) sangat jelas dalam sistem network marketing ini.

              Untuk mencapai kesuksesan dalam Bisnis Multi Level Marketing, diperlukan usaha dan kerja keras. Ada beberapa usaha yang perlu dikembangkan untuk meraih kesuksesan dalam bisnis ini  yaitu dengan rumusan 4SDK:

a.  Schooling

Belajar, bukan hanya meinpelajari tentang kesempatan bisnis yang ditawarkan, tetapi juga mempelajari semua aspek yang tercakup dalam perusahaan seperi produk dan sistem kerja perusahaan.

b.  Selling

Dalam usaha Multi Level Marketing, seseorang dituntut tidak hanya berhasil dalam menjual produk, tapi juga harus mampuan menjual konsep dalam jaringan yang dibina. Sebab bisnis Multi Level Marketing  merupakan bisnis yang banyak melibatkan orang- orang dalam mencapai keberhasilan dan  keuntungan.

c.  Servicing

Membenikan pelayanan yang baik kepada pelanggan salah satu kunci dalam meraih kesuksesan. Sebab pelanggan adalah orang yang paling penting yang membawa segala keinginannya kepada seseorang dan tugasnyalah yang menanganinya secara baik dan menguntungkan.

d.  Sponsoring

Sponsoring merupakan kunci sukses dalam bisnis multi level marketing. Jika seseorang berhasil mensponsori orang-orang agar bergabung dalam jaringannya, berarti akan menambah poinnya, sebab dalam Multi Level Marketing penjualan seorang down line juga merupakan penjualan upline.

e.  Duplikasi

Tugas terpenting dalam Multi Level Marketing  adalah bagaimana seseorang bisa menduplikasikan diri kepada orang lain yang telah berhasil direkrut, sehingga orang-orang inipun akan berusaha menduplikasikan dirinya kepada orang lain.

f.  Keberanian

Kunci keberanian pada dasarnya adalah kepercayaan diri. Untuk itu seseorang perlu menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi. Dengan percaya diri yang baik, akan mambantu seseorang dalam penjualan, menghadapi orang-orang khususnya pelanggan serta dalam membina jaringannya sendiri.

Konsep Multi Level Marketing sesungguhnya sangat sederhana yang memungkinkan seseorang memperoleh ratusan bahkan ribuan orang untuk menambah penghasilan, tanpa seorangpun harus dibayar. Secara lebih luas seseorang bisa melihat bahwa konsep yang digunakan oleh sistem Multi Level Marketing adalah menggandakan diri sendiri, sponsoring (mengajak) dan mengajar. Multi Level Marketing memungkinkan seseorang menggandakan dirinya dalam diri orang lain, yang akan menghasilkan pelipatgandaan usaha tersebut. Hanya orang yang memahami sistem inilah yang bisa menggandakan dirinya dalam mengembangkan orang-orang lain dalam jaringan yang dibinanya, sehingga orang-orang tersebut akan menjadi pemimpin-pemimpin, dan pada akhirnya akan meneruskan usaha ini.

Sponsor dalam sistem Multi Level Marketing berarti memberi kesempatan berusaha kepada orang lain yang ingin menjalankan usahanya sendiri. Atau dengan kata lain, sponsoring dalam Multi Level Marketing merupakan suatu aspek yang sangat menentukan kesuksesan seseorang dalam menjalankan usaha Multi Level Marketing dan ini harus terus dilakukan.Misalkan, seseorang mensponsori dan mengajar A. Dalam penggandaan ini, A pun akan mencari  B untuk disponsorinya. Dan tentu saja B juga akan berusaha mensponsori C. Dalam perkembangannya  A akan mengajar  C (pada tingkatan level ke-3). Jika  A sudah bisa menggandakan atau menduplikasikan dirinya pada  B dan  C, maka  B dan  C merupakan kunci untuk rnengembangkan jaringan pada tingkatan berikutnya. Keberhasilan dalam penggandaan, pensponsoran, dan mengajar merupakan kunci sukses dalam sistem Multi Level Marketing. Untuk mencapai keberhasilan dalam penggandaan Multi Level Marketing diperlukan suatu cara untuk membangun usaha yang mandiri dalam lingkungan Multi Level Marketing.

            Di tengah persaingan bisnis belakangan ini, ada beberapa pihak (perusahaan) yang berusaha menjalankan sistem pemasaran yang hampir mirip dengan sistem Multi Level Marketing tetapi bukanlah Multi Level Marketing, diantara system pemasaran itu adalah

1. Piramide

            Penjualan Piramide yaitu Suatu penjualan produk dengan harga yang selalu naik, mata rantai dari agen ke agen sampai suatu titik, produk itu akan menjadi sangat mahal harganya dan pada hakekatnya menjadi tidak dapat dijual. Dalam sistem penjualan piramide ini yang dapat memperoleh keuntungan yang dijanjikan perusahaan hanya orang yang berada dipuncak piramide. Sedankgan mereka yang mendaftar belakangan tidak memiliki sama sekali peluang untuk mendapatkan keuntungan. Padahal dalam prinsip umum Multi Level Marketing, yakni semua anggota memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan penjualan produk.

 

2. Surat Berantai

             Pemasaran produk dengan skema piramida dan pola investasi surat berantai ini memiliki ciri-ciri khusus.

(a) Pungutan biaya pendaftaran anggota yang relatif besar dan sebagian dipergunakan untuk memberikan kompensasi (bonus atau komisi) kepada orang-orang yang merekrut atau mensponsori anggota baru. Akibatnya pada anggota perusahaan dengan skema piramida ini lebih sibuk melakukan perekrutan dan melalaikan tanggungjawab untuk melakukan penjualan produk dan memberikan pelayanan kepada. Pelanggan. Bahkari ada juga perusahaan dengan dalih menggunakan sistem komputerisasi maha hebat dan maha moderen, tidak mensyaratkan perekrutan dan penjualan. Orang-orang yang berminat hanya perlu mendaftarkan diri dengan membayar sejumlah uang tanpa mendapatkan produk yang berarti dan kemudian menunggu durian runtuh untuk menjadi orang kaya baru.

(b) Ketidakpedulian perusahaan dan distributor independennya terhadap kualitas produk dan kepuasan pelanggan, sehingga konsumen cenderung menjadi korban. Ketidakpedulian ini juga nampak nyata karena banyak distributor yang telah memesan produk sebagai syarat menjadi anggota, kemudian tidak pernah mengambil produk tersebut dari perusahaan. Sementara perusahaan acapkali kehabisan stok produk tertentu dan lalai untuk menyedikannya dalam kurun waktu yang dijanjikan. (c) Tidak adanya penjanjian atau kontrak tertulis antara perusahaan dengan distributornya. (d) Tidak adanya pendidikan dan sistem pelatihan yang sistematis dan berkesinambungan untuk para distributor. Perusahaan dan para pemimpin jaringan tidak menunjukkan rasa tanggung jawab moral untuk mengembangkan sumber daya manusianya secara sungguh­-sungguh. (e) Dalam skema piramida, mereka yang mendaftar belakangan kurang atau tidak memiliki sama sekali  peluang untuk mendapatkan keuntungan. (Andreas Harefa, 1999:3)

            Berdasarkan ciri-ciri ini maka Penthagon, Arisan Danasonic, Yayasan Kesejahteraan Adil Makmur (YKAM) (tahun 1980), PT Sami Jaya bukanlah Multi Level Marketing (walaupun mereka mempropagandakan bisnisnya dengan sebutuan Multi Level Marketing). Perusahaan yang melaksanakan pemasaran dengan skema piramida dan investasi surat berantai tidak diterima sebagai anggota APLI atau Direct Selling Association (DSA) di negara di mana mereka beroperasi.

 

3. Sistem Binari

            Pada dasarnya sistem binari, yang dikembangkan berdasarkan pola perekrutan dua orang (dua kaki) yang diduplikasi terus menerus. Sistem binari merupakan anak kembar sistem pemasaran berskema piramida dan investasi surat berantai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

          (a) Sistem binari hanya memberikan keuntungan kepada mereka yang mendaftar lebih dahulu. (b) Memberikan keuntungan semata-mata dari hasil perekrutan dan penyetoran uang pendaftaran. (c) Biaya pendaftaran anggota sangat tinggi dan diiringi dengan pembelian produk dengan harga yang sangat tinggi. (d)  Keuntungan yang diperoleh anggota dihitung dengan sistem format tertentu dengan besar bonus tertentu berdasarkan hasil perekrutan. (e) Tidak ada pembinaan sama sekali dan tidak melakukan pelatihan produk karena produk hanya merupakan kamuflase saja. (f) Individualisme egoistik sangat dominan dan down-line diperlakukan sebagai alat produksj saja, sebab keberhasjlan seorang up-line (yang mengajak) justru  dibangun di atas kerugian (penderitaan) down-linenya (yang mendaftar kemudian). (g)  Perusahaan dengan sistem binari hanya mengutamakan kepentingan jangka pendek, pokoknya cepat kaya tanpa kerja keras dan etika atau pninsip yang bertanggung jawab. (h) Dalam sistem binari seorang anggota dapat berulang-ulang menjadi anggota baru dengan membeli kavling (syarat menjadi anggota lagi) (i) Pembagian komisi dilakukan dalam kurun waktu yang sangat pendek, mingguan atau bahkan harian.

Bila dilihat dari cara pemberian bonus dan keuntungan perusahaan yang menitik beratkan pada hasil perekrutan dan setoran uang pendaftaran maka Sistem Binari lebih merupakan permainan uang (money game). Karena dalam sistem binari anggotanya hanya diperalat sebagai mesin pencetak uang,  dengan menjadi anggota, merekrut dua orang dan kemudian  menunggu durian runtuh. Sama dengan sistem piramide dan surat berantai. Sam dengan sistem piramida dan surat berantai sistem binaripun tidak diterima sebagai anggota APLI (Asosiasi Penjual Langsung Indonesia) atau WFDSA (World Federation of Direct Selling Association).

 

C. Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam

Agar kegiatan mu’amalah seseorang sejalan dengan ketentuan agama maka dia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip mu’amalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip mu’amalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktifitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermu’amalah adalah:

  1. Mubah

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh (Abdurrahman ibn Abu Bakar as-Suyuti, t.th: 43)

الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها     

Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya

Yang dimaksud dengan dalil pada kaidah ini adalah dalil yang bersumber dari nash dan dalil dalam pengertian qarinah (tanda atau indikasi) yang ada pada akad. Seperti

وَاَحَلَ الله ُاْلبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة :275 (

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Maka seluruh bentuk jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dibolehkan dalam Islam. Namun bila ada karinah atau indikasi yang mengarah kepada bentuk yang terlarang misalnya ada unusur tipuan dalam jual beli maka jual beli menjadi terlarang.

2. Halal

Dalam melakukan mu’amalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan QS,5:88.

كُلُوْا ِممَّا فِى اْلأَرْضِ حَلالا طَيِّيْبًا (المائده: 88 )

Makanlah olehmu sesuatu yang ada di bumi yang halal lagi baik.

Halal al-thayyiban pada ayat ini mengandung pengertian zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus degan cara yang halal pula. Dengan demikian tidak dibenarkan melakukan mu’amalah terhadap benda yang haram  secara zat seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan mu’amalah terhadap benda yan diperoleh dengan cara yang tidak sah seperti jual beli barang hasil curian dan sebagianya.

3. Sesuai dengan ketentuan syari’at dan aturan pemerintah

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syari’at dan peraturan pemerintah. Maka  transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan syari’at dipandang tidak sah. Hal ini sesuai dengan Qs. 4:59:

يَااَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى اْلأَمْرِ مِنْكُمْ (المائدة: 59

Hai orang yang beriman ta’atilah Allah dan  Rasul serta para Pemimpinmu.

Maksud dari ayat di atas adalah setiap mu’amalah yang dilakukan harus mematuhi dan mentaati ketentuan  yang ada dalam al-Qur’an dan Hadis serta ijma’ ulama serta peraturan pemerintah. Sebagai prinsip dari syari’at adalah menentangkan sikap amal ma’ruf nahi munkar. Dengan dasar prinsip ini segala transaksi yang membawa ke arah positif atau kebaikan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari’at. Sebaliknya setiap transaksi yang membawa ke arah negatif atau merugikan para pihak dilarang oleh syari’at. Begitu juga dengan mua’amalah yang dilakukan harus dapat merealisasikan tujuan syari’at yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan dalam kehidupan manusia.

  1. Azas manfaat

Benda yang akan ditransaksikan harus mempunyai manfaat.  baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung seperti buah-buahan ataupun tidak langsung seperti bibit tanaman. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak. Karena mu’amalah dalam Islam harus mangandung manfaat dan menghindari bentuk kesia-siaan, karena kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan sesuai dengan QS. 17:27

ِإنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا ِإخْوَانَ الشَّيَاطِيْنَ

Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta itu adalah saudara syetan.           

5. Azas kerelaan

Dalam muamalah, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau  kerelaan. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain, sesuai dengan QS.4:29.

يَااَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْا لاتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاْلبَاطِلِ ِالااَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang  tidak sah kecuali melalui perdagangan yang saling suka sama suka diantara kamu.

5.  Niat

Niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

إنما الأعمال بالنيات و انما لكل امرء ما نوى (رواه البخارى ومسلم)

Sesungguhnya setiap perbuatan dinilai dengan niat dan setiap hasil perbuatan tergantung pada apa yang diniatkan.

Baik dan buruknya hasil dan transaksi tergantung pada niat seseorang, karena niat merupakan tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang. Kalau seseorang melakukan jual beli atau transaksi lainnya dengan  niat karena Allah maka perbuatan yang dilakukannya itu  akan bernilai ibadah di sisi-Nya. Tapi jual beli atau transaksi bisnis lainnya dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, maka yang akan diperoleh hanyalah nilai  materinya saja tanpa ada nilai ibadah di dalamnya. Karena niat disyari’atkan dalam Islam adalah untuk membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata kebiasaan atau rutinitas.( Jalaluddin Abdurrahman  as-Suyuthi, : 9)

  1. Azas tolong-menolong

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhakn hidupnya. Karena manusia juga makhluk yang lemah, dia tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri, dengan demikian manusia akan saling membutuhkan satu sama lainnya. Untuk itu perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan, sesui dengan QS. 5:2

تَعَاوَنوُا عَلَى اْلبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنوُاْ عَلَى اْلإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2)

Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. (Rozalinda, 2005: 3-7)

Di samping itu, untuk sahnya jual beli yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat: Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratanya, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah  ijab dan kabul yang menunjukkan pada saling tukar menukar atau berupa saling memberi (muathah). ( Abdurrahman al-Jaziri, t.th: h. 155). Sedangkan yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur ada tiga yaitu ba’i’ wa al-musytari (penjual dan pembeli), tsaman wa mabi’ (harga dan barang ), shighat.

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

1. Ba’i’ wa musytari (penjual dan pembeli) disyaratkan:

a. Berakal dalam arti mumaiz, maka jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, anak kecil  yang tidak berakal.

b.  Atas kemauan sendiri

Jual beli  yang dilakukan dengan paksaaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah, karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka sesuai dengan QS.4:29 di atas dan hadis Nabi Saw.:

     انما البيع عن تراض

     Sesungguhnya jual beli itu harus dengan suka sama suka.

Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi hutang.

c.  Bukan pemboros dan pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan hajru (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan, bagi orang pailit dilarang karena menjaga hak orang lain.

2.  Mabi’ wa tsaman(benda dan uang ) disyaratkan:

   a. Milik sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjual-belikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemililik seperti  akad wikalah (perwakilan). Karena akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Maka benda yang diperjual-belikan harus miliki sendiri sesuai dengan hadis:

   لا بيع الا فيما تملك

Tidak sah jual beli kecuali terhadap benda yang dimiliki.

b.  Benda yang diperjual-belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Maka tidak sah jual beli benda yang belum berwujud  seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas), sesuai dengan hadis Nabi:

انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها

  Sesungguhnya Nabi Saw. Melarang jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknya

c. Benda dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Maka tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, ikan di lautan. (Abdurrahman al-Jaziri: 166)

d. Benda yang diperjualbelikan adalah mal mutaqawwim.

  Mal mutaqawwim merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, maka tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya seperti bangkai, babi, minuman keras dan lain sebagainya, sesuai dengan QS.5: 3):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِوَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِاللهِ وَالْمُنْخَنِقَةِ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ ِالاَّ مَاذَكَّيْتُمْ .(المائدة :3(

Diharamkan bagimu(memakan) bangkai dan darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya

Dan hadist Nabi:

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (متفق عليه)

Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala.

Berkaitan dengan ini, Abdurrahman al-Jaziri mensyaratkan benda-benda yang diperjualbelikan harus suci, maka tidak sah melakukan jual beli najis dan benda-benda yang mengandung najis (mutanjis).

3. Sighat ijab dan Kabul (Rozalinda, 2005: 49-51)

 

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing

     Sejak masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 80-an, jaringan bisnis Penjualan Langsung (Direct Selling) MLM, terus menjamur. Kian merebak lagi setelah badai krisis ekonomi. Menurut data Asosiasi Penjual Langsung Indonesia (APLI), kini terdapat sekitar 200 perusahaan MLM. Misalnya, CNI, Amway, Avon, Tupperware, K-Link, DXN, serta MLM yang berlabel syariah atau Islam seperti Ahad-net, MQ-net, PT. Surecoindo.

   Untuk menentukan halal, haram, dan syubhat-nya bisnis MLM tak bisa dipukul rata. Tidak dapat juga ditentukan oleh masuk tidaknya menjadi anggota APLI. Masing-masing memiliki karakteristik, spesifikasi, pola, sistem, dan model tersendiri, sehingga untuk menilai satu persatu san­gat sulit sekali. Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI telah memiliki sistem, mekanisme dan kriteria untuk penerbitan serti­fikasi bisnis syariah, termasuk MLM. Pada Juli 2003, bertepatan dengan ulang tahun MUI, DSN-MUI telah menyer­ahkan Sertifikat Bisnis Syariah kepada Perusahanaan MLM Syariah yakni Ahad Net.

    Bisnis MLM dalam kajian fiqih kontemporer dapat ditin­jau dari dua aspek, yakni dari segi produk barang atau jasa yang dijual dan dari cara ataupun sistem penjualan (selling! market­ing) yang dilakukan. Mengenai produk barang yang dijual, apakah halal atau haram tergantung kandungannya apakah tendapat sesuatu yang diharamkan Allah atau tidak, Ada unsur babi, khamr, bangkai, darah. Begitu pula jasa yang dijual ada unsur perzinaan, kemaksi­atan, perjudian atau tidak Lebih mudahnya sebagian pro­duk barang dapat dirujuk pada sertivikasi halal dan LP­POM MUI. Namun meskipun produk yang belum disertivikasi halal juga belum tentu haram tergantung pada kandungan­nya.

            Selama bisnis Multi Level Marketing MLM bebas dan unsur-unsur haram, seperti riba, garar (tipuan), dharar (bahaya) dan jahalah (ketidakje­lasan), dzulm (merugikan hak orang lain), disamping barang atau jasa yang dibisniskan adalah halal, mekanisme kerja dan pembagian keuntungan jelas dan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka bisnis Multi Level Marketing hukumnya adalah boleh karena secara prinsip setiap transaksi dalam muamalah dibolehkan  berdasarkan kaidah fiqih  

الأصل فى المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريمها

Hukum asal transaksi ransaksi  mu’amalat adalah boleh sehingga dating dalili yang menyatakan keharamannya

Allah SWT. berfirman:

واحل الله البيع وحرم الربا

 “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan rba” (QS.Al-Baaqarah:275),

Sabda Rasulullah SAW:

إنما البيع عن تراض

Perdagangan itu atas dasar kerelaan.” (HR.Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)..

            Bila barang yang diperjualbelikan dikeragui kehalalanya, dan dalam sistem kerjanya terdapat unsur ketidakpastian pembagian keuntungan, dzulm (kezaliman) dalam pemenuhan hak dan kewajiban, seperti seseorang yang belum menda­patkan target dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak mendapat imbalan yang sesuai dengan kerja yang telah ia lakukan maka bisnis MLM tersebut tidak dibolehkan.

            Perusahaan MLM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang tetapi juga produk jasa yaitu jasa marketing yang bertingkat-tingkat dengan imbalan berupa marketing fee, bonus dan sebagainya ter­gantung level, prestasi penjualan dan status keanggotaan distributor. Jasa perantara penjualan ini (makelar) dalam terminologi fiqih disebut “Samsarah/ simsar” ialah peran­tara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Pekerjaan samsarah/simsar berupa makelar, distribu­tor, agen dan sebagainya dalam fiqih  terma­suk akad ijarah, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang dengan imbalan. Pada dasarnya, para ulama membolehkan jasa ini.. Namun untuk sahnya pekerjaan makelar ini harus memenuhi beberapa syarat disamping persyaratan di atas, antara lain sebagai berikut: (1) Perjanjian harus jelas antara kedua belah pihak.  (2) Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. (3) Obyek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram.

        Distributor dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu, dan tidak menjalankan bisnis yang haram atau syubhat (yang tidak jelas halal/haramnya). Distributor dalam hal ini berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak perusahaan yang menggunakan jasa marketing harus segera memberikan imbalan para distributor dan tidak boleh menghanguskan atau menghilangkannya. sesuai dengan hadits Nabi:

أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه

“Berilah para peker­ja itu upahnya sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah, Abu Ya’la dan Tabrani).

        Jumlah upah atau imbalan jasa yang harus diberikan kepada makelar atau distributor adalah menurut perjan­jian, sesuai dengan firman Allah:

يأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (penjanjian-perjanjian) mu (QS. Al-Maidah: 1)  

Hadits Nabi:

المسلمون على شروطهم

        “Orang-orang  Islam itu tenikat dengan perjanjian-perjanjian mereka.” (HR.Ahmad, Abu Dawud, Hakim dan Abu Hurairah).

        Dalam menjalankan bisnis dengan sistem MLM perlu mewaspadai dampak negatif psikologis yang mungkin timbul sehingga membahayakan keperibadian, diantaranya: obsesi yang berlebihan untuk mencapai target penjualan tertentu kare­na terpacu oleh sistem,  suasana tidak kondusif yang kadang mengarah pada pola hidup hedonis ketika me­ngadakan acara rapat dan pertemuan bisnis, banyak yang keluar dan tugas dan pekerjaan tetapnya karena terobsesi akan mendapat harta yang banyak dengan waktu singkat, sistem ini akan memperlakukan seseorang (mitranya) berdasarkan target-target penjualan kuantitatif material yang mereka capai yang pada akhirnya dapat mengkon­disikan seseorang berjiwa matenialis dan melupakan tujuan asasinya untuk dekat kepada Allah di dunia dan akhirat.

            The Islamic Food and NutrItion of America (IFANCA) telah mengeluarkan edaran tentang produk MLM halal dan dibenarkan oleh agama yang ditekan langsung oleh M. Munir Chaudry, Ph.D, selaku Presiden IFANCA. Dalam edarannya IFANCA mengingatkan umat Islam untuk meneliti dahulu kehalalan suatu bisnis MLM sebelum bergabung ataupun menggunakannya yaitu dengan mengkaji aspek:

1. Marketing plan-nya, apakah ada unsur skema pirami­da atau tidak. Kalau ada unsur piramida yaitu distribu­tor yang lebih duluan masuk selalu diuntungkan de­ngan mengurangi hak distributor belakangan sehingga merugikan down-line di bawahnya, maka hukumnya haram.

2. Apakah produknya mengandung zat-zat haram ataukah tidak, dan apakah produknya memiliki jaminan untuk dikembalikan atau tidak.

3. Apabila perusahaan lebih menekankan aspek targeting penghimpunan dana dan menganggap bahwa produk tidak penting ataupun hanya sebagai kedok atau kamu­flase, apalagi uang pendaftarannya cukup besar nilainya, maka patut dicurigai sebagai arisan berantai (money game) yang menyerupai judi.

4. Apakah perusahaan MLM menjanjikan kaya mendadak tanpa bekerja ataukah tidak.

Selain kriteria penilaian di atas perlu diperhatikan pula hal-hal berikut:

1.    Transparansi penjualan dan pembagian bonus serta komisis penjualan, disamping pembukuan yang menyangkut perpajakan dan perkembangan network­ing atau jaringan dan level, melalui laporan otomatis secara periodik.

2.    Penegasan motif dan tujuan bisnis MLM sebagai sarana penjualan langsung produk barang ataupun jasa yang bermanfaat, dan bukan permainan uang.

3.    Meyakinkan kehalalan produk yang menjadi objek transaksi ril (underlying transaction) dan tidak men­dorong kepada kehidupan boros, hedonis, dan memba­hayakan eksistensi produk muslim maupun lokal.

4.    Tidak adanya excesive mark up (ghubn fakhisy) atas harga produk yang dijualbelikan di atas covering biaya promosi dan marketing konvensional.

5     Harga barang dan bonus (komisi) penjualan diketahui secara jelas sejak awal dan dipastikan kebenarannya saat transaksi.

6.    Tidak adanya eksploitasi pada jenjang manapun antar distributor ataupun antara produsen dan distributor, terutama dalam pembagian bonus yang merupakan cer­minan hasil usaha masing-masing anggota. (Modal No. 12/1-Oktober 2003, h. 32)

       Mengenai beberapa bisnis yang memakai sistem MLM atau hanya berkedok MLM yang masih meragukan (syub­hat) ataupun yang sudah jelas ketahuan tidak sehatnya bis­nis tersebut baik dan segi kehalalan produknya, sistem marketing fee, legalitas formal, pertanggungjawaban, tidak terbebasnya dari unsur-unsur haram seperti; riba ataupun penggandaan uang, dzulm dan gharar (merugikan nasabah dengan money game), maysir (perjudian), seperti kasus New Era 21, BMA, Solusi Centre, PT BUS  sebaiknya ditinggalkan. Dengan demikian, seluruh masyarakat, khususnya stake­holders, para praktisi dan pemer­hati yang telah menyimak presentasi sistem MLM perlu secara objektif, mandiri dan proaktif mempelajari batasan-­batasan umum syariah sebagai panduan dan dasar penila­ian kesesuaian ataupun pelanggaran syariah demi memas­tikan kehalalan masing-masing perusahaan MLM.

 

D. Penutup                            

            Sebagai bisnis Multi Level Marketing, setiap perusahaan tentu harus mememenuhi ketentuan bisnis yang Islami. Yakni  Marketing plan-nya, bukan sistem piramida, produknya halal dan bebas dari unsur yang diharamkan dalam Islam, perusahaan lebih menekankan pada aspek produk, bukan aspek targeting penghimpunan dana, transparansi penjualan dan pembagian bonus serta komisi penjualan harus jelas dan  kehalalan produk yang menjadi objek transaksi ril serta tidak men­dorong kepada kehidupan boros, hedonis. Tidak adanya excesive mark up atas harga produk yang dijeluabelikan di atas covering biaya promosi dan marketing konvensional. Ini berarti dalam sistem penjualan harus terjadi keseimbangan antara nilai uang dimasukkan anggota ke perusahaan dengan nilai barang yang diterimanya. Harga barang dan bonus (komisi) penjualan diketahui secara jelas sejak awal dan dipastikan kebenarannya saat transaksi. Tidak adanya eksploitasi pada jenjang manapun antar distributor ataupun antara produsen dan distributor. Jika hal itu dipenuhi dan menjadi prinsip manajemen perusahaan maka bisnis Multi Level Marketing yang dilakukan dibenarkan dalam Islam.

 

KEPUSTAKAAN

Axinantio, Yoes, Multi Level Marketing dan Mail Order, (Pekalongan: CV Gunung Mas, 1996) cet.ke l

Al-Jaziri, Abdurrahman, Al-Fiqh ala al-Mazhib al-Arba’ah, (t.t: Dar al-Fikr li al-Tab’ah wa al-Nasyir, al-Tauzi’, Juz. II,

Harefa, Andreas, Multi Level Marketing Alternatif Karier dan Usaha Menyongsong Milenium Ketiga, Jakarta: PT:Gramedia Pustaka Utama, 1999, cet.ke-1,

Kotler, Philip, Gamy Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: Iritermedia, 1995), cet. Ke 6, jilid I

Roller, David, Menjadi Kaya Dengan Multi Level Marketing, Jakarta: PT. Gramedia, 1995, Cet ke 1

Rozalinda, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syari’ah, Padang: Hayfa Press, 2005

As-Suyuti, Abdurrahman ibn Abu Bakar, Asybah wa an Nazair fi al Furu’, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th

Utomo, Setiawan Budi, Multi Level Marketing, Modal No. 12/1-Oktober 2003

POLITIK EKONOMI ISLAM DI INDONESIA
oleh:
Rozalinda

A. Pendahuluan
Politik Hukum Indonesia dalam hal pembangunan hukum nasional, pada awalnya masih dipengaruhi oleh teori receptie yang dikembangkan oleh Snock Horgronye. (1857-1936) . Pengaruh teori receptie ini masih melekat pada masa awal kemerdekaan atau pada masa pemerintahan orde lama, bahkan sampai pada masa pemerintahan orde baru (1967-1998). Pada masa Orde Baru ini konsep pembangunan hukum diarahkan pada konsep kesatuan hukum nasional, dimana hukum agama (Islam) yang dianut mayoritas rakyat Indonesia tidak dengan serta merta dapat dijadikan sebagai hukum yang berlaku. Beberapa hukum Islam untuk diangkat menjadi materi hukum membutuhkan kerja keras dari umat Islam, meskipun sebenarnya hukum itu hanya diberlakukan bagi pemeluknya. Namun pada masa orde baru teori receptie ini mulai berkurang pengaruhnya terbukti dengan telah diterimanya hukum Islam ( perdata dan muamalat ) sebagai hukum positif di Indonesia. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama yang menyangkut perkembangan penerapan hukum Islam, mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada. Apa sesungguhnya yang menjadi keinginan dan tujuan para pemegang kekuasaan, penerapan hukum Islam itu diarahkan kepada kepentingan mereka.
Adanya hubungan yang cukup baik antara umat Islam dengan negara pada paruh kedua masa Orde Baru, sedikit demi sedikit hukum Islam diberi tempat dalam tata hukum nasional, dimulai dengan lahirnya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
Pemberlakuan Hukum Islam dibidang muamalat seperti perbankan syariah mempunyai arti tersendiri bagi umat Islam Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, ketentuan hukum Islam di bidang muamalat belum diakui eksistensinya dalam tata hukum nasional. Namun, sejak lahirnya UU No.7 tahun 1992 dan PP No.72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, yang kemudian diikuti oleh lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dapat dikatakan penerapan hukum Islam dibidang muamalat di Indonesia secara yuridis formal mulai diakui eksistensinya. Apalagi sejak masa reformasi, sejak disahkannya Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang no 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah Negara, hukum Islam dalam bidang muamalat telah mendapat tempat dalam hukum nasional di Indonesia.
Makalah ini berupaya menyajikan aspek legal policy atau kebijakan politik ekonomi pemerintah berkaitan dengan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dengan menfokuskan kajian pada kebijakan pemerintah terhadap pengembangan perbankan syari’ah dan instrument keuangan syari’ah seperti zakat dan wakaf.

B. Regulasi dan Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari’ah di Indonesia
Secara umum regulasi perbankan diarahkan untuk memberi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan dan pengembangan industry perbankan dalam rangka menciptakan stabilitas keuangan nasional. Dalam fungsinya sebagai regulator, peranan pemerintah dalam hal ini adalah menfasilitiasi upaya pengembangan perbankan dengan menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan sehat. Karena tujuan dari regulasi itu sendiri adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan memberi perlindungan kepada nasabah. Berkaitan dengan ini regulasi untuk perbankan syari’ah adalah dalam rangka menyeimbangkan pengawasan dan fasilitas untuk pertumbuhan dan pengembangan industry ini.
Dalam pengaturan perbankan syari’ah, sejak berdiri tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Walaupun fungsi regulasi pemerintah terhadap sektor “bank bagi hasil” ini sudah dimulai, namun undang-undang ini belum secara tegas mengatur tentang keberadaan perbankan syari’ah. Artinya Undang-undang tersebut belum memberi landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan bank syari’ah karena belum secara tegas mengatur keberadaan bank berdasarkan prinsip syari’ah.
Dalam perjalanannya, perbankan syariah di Indonesia geraknya tidak secepat perbankan konvensional. Kondisi ini terjadi akibat dari sistem dan perangkat hukum yang mendukung perbankan syariah tidak memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perbankan syariah untuk berkembang. Setelah munculnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanan dalam bentuk SK Direksi Bank Indonesia atau Peraturan Bank Indonesia, telah memberi landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi pengembangan perbankan Syari’ah di Indonesia.
Undang-undang No 10 Tahun 1998 tersebut memberi kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan perbankan Syari’ah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syari’ah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, Bank Umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional sekaligus dapat melakukannya berdasarkan prinsip syariah. UU No.10 tahun 1998 ini menjadi dasar hukum penerapan Dual Banking System di Indonesia. Dual banking system ini membuktikan sector keuangan berbasis syari’ah diterima dalam industry perbankan nasional. Aturan ini memicu ekspansi industry perbankan syari’ah nasional secara siginifikan.
Namun efek dari keadaan ini, bank syari’ah yang menjadi unit bank konvensional tidak dapat berdiri sendiri, operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perbankan syariah dibutuhkan kemandirian perbankan syariah dengan pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan khusus.
Ragulasi dalam UU No 10/1998 ini juga belum bisa maksimal karena dalam Undang-undang ini aspek perbankan syariah dan pendukungnya belum banyak yang dianut secara konsisten. Karena potensi yang dimiliki perbankan syariah yang sungguh luar biasa, semestinya perbankan syariah bisa mendapatkan porsi di atas 5% dari bank konvensional bahkan bisa 50%, apabila legitisamsi hukum yang diberikan sesuai dengan konsep syariah yang sebenarnya.
Bank Indonesia sebagai bank central dengan hak dan otoritas yang dimiliki mestinya lebih leluasa membuat suatu kebijakan yang lebih komprehensif terkait dengan kebijakan perkembangan perbankan syariah. Peran Bank Indonesia sungguh luar biasa kalau melihat amanah yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999. Pasca pensahan Undang-undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia memberikan support terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia, karena undang-undang ini menugaskan BI untuk mempersiapkan perangkat peraturan atau fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syari’ah dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah.
Secara umum, mulai dari pendekatan politik, landasan hukum, efektifitas pengawasan, dan kelembagaannya, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Khususnya dalam pembukaan bank syariah, Ban Indonesia telah menyediakan regulasi yang cukup memadai untuk pendirian baru, konversi, dan membolehkan bank umum konvensional membuka kantor bank syariah. Dengan regulasi tersebut, pertumbuhan bank syariah pada periode tahun 1999 hingga akhir 2009 terus meningkat. Demikian pula pertumbuhan jaringan kantor dan volume usaha menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat.
Sepanjang tahun 2010 jaringan kantor perbankan syari’ah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu ditandai dengan berdirinya Bank Umum syariah (BUS) sebanyak 10 bank, BPRS sebanyak 251 bank. Penyebaran jaringan kantor bank syari’ah juga telah menjangkau masyarakat lebih di 146 kabupaten dan kota di 32 propinsi, seperti yang terlihat pada table di bawah ini:
Tabel 1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network)
BANK 2005 2006 2007 2008 2009 2010
BUS 3 3 3 5 6 10
Jumlah Kantor 304 349 401 581 711 1,113
UUS 19 20 26 27 25 23
Jumlah Kantor 154 183 196 241 87 251
BPRS 92 105 114 131 138 146
Jumlah Kantor 92 105 185 202 225 276
Total Jaringan Kantor 550 637 782 1,024 1,223 1,640
Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, Juli 2010
Besarnya kontribusi office channeling dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) pada unit usaha syari’ah (UUS) dan bank Umum syariah sampai Juli tahun 2010 mencapai 60,462 triliun, BPRS sebesar 1,418,726 milyar. Perkembangan jaringan kantor ini mengindikasikan tingginya kebutuhan atau permintaan masyarakat terhadap jasa pelayanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah
Kebijakan perbankan yang ditempuh oleh Bank Indonesia sejak tahun 2007 adalah meningkatkan fungsi intermediasi dan memperkuat kelembagaan perbankan, termasuk meningkatkan kapasitas pelayanan industry perbankan syari’ah. Kebijakan untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan antara lain melalui penyesuaian beberapa ketentuan terkait dengan kredit. Sedangkan penguatan kelembagaan perbankan antara lain adalah mendorong proses konsolidasi serta berperan aktiv dalam pengembangan pasar dan instrument keuangan untuk membentuk sector keungan yang sehat dan kuat dalam rangka meningkatkan daya tahan perekonomian. Dari sisi perbankan syari’ah, kebijakan diarahkan pada peningkatan perannya dalam perekonomian melalui peningkatan keberagaman produk dan jasa syari’ah sebagai salah satu outlet penanaman modal dari luar negeri.
Kebijakan untuk meningkatkan kapasitas sector pelayanan industry perbankan syari’ah ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan industry perbankan syari’ah ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan industry perbankan syari’ah. Untuk itu sejalan dengan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari’ah Indonesia, Bank Indonesia telah memformulasikan rencana peningkatan kapasitas pelayanan industry perbankan syari’ah. Rencanan peningkatan tersebut dilakukan pada sisi penawaran dan permintaan secara serentak untuk meningkatkan target pangsa perbankan syari’ah dari 1,72 % menjadi 5 % dari total volume usaha perbankan nasional pada akhir tahun 2008.
Kondisi perbankan syari’ah di Indonesia memang menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2007 pangsa DPK perbankan syari’ah terhadap perbankan nasional meningkat dari 1,6 % tahun 2006 menjadi 1,9% pada akhir 2007, Hal ini menunjukkan bahwa peran perbankan syari’ah dalam mendukung perekonomian nasional terus meningkat. Penghimpunan DPK perbankan syari’ah tumbuh sebesar 35,5 %, sedangkan pembiayaan yang disalurkan (PYD) sebesar 36,7%. Peningkatan tersebut memperbesar pangsa asset perbankan syari’ah terhadap perbankan nasional dari 1,6 % pada akhir tahun 2006 menjadi 1,9 % pada akhir 2007. Seperti pada table di bawah ini:
Tabel 2
DANA PIHAK KETIGA
DPK Jumlah (miliar RP) Pangsa (%)
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Giro Wadiah 3.750 4,238 6,202 5,881 13,39 11,50 11,86 11,14
Tabungan Mudharabah 9.454 20,143 29.595 30,243 33,75 54,66 56,62 57,27
Deposito Mudharabah 14.807 12,471 16,475 16,688 52,86 33,84 31,52 31,60
Total DPK 28.012 36,852 52,271 62,811 100 100 100 100
Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syari’ah, Juli 2010
Namun, bila mengacu pada Cetak Biru (blueprint) Pengembangan Perbankan Syari’ah Indonesia, kinerja perbankan syari’ah menurut Noeroso L Wahjudi dan Sunarsip, peneliti Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan RI, masih jauh dari target. Pangsa asset perbankan syari’ah ketimbang pangsa asset bank umum pada tahun 2007 hanya sekitar 1,84 %. Sebagian pihak berpendapat rendahnya pangsa pasar bank syari’ah disebabkan kurangnya dukungan dan komitmen yang bersifat institusional terhadap perbankan syari’ah. Sebagai bukti, meski perbankan syari’ah telah ada sejak tahun 1992, namun baru awal tahun 2007 pemerintah memperlihatkan perhatiannya untuk memiliki rancangan undang-undang perbankan syari’ah. RUU perbankan syari’ah yang dibahas DPR April 2007 sejatinya sudah lama dinantikan masyarakat. Dengan kehadiran undang-undang perbankan syari’ah nantinya dapat menjadi factor pemacu pertumbuhan perbankan syari’ah. Dengan UU ini pertumbuhan perbankan syari’ah selanjutnya diharapkan dapat membawa multiplier effect dalam perekonomian nasional. Namun dengan sudah diagendakannya pembahasan RUU perbankan syari;ah ini di DPR, setidaknya sudah menunjukkan perhatian yang tinggi seluruh komponen bangsa terhadap perkembangan bank syari’ah. Pemerintah berusaha menjadikan industry perbankan syari’ah sebagi bagian dari system ekonomi nasional yang dapat merespon agenda nasional.
Secara factual perbankan syari’ah telah terbukti keunggulannya dalam masa krisis ekonomi. Pada waktu bank konvensional mengalami guncangan akibat badai krisis pertengahan 1997, perbankan syari’ah dengan system bagi hasilnya terbukti kuat dan selamat dari badai tersebut. Untuk itu dengan kehadiran undang-undang perbankan syari’ah nantinya diharapkan akan semakin menumbuhkan perekonomian nasional. Akhirnya keberadaan undang-undang perbankan syari’ah diharapkan pula dapat membawa pengaruh pada aliran dana investasi Negara-negara Timur Tengah ke Indonesia.
Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Undang-undang yang telah ditunggu-tunggu kehadirannya sejak 6 tahun lalu ini dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perbankan syari’ah dalam jajaran perbankan nasional. Payung hukum ini sangat penting untuk kepastian hukum bagi investor asing tertutama dari Timur Tengah yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Industry perbankan syari’ah dapat lebih berperan dan berkontribusi aktiv dalam menggerakkan perekonomian nasional. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.
Dalam menyusun peraturan bagi perbankan syariah ini, BI bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan bank syariah yang sehat dan patuh kepada prinsip syariah. Baik manajemen maupun regulasi yang mendukungnya. Sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga perbankan syariah tidak lagi hanya berorientasi pasar, akan tetapi lebih jauh sebagai lembaga keuangan yang mempunyai karakteristik tersendiri melalui penerapan syariah secara menyeluruh tanpa ada politisasi poin-poin syariah di dalamnya.
Partisipasi publik mulai melihat perbankan syariah sebagai alternatif perekonomian. Sehingga perbankan syariah bukan dilihat dari perspektif agama, tetapi lebih kepada kepentingan ekonomi nasional. Ke depan, pertumbuhan bank dan kantor bank syariah akan terus meningkat, dengan semakin banyaknya bank syariah baru terutama dalam bentuk dual banking system dan office channelling oleh bank-bank pembangunan daerah. Diperkirakan pangsa aset perbankan syariah pada akhir tahun 2011 akan melebihi target blue print (Cetak Biru) BI, sebesar lima persen dari pangsa perbankan nasional.

C. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari’ah
Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.
“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.
Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.
Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.
Bank Indonesia telah menformulasikan rencana peningkatan kapasitas pelayanan industry perbankan syari’ah melalui program akselerasi pengembangan perbankan syari’ah yang sejalan dengan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari’ah Indonesia. Program percepatan pertumbuhan industry perbankan syari’ah pada prinsipnya ditujukan pada sisi penawaran dan permintaan secara serentak. Tujuan peningkatan kapasitas pelayanan perbankan syari’ah dari sisi penawaran dilakukan dalam bentuk 1) Peningkatan kualitas SDM baik dari aspek syari’ah maupun aspek keahlian lainnya diantaranya dalam bentuk memberikan program sertifikasi direksi BPRS, Upgrading pengurus bank syari’ah dan penyusunan buku teks book Ekonomi Islam, 2) Peningkatan jaringan pelayanan perbankan syari’ah dengan mendorong officed channeling, dan 3) Memperkaya produk jasa keuangan perbankan syari’ah bagi masyarakat dengan menyusun kodifikasi produk perbankan syari’ah.
Program penguatan sisi permintaan dilakukan dengan upaya: 1) Menggalakkan program sosialisasi perbankan syari’ah melalui berbagai forum dengan melibatkan berbagai pihak baik praktisi, akademisi maupun masyarakat umum, seperti pada media televise, cetak dan lain sebagainya. 2) Melakukan linkage program sebagai bagian dari pengembangan industry perbankan syari’ah dalam rangka memperkuat pola hubungan antara pelaku perbankan syari’ah dengan sector usaha. Misalnya pelatihan pembinaan UMKM bagi pengurus bank syari’ah, pemda dan LSM. 3) Menghimbau pemerintah untuk terlibat aktiv dalam pengembangan industry perbankan syari’ah nasional. salah satunya imbauan kepada pemerintah untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah dan pengelolaan sumber dana pemerintah di perbankan syari’ah. 4) Menyempurnakan ketentuan dan perundang-undang yang kondusif bagi pengembangan perbankan syari’ah. Mislanya penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli, selain itu diupayakan penyelesaian RUU perbankan syari’ah, yang merupakan langkah strategis bagi perkembangan industry perbankan syari’ah di masa depan. 5) Mendorong pelaksanaan program voluntary sector, dalam rangka meningkatkan potensi peran industry perbankan syari’ah dalam sector social melalui program perbankan syari’ah peduli umat (PSPU) bekerjasama dengan lembaga pengelola ZISWAf).
Peningkatan perkembangan perbankan syari’ah hanya bisa dicapai dengan keterlibatan dan perhatian semua pihak, khususnya pemerintah. Pengembangan perbankan syari’ah harus menjadi agenda nasional, diperlukan langkah-langkah tegas tidak hanya oleh perbankan syari’ah dan Bank Indonesia, tapi juga perlu langkah orchestrated dengan baik antar semua bank yang terkait. Menurut Ketua Umum Asosiasi bank Syari’ah Indonesia (Asbisindo), prospek bank syari’ah sangat strategis dalam penciptaan stabilisasi ekonomi Indonesia di masa depan, untuk itu pemerintah dan regulator diharapkan mengambil langkah-langkah yang lebih affirmative untuk meningkatkan pertumbuhan bank syari’ah. Keberpihakan pemerintah dan regulator dalam mengembangkan bank syari’ah sangat penting. Ini dikarenakan peran dan wewenangnya sebagai pengatur stabilitas perekonomian bangsa. Semua pihak yang mempunyai jabatan strategis di peerintahan, diharapkan mendukung pertumbuhan dan perkembangan bank syari’ah melalui institusi dan wewenangnya.
Dengan mengacu pada blue print (cetak biru) Perbankan Syari’ah Indonesia tahun 2005-2009, Bank Indonesia berupaya maksimal mencapai percepatan pertumbuhan bank syari’ah. Tahun 2007 adalah tahun ketiga dalam tahapan kedua pengembangan yang difokuskan pada kebijakan penguatan struktur industry, peningkatan daya saing, efisensi operasi, sofistikasi produk dan kompetensi serta profesionalisme SDM perbankan syari’ah. Menurut Winni A Hasan ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, untuk memberi arah yang jelas dalam penatalaksanaan program akselerasi, ada 6 pilar program kerja berdasarkan tingkat pengembangan bank syari’ah yaitu: 1) Penguatan kelembagaan bank syari’ah, 2) Pengembangan produk dan peningkatan layanan bank syari’ah, 3) Intensifikasi edukasi public dan aliansi mitra strategis, 4) Peningkatan peran pemerintah dan penguatan kerangka hukum bank syari’ah, 5) Penguatan SDM bank syari’ah dan 6) Penguatan pengawasa bank syari’ah.
Target peningkatan pangsa pasar (market share) perbankan syari’a yang ditagetkan Bank Indonesia sebesar 5 % pada tahun 2008 menurut A. Riawan Amin, bisa direalisasikan kalau amandemen Undang-undang pajak diselesaikan tepat waktu, undang-undang perbankan syari’ah konkret dan rill mendukung perkembangan bank syari’ah dan Undang-undang SBSN yang mendorong masuknya investor asing segera direalisasikan. karena itu perlu kebersamaan semua pihak, pelaku perbankan syari’ah, Bank Indonesia dan pemerintah, dalam meumbuhkembangkan perkembangan bank syari’ah baik dengan menciptakan produk bersama maupun interkoneksi bank syari’ah.
Selain pencapaian target pangsa pasar perbankan syari’ah 5 %, scenario lain yang bisa mendongkrak pencapaian pangsa perbankan syari’ah adalah asumsi asset perbankan syari’ah akhir tahun 2008 yang mencapai 90 % triliun. Target itu bisa dicapai menurut Adiwarman Azwar Karim, Direktur Utama Karim Businnes Consulting (KBC), dengan syarat, Pertama, Penerbitan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akutansi Perbankan Syari’ah (PAPSI) baru mengenai pembiayaan murabahah, kedua instrumen itu mengatur bagaimana transaksi pembiayaan murabahah tidak dikenai pajak berganda. Ini sangat memungkinkan karena PSAK saat ini yang kena pajak adalah PSAK akad murabahah, isi PBI No 9/19 tahun 2007 sudah mengarah dimungkinkannya PSAK dan PAPSI baru mengenai pembiayaan murabahah. Penerbitan PSAK dan PAPSI baru menurut Adiwarman A. Karim sangat tergantung pada dukungan Bank Indonesia, Bank sentral memiliki peran cukup signifikan dalam mendorong tidak dikenakannya pajak ganda dalam transaksi pembiayaan murabahah perbankan syari’ah. PSAK dan PAPSI baru tentang murabahah sebagai solusi jangka pendek sebelum disempurnakannya PPn terkait transaksi murabahah. Kedua, Penerbitan instrument investasi syari’ah yang kompetitif yang bertujuan meneyerap kelebihan likuiditas perbankan syari’ah. Instrumen itu adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) syari’ah (pengganti SWBI) dan obligasi syari’ah (sukuk) pemerintah (Surat Berharga Syari’ah Negara/SBSN) yang diatur berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah Negara. Bila kedua insrumen itu terbit, memberi dampak bagi perkembangan industry perbankan syari’ah. Ketiga, penerapan strategi inovasi dan sinergi perbankan syari’ah yang didukung berbagai program sosialisasi dan komunikasi.
Strategi ini penting karena inovasi dan sinergi merupakan bagian penting mendorong perbankan syari’ah. Pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi efektif bisa mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perbankan syari’ah. Dukungan regulasi dalam bentuk penyempurnaan ketentuan dan perundang-undangan yang kondusif bagi perkembangan perbankan syari’ah. Tentulah penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang perbankan syari’ah menjadi undang-undang perbankan syari’ah menjadi sebuah kemestian. Langkah ini sangat stategis dilakukan bagi perkembangan industry perbankan syari’ah di masa depan.

D. Regulasi Instrumen Keuangan Syari’ah Di Indonesia
Pengembangan ekonomi syari’ah di Indonesia sangat penting, karena ekonomi syari’ah merupakan bagian dari system ekonomi nasional. Mengingat pentingnya pembangunan ekonomi syari’ah, pemerintah terus memberikan dukungan bagi pengembangan system ekonomi syari’ah dengan melakukan penetapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berbagai aspek financial syari’ah seperti wakaf uang, zakat.
1) Wakaf Uang
Seiring dengan berkembanganya system ekonomi Islam, innovasi baru banyak tentang istrumen financial yang berbasisi syari’ah banyak bermunculan, seperti sukuk, wakaf tunai. Di zaman modern ini, wacana wakaf uang sebagai salah satu instrument keuangan Islam dipelopori oleh MA Mannan. Sebagai salah satu instrument wakaf produktif, wakaf tunai merupakan hal yang baru di Indonesia. Wakaf yang selama ini dipahami oleh umat hanyalah wakaf tanah milik.
Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organsiasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya, maupun kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai wakaf atau filantropi Islam pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik.
Di masa penjajahan, kegiatan perwakafan mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu ditandai dengan banyaknya muncul organisasi keagamaan, sekolah madrasah, pondok pesantren, masjid, yang semuanya dibangun dengan swadaya masyarakat di atas tanah wakaf. Politik pemerintah pada masa ini mengenai filantropi Islam tunduk pada rasionalitas politik Islam Hindia Belanda. Di mana Islam sebagai sistem nilai dibatasi sedemikian rupa sehingga ia dipraktekkan dalam kerangka ritual-personal semata. Rasionalitas semacam ini membuat tradisi wakaf sebagai lembaga pelayanan sosial. Namun, karena aktivitas filantropi Islam seringkali bersinggungan dengan hubungan antarmasyarakat maka pemerintah kolonial pada akhirnya memandang perlu untuk mengatur dengan ketentuan-ketentuan hukum, seperti: Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Nomor 12573 Tahun 1931, Tentang Toezich Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten En Wakafs. Surat edaran ini mengatur tentang keharusan adanya keizinan bupati dalam berwakaf. Bupati memerintahkan agar wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar yang dipelihara oleh ketua Pengadilan Agama yang diberitahukan kepada Asisten Wedana yang selanjutnya dilaporkan ke Kantor Landrente.
Sayangnya, peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan politik (political will) yang jujur serta pemahaman yang benar tentang hakikat dan tujuan wakaf. Akibatnya, peraturan-peraturan ini mendapat reaksi dari organisasi-oraganisasi Islam karena orang yang akan berwakaf harus mendapat izin pemerintah. Sementara itu umat Islam memandang perwakafan merupakan tindakan hukum privat sehingga tidak perlu ada izin dari pemerintah. Reaksi ini merupakan penolakan terhadap campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Ini berarti peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf, selain untuk memenuhi formalisme administratif semata.
Formalisme ini terus berlangsung sampai masa kemerdekaan. Politik filantropi Islam pada masa Orde Lama tidak mengalami perubahan mendasar. Peraturan-peraturan yang mengatur perwakafan zaman kolonial, pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan, karena peraturan perwakafan yang baru belum ada. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan perwakafan seperti yang terjadi pada orde lama tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf selain hanya untuk memenuhi formalisme administratif semata. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa orde baru ini lebih berkonsentrasi untuk memperkuat diri di atas kekuatan-kekuatan sipil terutama Islam, sembari menjalankan agenda sekularisasi politiknya secara konsisten, malah Islam hampir termarginalkan. Keadaan ini terus berlangsung sampai paroh kedua dasarwarsa 1980-an ketika secara mengejutkan Islam mulai diterima di ruang publik.
Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, perwakafan tanah milik di Indonesia mulai memasuki babak baru. Perwakafan tanah milik di Indonesia mulai tertib dan terjaga. Ini merupakan peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis perwakafan. Selama ini di Indonesia, peraturan yang mengatur perwakafan kurang memadai sehingga banyak muncul persoalan perwakafan di tengah masyarakat, seperti banyaknya sengketa tanah wakaf. Tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dan sebagainya. Hal ini karena tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan benda-benda wakaf. Barulah dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat.
Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi dipenghujung tahun 1990-an, membawa perubahan dan mengokohkan Islam sebagai salah satu kekuatan politik di panggung nasional, sampai munculnya undang-undang yang secara khusus mengatur wakaf. Pemerintah RI mengakui aturan hukum perwakafan dalam bentuk undang-undang. Pada masa reformasi, peraturan perwakafan berhasil disahkan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang–undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pensahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya.
Campur tangan pemerintah terhadap wakaf hanya bersifat pencatatan dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak mencampuri, menguasai, atau menjadikan benda wakaf menjadi milik negara. Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara simbolik menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam. Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang wakaf hari ini sangat ditentukan oleh dinamika internal umat Islam serta hubungan harmonis antara Islam dan negara. Iklim politik yang kondusif ini memungkinkan berkembangnya filantropi Islam seperti wakaf. Selain itu, demokrasi menyediakan arena bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional. Pada akhirnya, politik filantropi Islam ditentukan oleh proses integrasi/nasionalisasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandug dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner. Jika dapat direalisasikan, akan memunculkan pengaruh yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat undang-undang tersebut.
Dengan disahkannya undang-undang wakaf, agenda politik umat bergeser dari orientasi ideologis menuju visi sosial ekonomi yang lebih pragmatis. Situasi ini membantu pembentukan proses integrasi gagasan sosial politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional. Umat mulai menyadari bahwa eksistensi mereka lebih bermakna. Apabila mereka kuat secara sosial dan ekonomi dan tidak hanya sekedar unggul dalam statistik. Dengan posisi sosial ekonomi yang kuat, negara akan lebih memperhitungkan berbagai aspirasi, negosiasi, dan gerakan umat Islam.
Dengan memperhatikan konteks dan latar belakang lahirnya undang-undang wakaf, sangat terkait dengan motif politik, ekonomi, dan tertib hukum. Selain bermaksud mengakomodasi kepentingan sosial-religius umat Islam, pemerintah menyadari bahwa berkembanganya lembaga wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Karenanya tidak mengherankan, pemerintah diwakili Departemen Agama memainkan peranan yang signifikan dalam menginisiasi dan menfasilitiasi lahirnya seperangkat peraturan filantropi, khususnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Sesuai dengan kehendak politik yang tertuang dalam undang-undang ini pemerintah bukanlah sebagai pelaksana operasional pengelola wakaf tapi pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, dan publik servis bagi pengelolaan wakaf. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pemerintah (Departemen Agama) melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong dan menfasilitasi agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara profesional, amanah, dan transparan sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat tercapai.
Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam undang-undang ini tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergarak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan perundang-undangan. Lahirnya undang-undang wakaf ini memberikan harapan kepada semua pihak untuk mengembangkan ekonomi umat melalui pemberdayaan wakaf produktif.
Berdasarkan uraian di atas, dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumadangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syari’ah, dan lembaga investasi syari’ah lainnya, seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa Republika.

2) Zakat
Institusi zakat mengandung potensi yang luar bisaa untuk mengurangi penderitaan orang-orang miskin. Potensi zakat di Indonesia sebetulnya sangat besar. Dalam perhitungan kasar, berdasarkan jumlah penduduk muslim Indonesia 166 juta jiwa (83 % dari jumlah penduduk Indonesia; 204,8 juta jiwa), diasumsikan yang berkedudukan sebagai muzaki adalah 18,7 % , potensi zakat di Indonesia sebesar 19,3 triliun pertahun. Potensi yang besar itu sekarang berhasil dikumpulkan sebanyak 300-350 milyar oleh lembaga amil zakat yang ada.
Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, Ataupun sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya berjalan lancar, penghasilannyapun bertambah dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian beban negara dalam masalah pengangguran, kemiskinan melalui zakat bisa terkurangi. Di samping itu, secara ekonomi moneter, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, disribusi kekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi.
Namun perhatian pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan terhadap instrumen keuangan ini belum optimal, karena Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat lebih menitik beratkan aturannya pada lembaga amil zakat semata, belum menyentuh aspek pemberdayaan zakat untuk kegiatan perekonomian. Malahan dalam struktur APBN Indonesia, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah. Pemerintah tidak memasukkan zakat dan wakaf sebagai variabel income negara. Karena pelaksanaan zakat selama ini masih dipandang sebagai bentuk ibadah masyarakat yang ingin mensucikan hartanya, sehingga zakat tidak dimasukkan dalam catatan statistik resmi pemerintah. Agar dana zakat dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi umat, amandeme undang-undang zakat menjadi sebuah kemestian.

E. Sengketa Ekonomi Syari’ah
Pada Era Reformasi saat ini kesempatan untuk mengembangkan dan memasukkan hukum Islam, terutama hukum ekonomi Islam sangat besar peluang dan harapannya. Hal ini didukung dengan telah diamandemen UUD 1945 terutama ps.24 dan 25 yang menempatkan Peradilan Agama dalam lingkup yudikatif , lalu diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang antara lain telah mengakui keberadaan lembaga-lembaga keuangan yang berdasar syari’ah Islam seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, bisnis syariah dan sebagainya, dan menetapkan Peradilan Agama sebagai lembaga hukum formal yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, termasuk didalamnya perbankan syari’ah.
Sebelum adanya amandemen terhadap UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama menjadi kendala hukum di Indonesia, kewenangan mengadili sengketa perbankan Islam ada ditangan Pengadilan Negeri, sedang pengadilan negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara.
Kepentingan untuk membentuk lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank Syariah dengan para nasabah sudah sangat mendesak, maka didirikan suatu lembaga yang mengatur hukum materi dan/atau berdasarkan prinsip syari’ah. Di Indonesia, badan ini dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI, yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI. Dengan keluarnya UU No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama, telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kelahiran Undang-Undang ini membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum Indonesia dimasa sekarang ini sudah akomodatif dan responsip terhadap hukum Islam dan menerima penerapan hukum ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah. Namun sayangnya ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengalihkan kewenangan untuk mengadili sengketa perbankan syariah yang semula menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama, akan dialihkan menjadi kewenangan Peradilan Umum. Dalam pasal 55 undang undang ini memberi peluang pilihan hokum bagi para pihak untuk memilih peradilan agama atau peradilan lain sesuai dengan isi akad.
Pengaturan sepertinya sangat tepat karena sejatinya jika suatu transaksi dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah syari’ah maka penyelesaianpun dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah syari’ah. Hakim yang dapat menangani ini tentulah orang yang paham dan mengerti tentang kaidah-kaidah syari’ah.
Namun, wewenang yang dimiliki oleh pengadilan dalam mengadili sengketa ekonomi syari’ah, tidak akan berjalan sesuai harapan konsep syariah tanpa didukung oleh perangkat peraturan yang komprehensif dari hukum perdata di Indonesia, karena perangkat hukum yang digunakan adalah kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPer) yang notabene belum bersusuaian dengan hukum perdata Islam. Untuk itu perlu adanya hukum perdata Islam (syariah) yang akan mengatur sengketa perdata dalam perbankan syariah. Hal ini dirasa sangat penting untuk menghindari adanya ambiguitas hukum, disatu sisi konsep syariah diterapkan dalam perbankan syariah, tapi disisi lain penyelesaian perkara terkait perbankan syariah dilakukan berdasar hukum yang notabene peninggalan belanda.

F. Penutup
Pengawawasan dan pengaturan system ekonomi Islam oleh pemerintah di Indoensia patut diacungkan jempol, walaupun masih belum optimal. Pemerintah sudah mengagendakan pengembangan system ekonomi Islam ini menjadi agenda nasional. Peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan instrument keuangan Islam, telah banyak disahkan. Regulasi yang dilakukan membuktikan bahwa eksistensi ekonomi syari’ah sudah mendapat tempat yang layak dalam system perekonomian nasional. Bermodalkan undang-undang perbankan syari’ah, undang-undang SBSN, undang-undang wakaf dan zakat, posisi Indonesia diharapkan akan lebih kuat dalam upaya mengembangkan keuangan syari’ah dalam pembangunan perekonomian nasional.

Daftar Pustaka
Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2007
Chapra, M.Umer, Toward a Just Monetary System, terj. Ikhwan Abidin Basri,Sistem Moneter Islam, Jakarta, Gema Insani Press, 2000
Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Edisi Kedua, Jakarta: PT Intermasa, 2003
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2006, Proses lahirnya Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta, 2006
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 1991
Marthon, Said Saad, Al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtishad fi al-Islam, Riyadh, Maktabah ar-Riyad, 2001
Republika, DIM RUU SBSN Rampung Februari, 21 Januari 2008
Republika, iB Sarana Edukasi Bank Syari’ah ke Masyarakat, 21 Januari 2008
Republika, Perlu Kebersamaan Mengembangkan Bank Syari’ah, 28 Januari 2008
Republika, Tiga Skenario Pangsa Bank Syari’ah, 28 Januari 2008
Republika, Pemerintah akan Rilis Sukuk Rp 15 T , 9 April 2008
Republika, Paripurna DPR Sahkan RUU SBSN, 10 April 2008
Republika, Asbisindo Minta Amandemen UU Perpajakan, 11 April 2008
Republika, Sengketa Perbankan Syari’ah Ditangani Secara Optimal, 14 April 2008
Republika, PDS Ngotot Tolak RUU Syari’ah, 15 Maret 2008
Republika, AASI Dorong RUU Asuransi Syari’ah, 20 Juni 2008
Wahjudi, Noeroso L, dan Sunarsip, Menyongsong Lahirnya UU Perbankan Syari’ah, Republika, 14 Maret 2008

UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen menjadi Undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas. Undang undang no 39 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Khususnya perbankan syariah juga diberikan landasan hukum yang kuat yaitu
dan kemudian diubah dengan UU No.10 tahun 1998 yang kemudian Undang-undang no 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dan instrument investasi syariah melalui Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah Negara.
Sejak krisis moneter tahun 1997, perbankan syari’ah mencoba menjadi solusi terhadap berbagai masalah ekonomi bangsa. Semula langkah ini dianggap kurang layak dan dianggap inferior dibandingkan praktek lainnya yang telah lebih dahulu ada. Ternyata kini perbankan syari’ah sangat memikat dan memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan semakin berkembangnya jaringan kantor perbankan syari’ah di seluruh wilayah, baik bank umum, unit usaha syari’ah maupun BPRS. Dana pihak ketiga perbankan syari’ahpun mengalami peningkatan tiap tahun, begitu juga penyaluran pembiayaan terus mengalami peningkatan.

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Di samping untuk mendapatkan keuntungan, investasi juga ditujukan untuk mengurangi tekanan inflasi sehingga kekayaan yang dimiliki tidak merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi. Pada dasarnya investasi erat hubungannya dengan perbankan, dan pasar modal. Umumnya investasi dikategorikan pada dua jenis yaitu real assets seperti gedung, kendaraan, dan sebagainya, maupun financial assets yakni investasi yang dilakukan pada aspek keuangan, seperti deposito, obligasi, reksadana, dan pasar modal.
1. Instrumen Investasi Syari’ah
Ruang lingkup investasi syari’ah di antaranya adalah deposito mudharabah, pasar modal syariah, obligasi syari’ah, serta reksadana syariah.
a. Deposito Mudharabah
Deposito mudharabah atau deposito investasi mudharabah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil. Deposito bagi hasil ini merupakan produk investasi jangka waktu tertentu. Nasabahnya bisa perorangan maupun badan hukum. Produk ini menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Dengan prinsip ini bank akan mengelola dana yang diinvestasikan nasabah secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada nasabah dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati. Instrumen investasi tersebut pada umumnya dipergunakan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf uang di seluruh dunia saat ini untuk menginvestasikan dana wakaf uang.
b. Reksadana Syari’ah (Islamic Investmen Fund)
Reksadana atau mutual fund atau pun diistilahkan dengan unit trust adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan reksadana syari’ah adalah suatu wadah di mana para investor memasukkan surplus dana mereka untuk kepentingan investasi dalam rangka mendapatkan keuntungan sesuai dengan ajaran Islam. Para penanam dana akan menerima suatu dokumen seperti sertifikat, unit, saham yang menjamin dana mereka dan menerima keuntungan ril yang didapat dari dokumen ini sesuai dengan syari’ah.
The Accounting and Auditing Organisation of Financial Institution (AAOIFI) mendefenisikan investment funds merupakan sarana investasi pada institusi keuangan independen yang mengembangkan dana. Reksadana mengambil format, mengumpulkan saham, menghadirkan aset pemegang saham, dan menetapkan nisbah keuntungan atau kerugian. Dana dikelola dengan prinsip mudharabah atau wakalah. Definisi ini dilanjutkan dengan mengedepankan aturan syari’ah yang menjadi dasar pengembangan reksadana syari’ah. Reksadana dibolehkan syari’ah, sebab industry ini adalah suatu format investasi kolektif. Hak dan kewajiban peserta merepresentasikan dan terbatas dengan kemauan anggota lain, karena mereka saling berhubungan satu sama lain. Reksadana syari’ah pertama dibentuk tahun 1980an, instrumen pendanaan ini masih dikontrol oleh Fiqh Akademi Organisasi Negara-negara Islam (OKI).
Dalam reksadana konvensional, pengaturan atau penempatan portofolio investasi hanya menggunakan pertimbangan tingkat keuntungan. Sedangkan reksadana syariah selain mempertimbangkan tingkat keuntungan juga harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk keuangan. Sebagai contoh bila pemegang reksadana syariah ingin menempatkan salah satu jenis investasinya dalam saham, maka saham yang dibeli harus termasuk perusahaan yang sudah dibolehkan secara syariah. Misalnya di Indonesia saham itu sudah termasuk dalam jenis saham yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII). Demikian juga jenis investasinya harus yang menganut sistem syariah.
Reksadana syariah pada dasarnya adalah Islamisasi reksadana konvensional. Dalam melakukan kegiatan investasi reksadana dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Reksadana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen investasi pada portofolio yang dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan bukan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya. Dalam melakukan transaksi reksadana tidak dibolehkan melakukan tindakan sepekulasi yang didalamnya mengandung gharar atau ikhtikar atau tindakan sepekulasi lainya seperti najasy (penawaran palsu). Berbeda dengan pola yang diterapkan reksadana konvensional, investor (manajer investasi) bebas untuk melakukan investasi dalam bentuk apa saja.
Berdasarkan ini yang menjadi prinsip dasar reksadana syari’ah adalah: pertama, Pendapatan harus dikalkulasikan dari keuntugan ril yang diperoleh dari modal. Jika keuntungan yang diperoleh dalam jumlah yang besar, pendapatan para investor akan meningkat secara proporsional. Kedua, Sekumpulan saham harus diinvestasikan pada bisnis-bisnis yang dilegitimasi syari’ah. Atas dasar ini reksadana syari’ah dapat mengakomodir berbagai bentuk investasi asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
Itu berarti manajer investasi reksadana syariah harus memahami investasi dan mampu melakukan kegiatan pengelolaan yang sesuai dengan syariah. Untuk itu diperlukan adanya panduan mengenai norma-norma yang harus dipenuhi manajer investasi agar investasi dan hasilnya tidak melanggar ketentuan syariah, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan praktik riba, gharar, dan maisir. Dalam praktik syariah manajer investasi bertindak sesuai dengan perjanjian atau akad wakalah. Manajer investasi menjadi wakil dari investor untuk kepentingan dan atas nama investor. Sebagai bukti penyertaan dalam reksadana syariah, investor akan mendapat unit penyertaan dari reksadana syariah.
Dalam operasionalnya, reksadana syari’ah memakai akad wakalah dan mudharabah. Pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal akan mengamanahkan dananya dengan akad wakalah kepada manajer investasi. G Forte dan F. Miglietta mengemukakan pada umumnya akad yang dilakukan dalam Islamic fund ataupun Islamic mutual fund adalah memakai skema profit and loss sharing (mudharabah). Para investor sebagai pemilik modal disebut sebagai rabbul-mal, menyerahkan dana kepada manager investasi yang disebut sebagai mudharib untuk dikelola, para manager akan mendapatkan pendapatan dari bagi hasil yang diperolehnya berdasarkan rasio bagi hasil yang disepakati. Jika usahanya mengalami kerugian, rabbul mal mengalami kerugian dari segi modal, manager tidak akan mendapatkan bagian dari keuntungan.
Sejak tahun 2001/2002, kinerja portofolio saham syariah tengah mengungguli kinerja saham konvensional untuk kriteria Sharpe Index dan Treynor Index. Portofolio saham konvensional hanya unggul pada pengukuran dengan Jenshen’s Alpha. Dalam hal ini portofolio saham syariah unggul pada kriteria return dan risk (level total risiko dan risiko pasar). Proses screening berdasarkan syariah memberikan pengaruh positif terhadap kinerja portofolio saham syariah. Selain portofolio saham syariah, alternatif investasi seperti reksadana syariah juga memiliki prospek yang cerah. Pada tahun 2001 Reksadana Syariah Campuran Permodalan Nasional Madani (PNM) Syariah dan Danareksa Syariah Berimbang memiliki kinerja yang underperform dibandingkan dengan pasar. Tahun 2009, kinerja PNM Syariah membaik, dengan rata-rata return yang lebih tinggi dibanding return pasar (Jakarta Islamic Index). Tahun 2009 ini the Investor Magazine memilih PNM Amanah Syariah sebagai sharia-based fixed income fund terbaik II. Namun bila dibandingkan kinerja indeks pasar konvensional Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kinerja PNM Syariah dan Reksadana Syariah Berimbang lebih baik.
Tentu saja, ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja investasi syariah seperti saham dan reksadana. Faktor makro ekonomi yang terus membaik akan berimbas pada prospek investasi syariah. Kondisi perekonomian yang terus membaik, terutama sektor ril juga berdampak positif terhadap prospek investasi syariah, sebab investasi syariah lebih banyak diinvestasikan pada sektor-sektor ril yang sesuai dengan konsep syariah. Faktor lain yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi kinerja portofolio investasi syariah adalah kemampuan atau profesionalisme pengelola dana.
Saham-saham dalam reksadana syariah dapat diperjual belikan. Saham-saham dalam reksadana syariah merupakan harta yang dibolehkan untuk diperjualbelikan dalam syariah. Harga saham terbentuk dengan adanya hukum supply and demand. Semua saham yang dikeluarkan reksadana tercatat dalam administrasi yang rapi dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas. Reksadana syari’ah terdiri atas ijarah fund, commodity fund, dan murabahah fund. Hal ini dapat dilihat pada uraian berikut:
1) Ijarah Fund
Ijarah berarti aturan sewa menyewa. Dalam pendanaan ini dana digunakan untuk pembelian aset seperti real estate, kendaraan bermotor atau peralatan lain untuk kepentingan leasing para penyewa. Kepemilikan aset ini tetap. Uang sewa merupakan sumber pendapatan yang akan didistribusikan dalam bentuk bagi hasil kepada para investor. Masing-masing penanam diberi suatu sertifikat untuk membuktikan kepemilikan aset yang disewa dan untuk memastikan pemberian hak atas nisbah bagi hasil dari pendapatan.
2) Commodity Fund
Bentuk lain jenis reksadana syari’ah adalah commodity fund. Di dalam jenis ini sumbangan digunakan untuk membeli komoditi dan untuk kepentingan penjualan kembali efek. Laba yang dihasilkan oleh penjualan didistribusikan pada para investor. Jenis reksadana ini dibolehkan dengan syarat komoditas harus dimiliki oleh penjual. Sebab kontrak yang terjadi karena transaksi forward tidak dibolehkan kecuali salam dan istishna’, harga komoditas harus ditetapkan dan diketahui ketika transaksi.
3) Murabahah Fund
Murabahah adalah jual beli yang spesifik di mana barang komoditi dijual dengan biaya dasar plus (keuntungan). Penjualan jenis ini diadopsi oleh lembaga keuangan dan bank Islam sebagai bentuk pembiayaan. Mereka membeli komoditas demi kepentingan klien, kemudian menjualnya kepada klien dengan sistem pembayaran cicilan dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati.
Di Indonesia, panduan bagi masyarakat muslim untuk berinvestasi pada produk ini adalah fatwa DSN-MUI No. 20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. Tahun 2008 berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM LK secara kumulatif terdapat 193 reksadana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya terdapat tiga reksadana syariah.
Reksadana syariah yang telah ditawarkan kepada masyarakat terkategori pada reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang sebagian besar komposisi portofolio-nya di efek berpendapatan relatif tetap seperti; Obligasi Syariah, SWBI, CD Mudharabah, Sertifikat Investasi Mudharabah antar bank syari’ah, serta efek-efek sejenis. Yang termasuk reksadana syariah jenis ini antara lain; BNI Dana Syariah (sejak tahun 2004), Dompet Dhuafa-BTS Syariah (2004), PNM Amanah Syariah (2004), Big Dana Syariah (2004) dan I-Hajj Syariah Fund (2005). Sedangakan reksadana campuran merupakan reksadana yang sebagian besar komposisi portofolio ditempatkan di efek yang bersifat ekuitas seperti saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) yang memberikan keuntungan relatif lebih tinggi. Termasuk dalam reksadana ini adalah: Reksadana PNM Syariah (sejak tahun 2000), Danareksa Syariah Berimbang (2000), Batasa Syariah (2003), BNI Dana Plus Syariah (2004), AAA Syariah Fund (2004) dan BSM Investa Berimbang (2004).
c. Pasar Modal Syari’ah
Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual (emiten) dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal diperusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang. Keadaan itu bagi emiten sangat menguntungkan mengingat masa pengembaliannya relatif panjang, baik yang bersifat kepemilikan maupun yang bersifat hutang. Khusus untuk modal bersifat kepemilikan, jangka waktunya lebih panjang jika dibandingkan dengan yang bersifat hutang.
Pasar modal syari’ah merupakan bentuk Islamisasi dari pasar modal konvensional. Islamisasi pasar modal telah memainkan peranan penting dalam sektor keuangan. Hal ini menjadi sumber utama pertumbuhan pasar modal syari’ah. Islamic Indeks atau pasar modal syari’ah telah membantu lembaga keuangan yang kelebihan dana untuk diinvestasikan sesuai dengan syari’ah. Beberapa Islamic Indeks besar di dunia seperti Dow Jones Islamic Market Index (DJMI), Kuala lumpur Syari’ah Index telah lama berkembang. Perusahaan ini memiliki komitmen yang kuat dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan investasi mereka. Di Indonesia, indeks Islam seperti Jakarta Islamic Index (JII) pun sudah mempunyai 30 emiten. JII mensyaratkan saham yang masuk adalah perusahaan yang mempunyai jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.
Adapun yang menjadi instrumen pasar modal syari’ah di antaranya adalah saham syari’ah. Saham syari’ah adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Agar kegiatan perdagangan saham dapat bisa diterima syariah harus mengacu pada prinsip: a) Bisnis yang utama perusahaan tidak bertentangan dengan syari’ah. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menyediakan jasa keuangan dengan system bunga seperti bank konvensional, perusahaan asuransi, atau perusahaan melakukan bisnis lain yang tidak sesuai syari’ah, seperti perusahaan yang memproduksi, menjual atau menawarkan minuman keras, daging babi, atau perjudian, klub malam, pornografi, dan lain lain. b) Jika pendapatan dari bunga masuk dalam pendapatan perusahaan, proporsi pendapatan deviden yang dibayarkan kepada pemegang saham harus disalurkan dalam bentuk derma. c) Saham perusahaan dapat dicairkan hanya jika perusahaan memiliki beberapa aset yang tidak liquid. d) Investor mempunyai kebebasan dalam bertransaksi dan mempunyai hak yang sama untuk mengakses informasi maupun menangkis informasi yang tidak benar. e) Investor mempunyai bargaining power yang sama (kekuatan untuk bernegosiasi) dalam transaksi. f) Semua bentuk kontrak dan transaksi harus bebas dari riba, gharar, tas’ir (price control), dan ihtikar (rekayasa pengurangan supply) dan manipulasi. g) Melakukan transaksi dengan harga yang adil dan bebas dan unsur dharar (kemudaratan).
Instrumen finansial Islami, seperti saham, dalam suatu venture atau perusahaan, dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis, dengan ketentuan nilai per-saham dalam suatu bisnis harus didasarkan pada hasil appraisal (penilaian) atas bisnis yang bersangkutan dan transaksi dilakukan secara tunai. Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan non publik (private equity) maupun perusahaan publik/terbuka. Instrumen pasar modal dapat dijadikan sebagai wahana untuk menginvestasikan dana wakaf uang, di antaranya pada saham mudharabah, saham musyarakah, yang dipergunakan untuk membangun bangunan di tanah wakaf.

d. Obligasi Syariah atau Sukuk (Islamic Bond)
Obligasi syariah atau Islamic bond adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Penerbitan obligasi dan memperdagangkannya merupakan sarana yang penting untuk berinvestasi dalam sistem ekonomi modern.
Sebenarnya istilah Islamic bond, maknanya sangat kontradiktif. Bond berarti loan (hutang) dengan menambahkan kata Islamic, hal itu bertentangan dengan prinsip keharaman bunga, karena mekanisme loan (hutang) adalah interest. Para ekonom muslim berusaha mencari agar model investasi tersebut dapat diterima dalam sistem ekonomi syari’ah. Untuk itu tahun 2007 istilah bond ditukar dengan istilah sukuk.
Sampai hari ini, mayoritas investasi sukuk adalah pada perbankan syari’ah, untuk membantu lembaga ini keluar dari masalah likuiditas dalam pemenuhan portofolio pembiayaan perbankan. Sukuk merupakan instrumen yang dapat memberikan return (pendapatan) yang besar dibandingkan instrumen Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI). Namun perkembangan sukuk di Indonesia masih belum optimal. Berbeda dengan di negara lain, sukuk ini menjadi indikator dan pemicu berkembangnya pasar sukuk secara umum, termasuk mengembangkan sukuk korporat.
Perkembangan dana keuangan Islam di berbagai lembaga keuangan Islam seluruhnya dunia mencapai US$1.3 triliun yang dikelola lebih kurang 300 lembaga keuangan di 75 negara di antaranya London, New York, Zurich, Timur Tengah, Afrika dan Asia. Pasar Keuangan Islam diperkirakan berjumlah US$400 M dengan tingkat perkembangan rata-rata 12%-15%. Negara-negara yang sukses mengembangkan keuangan Islam diantaranya adalah Malaysia, Kuwait, Saudi Arabia, Emirat Arab, Bahrain dan Qatar.
Obligasi syari’ah muncul di Indonesia tahun 2002 yang dipelopori oleh PT. Indosat sebesar 100 milyar Rupiah. Obligasi perusahaan ini terhitung sukses sehingga penawaran obligasi mudharabahnya meningkat menjadi 175 milyar Rupiah. Melihat kesuksesan Obligasi Syari’ah PT. Indosat ini beberapa emiten kemudian meluncurkan obligasi syari’ah seperti Berlian Laju Tanker (BLTA), Bank Bukopin, Cyliandra, Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan Bank Syari’ah Mandiri (BSM)
Pendapatan investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang obligasi syariah harus bersih dari unsur nonhalal. Mengenai bagi hasil (nisbah) antara emiten dan pemegang obligasi syariah diatur, bahwa nisbah keuntungan dalam obligasi syariah mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan dengan ketentuan pada saat jatuh tempo akan diperhitung secara keseluruhan. Berbeda dengan obligasi konvensional yang menetapkan persentase keuntungan berdasarkan bunga. Sejauh ini telah muncul obligasi mudharabah, obligasi musyarakah, obligasi istisna, obligsi salam dan obligasi murabahah.
(1) Sukuk Mudharabah (Muqaradhah Bond)
Obligasi Mudharabah yakni kerja sama dengan skema bagi hasil, di mana penerbit sukuk berperan sebagai mudharib, investor berperan sebagai shahibul mal. Investor mencairkan dana yang diperlukan oleh penerbit sukuk untuk mendanai proyek tertentu pada periode yang disepakati. Profit yang diperoleh akan dibagi secara berkala setiap 4 bulan. Modal pokok dikembalikan ketika jatuh tempo. Sukuk mudharabah ini telah mendapat rating dari agensi rating dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Penerbit sukuk mempunyai hak opsi untuk membeli kembali sukuk sebelum jatuh tempo dari para investor. Di Indonesia, landasan hukum yang digunakan untuk sukuk ini adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan fatwa DSN No.69 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

(2) Obligasi Ijarah atau Sukuk Ijarah
Sukuk ijarah merupakan sukuk berdasarkan akad ijarah. Penerbit sukuk dalam akad ini adalah pihak penyewa dan pemegang sukuk adalah pihak yang menyewakan. Dalam akad ijarah, penggunaan properti pindah dari pemilik kepada penerbit sukuk dengan pembayaran sewa. Pembayaran fee (ujra payment) akan diberikan serupa dengan kupon pada obligasi konvensional dengan pola pembayaran berkala sesuai prosentase yang disepakati. Sedangkan sisa pembayaran akan dilakukan ketika jatuh tempo. Ijarah Bond menunjukkan kepemilikan aset yang jelas dalam kontrak sewa, kotrak ini bisa diperdagangkan dalam pasar sekunder pada harga umum (prevailing price) yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Banyak pihak yang bisa dijadikan sebagai issuer, termasuk menteri keuangan, bank sentral, dan otoritas penanggung jawab wakaf, bank umum atau perusahaan. Seperti sukuk mudharabah, sukuk ijarah ini juga dapat dibeli kembali oleh penerbit sebagai upaya menjaga likuiditas pada pasar sukuk bagi investor yang membutuhkan. Di Indonesia, landasan hukum obligasi ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). yaitu fatwa No.32/DSN-MUI/X/2002 tentang obligasi syari’ah dan fatwa No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari’ah di Bidang Pasar Modal.
3) Obligasi Salam
Salam adalah kontrak dengan pembayaran harga dimuka yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Kontrak salam ini dapat dibenarkan dengan ketentuan, uang muka harus dibayar lunas oleh pembeli, salam pun hanya bisa digunakan untuk komoditas yang distandarisasi di mana kualitas dan kuantitasnya bisa diukur dengan pasti.
4) Obligasi Murabahah
Sukuk murabahah dapat dilakukan berkaitan dengan pembelian barang-barang untuk kepentingan umum (public). Dalam kasus pemerintah membutuhkan barang-barang dengan harga yang tinggi, maka pemerintah dapat melakukan pembelian dengan sistem pembayaran cicilan. Penjual akan melakukan amortisasi (angsuran) biaya dan pendapatannya untuk keseluruhan periode angsuran. Pemerintah mewakili hak kepemilikan dari penjual yang tidak dapat dipindahtangankan dan sejumlah klaim yang tidak dapat diubah. Penjual atau pemegang sertifikat pertama dapat memindahkan hak kepemilikannya kepada pihak lain, di mana pembayaran akan sama dengan nilai yang tercantum pada sertifikat dikurangi biaya pengumpulan. Sukuk yang berbasis murabahah hanya bisa dijual di pasar primer, jual beli obligasi ini di pasar sekunder menurut syariat Islam adalah sesuatu yang illegal karena murabahah adalah bagian dari instrumen utang. Oleh karena memperjualbelikan hutang akan membawa kepada gharar dan riba.
5) Obligasi Istishna’
Pembiayaan melalui kontrak ini dipakai untuk membiayai proyek manufaktur. Pada obligasi ini biasanya kontrak yang digunakan adalah kontrak istishna’ paralel, di mana pihak yang memberikan pembiayaan membuat kontrak dengan sebuah subkontraktor yang membangun fasilitas yang akan dibiayai. Untuk menggunakan istishna’, otoritas publik atau perusahaan privat memesan proyek dengan memberikan secara detail spesifikasi dan waktu kontrak. Sukuk sebagai sertifikat harga tangguh menunjukkan adanya tanggungan hutang. Sertifikat ini tidak dapat diperdagangkan pada pasar sekunder. Sertifikat ini pun hanya bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa yang harganya sama dengan face value (nilai tertera) dari sertifikat. Harga pembelian ini bisa lebih kecil dibandingkan dengan harga tunda, karena ini menunjukkan sebuah transaksi trading.
Portofolio keuangan seperti sukuk ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang. Seperti yang telah dilakukan di Social Investment Bank Ltd. (SIBL) Bangladesh untuk pembangunan perangkat wakaf (Waqf Properties Development Bond). Model pengembangan wakaf di Singapura juga menggunakan pembiayaan sukuk musyarakah untuk membiayai pembangunan Beach Road dan Bancellon Street.

2. Kritik Terhadap Investasi Keuangan Syari’ah
G. Forte dan F. Miglietta dalam tulisannya Islamic Mutual Funds as Faith-Based Funds in Socially Responsbile Context, mengkritik kinerja reksadana syari’ah yang dinilai masih mengandung riba. Kritikan G. Forte ini beralasan karena di Malaysia, akad yang diterapkan dalam sukuk atau obligasi syari’ahnya adalah akad bay’ al-inah dan bay’ al-dayn, kedua akad ini dipandang tidak sah oleh mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah.
Saham-saham yang tercatat pada indeks syariah dalam perjalanannya menurut Hassanuddeen A. Aziz dalam Modelling the Volatility of Shari‘ah Index: Evidence from Kuala Lumpur Shari‘ah Index (KLSI) and The Jakarta Islamic Index (JII), ternyata tidak benar-benar bebas dari dinamika pasar secara umum. Pemain saham mudah berganti-ganti. Sulit diarahkan agar pemain saham memberi perhatian yang tetap pada saham Islam. Karenanya sepanjang pemain saham itu tidak berparadigma Islam, maka indeks syariah hanyalah sekedar indeks yang dapat memberi untung atau rugi. Akibatnya spekulasi masih mungkin terjadi.
Kritikan juga dikemukakan Ahmad Azhar Syarif, dalam Evaluasi Semester Penerbitan Daftar Efek Syari’ah Demi Pengembangan Industri Pasar Modal Syari’ah di Indonesia, ada beberapa hal yang mempengaruhi aktivitas perdagangan di bursa, terutama berkaitan dengan psikologi pasar. Investor rentan terhadap isu-isu yang melanda bursa, sedikit saja ada isu yang kadang kala tidak berkaitan langsung dengan sisi fundamental keuangan emiten, investor sudah panik. Apalagi isu tersebut mengglobal, maka investor sudah bersiap di posisi menjual atau membeli. Selain itu investor cenderung mengekor investor asing yang memiliki modal besar, meski harus mengabaikan faktor fundamental keuangan emiten. Hal ini membuat pasar modal belum bisa berjalan secara wajar dan efisien. Hal ini pastinya juga berimbas ke dalam komposisi Daftar Emiten Syari’ah (DES). Ini berarti saham syari’ah pun tidak bebas dari spekulasi. Padahal spekulasi itu dilarang dalam Islam.
Di samping itu, sebagian besar saham-saham yang terdaftar dalam Daftar Emiten Syari’ah (DES) kurang likuid yang diistilahkan dengan “saham tidur”, sehingga kurang menarik dan sulit untuk memberikan performa return (pendapatan) yang maksimal bagi investor. Dari 388 saham yang listed (terdaftar), yang bergerak diperdagangkan hanya sekitar 150-120 saham dalam perdagangan harian. Begitu juga hanya sekitar 20-30 saham yang aktif setiap hari dan menguasai volume perdagangan. Kenyataan ini menggambarkan pasar modal syari’ah belum efisien dan masih tertuju hanya pada saham-saham tertentu saja khususnya saham-saham yang berkapital besar.
Kritik terhadap reksadana syari’ah juga dikemukakan Cecep Maskanul Hakim dalam Islamic Sukuk in Indonesia: Syari’ah Perspektive, dalam perjalannya penerbitan sukuk korporat masih mengalami masalah, karena mayoritas pelaku pasar adalah pelaku pasar konvensional yang sudah familiar dengan mekanisme konvensional. Di antaranya adalah masalah guarantee, profit sharing, mekanisme buy back, underlying asset di muka dan shari’ah governance.
Permasalahan juga dihadapi oleh fund manager, investor, maupun analis tentang obligasi syari’ah saat ini yakni belum adanya valuate (nilai) yang standar dan umum untuk menghitung dan memprediksi sukuk korporasi, sehingga sulit bagi investor dalam menganalisis obligasi syari’ah di pasar sekunder, terutama yang ada saat ini adalah obligasi dengan skim mudharabah. Hal ini berbeda dengan obligasi konvensional yang berkaitan erat dengan penghitungan dan prediksi dengan volatilitas suku bunga. Di bursa konvensional, dalam teori sederhana, kenaikan suku bunga berakibat penurunan harga obligasi di pasaran, begitu pun sebaliknya. Sedangkan di bursa syari’ah belum ada bencmarking (patokan) yang baku dalam penentuan harga obligasi di pasar sekunder. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana akademisi, dan praktisi merumuskan model valuasi obligasi syari’ah yang sesuai denga prinsip syari’ah. Yakni dengan memperhatikan adanya pemisahan antara harga wajar (fair value) dengan distorsi harga yang terjadi di pasar sekunder. Untuk menghindari terjadinya bai’ an-najasy (rekayasa pasar terhadap supply) dan ihtikar (rekayasa pasar terhadap demand) dalam pembentukan harga obligasi di pasar sekunder.
Kritikan tajam juga datang dari Dewan Syari’ah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang menilai 85% sukuk tidak sesuai syari’ah. Menurut Sheik Muhammad Taqi Usman, ketua AAOIFI sebagian besar obligasi syari’ah atau sukuk di dunia saat ini tidak sesuai dengan prinsip syari’ah. Bahkan sebanyak 85% sukuk di dunia hanya mensyaratkan terjadinya perpindahan aliran kas tanpa diiringi perpindahan aset dari penerbit sukuk kepada investor. Seperti Jebel Ali Free Zone (FZE) yang berhasil menjaring 2 Milyar dolar AS melalui sukuk Timur Tengah, namun investor tidak memiliki klaim legal atas aset yang dijadikan underlying dalam transaksi sukuk tersebut.
Melihat fenomena ini AAOIFI kemudian mengharuskan terjadinya perpindahan kepemilikan atas underlying asset kepada investor sukuk. Perpindahan kepemilikan aset dari penerbit sukuk kepada investor sangat penting dalam transaksi sukuk. Berdasarkan prinsip syari’ah, bila yang berpindah hanya aliran dana saja, transaksi sukuk itu tidak sesuai syari’ah, karenanya margin uang dalam transaksi tersebut bisa dikategorikan sebagai bunga. Selain itu Profit And Loss Sharing (PLS) secara adil terlaksana antara penerbit sukuk dan investor. PLS secara adil ini merupakan salah satu unsur yang penting dalam transaksi keuangan syari’ah.
Hal yang sama juga diungkap oleh Iwan P Pontjowinoto, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, seperti yang dikutip Jaharuddin dalam Obligasi Syari’ah Masih Bermasalah, sebagian besar praktik obligasi syariah yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan di Indonesia masih mengalami masalah. Kesalahan itu kemungkinan karena ketidaktahuan pengusaha dan pihak yang terkait dengan penerbitan obligasi.
Kejanggalan dalam penerbitan obligasi ini berpangkal pada ketidakpahaman semata. Pengusaha melihat potensi overlikuiditas sebagian pasar untuk memasarkan obligasi. Pengusaha butuh dana besar. Sementara di satu sisi ada overlikuiditas di bank syariah. Ini semacam simbiosis mutualisme. Hanya saja, praktiknya disayangkan karena masih menggunakan pola yang kurang baik. Beberapa obligasi yang tampak janggal adalah obligasi mudharabah dan ijarah yang belakangan marak dipraktikkan. Obligasi mudharabah PT Indosat, obligasi ijarah PT Citra Sari Makmur (CSM) dan obligasi ijarah PT Matahari Putra Prima termasuk yang masih memiliki kejanggalan. Dalam kasus obligasi mudharabah Indosat. obligasi mudharabah tergolong 100 persen pembiayaan (financing). Artinya proyek yang dibiayai dengan obligasi harusnya hanya mendapatkan dana dari penerbitan obligasi mudharabah saja tidak dari lainnya. Sedangkan pada kasus Indosat, proyek yang dibiayai mengambil juga dana dari lainnya.
Praktik obligasi ijarah dapat digunakan untuk membangun sebuah bangunan. Bangunan tersebut kemudian disewakan kepada pihak lain. Hasil sewa itulah yang digunakan untuk memberikan return kepada pemegang obligasi. Dalam praktik konsep ini menurut Iwan Pontjowinoto, dilanggar. PT Matahari Putra Prima. Pembangunan gedung dilakukan oleh Matahari, penyewanya pun Matahari. Ini bisa menimbulkan penyelewengan. Sebab tidak mustahil terjadi penyimpangan biaya sewa. Selain itu, tidak seluruh nilai sewa dibayarkan sebagai return. Obligasi ijarah yang diterbitkan CSM juga mengalami kekurangan karena hasil dari obligasi digunakan untuk menutup hutang lama sebesar Rp 250 miliar dan sisanya untuk modal kerja. Menurut Iwan P Pontjowinotp seharusnya dalam kasus seperti ini CSM menerbitkan obligasi. Kemudian diserahkan kepada lembaga khusus SPV (Special Purpose Vehicle) untuk membeli aset CSM. Penjualan aset digunakan SPV untuk menebus aset. Kemudian aset tersebut disewakan kepada CSM yang akan membayar biaya sewa untuk rate of return.
Reksadana syari’ah, obligasi syari’ah, saham syari’ah dan sejenisnya adalah tuntutan perkembangan ekonomi yang tidak dapat dihindari karena akan menghimpun dana dari umat untuk berinvestasi di sektor keuangan syari’ah. Sektor portofolio tersebut memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian masyarakat karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan termasuk lembaga wakaf uang. Di samping itu, produk keuangan syari’ah ini merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dengan cara yang dilarang syari’ah. Selain itu, reksadana syariah juga dapat menjadi sarana untuk ikut berpartisispasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syariah.
Namun bagi umat Islam, produk-produk tersebut perlu tetap diawasi operasional kesyari’ahannya, karena dikembangkan dari jasa keuangan konvensional. Untuk itu, peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) perlu dioptimalkan dalam mengawasi kinerja manajer invenstasi dan pelaku pasar lainnya. Dengan optimalisasi DPS ini, kelemahan-kelemahan yang muncul dalam investasi keuangan syari’ah dapat diminimalkan.
Berdasarkan paparan mengenai teori manajemen perspektif ekonomi Islam di atas, secara umum tidak terdapat perbedaan antara teori manajemen umum dengan teori manajemen dalam ekonomi Islan. Hanya saja teori manajemen dalam ekonomi Islam dalam prinsipnya lebih menekankan aspek spritual yakni hubungan manusia dengan Allah. Terutama masalah pengawasan, di mana pengawasan dari Allah dalam setiap aktivitas manusia merupakan bagian dalam manajemen Islam.
Berkaitan dengan manajemen wakaf, seorang nazhir profesional tentu harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam mengelola wakaf. Fungsi-fungsi manajemen wakaf diperlukan agar keseluruhan sumber daya pengelola wakaf dapat dipergunakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat dicapai. Begitu juga dengan menerapkan prinsip-prinsip investasi syari’ah merupakan suatu hal mutlak oleh manajer wakaf, yakni menginvestasikan pada sektor usaha yang halal, bebas dari riba dan spekulasi. Instrumen-instrumen investasi syari’ah seperti reksadana syari’ah, saham, sukuk maupun deposito mudharabah di bank syari’ah dapat dijadikan sebagai instrument investasi wakaf uang.

KEBIJAKAN FISKAL

A. Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan membelanjakan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi. Kebijakan fiscal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran Negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini bersama kebijakan lainnya diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian.
Pada dasarnya pemerintah harus menjadi panutan bagi masyarakat, pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan pendapatanya. Keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja berimbang. Apabila belanja pemerintah melebihi penerimaanya sehingga mengharuskan pemerintah meminjam dari masyarakat atau mencetak uang baru. Tentulah tindakan ini sangat tidak bijak. Zaman sekarang pemerintah dikebanyakan negara selalu berusaha agar belanjanya dalam keadaan seimbang. Anggaran belanja pemerintah selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah dll, pemerintah akan melakukan belanja yang melebihi pendapatannya. Keadaan inilah yang menimbulkan defisit anggaran. Akan tetapi apabila tingkat perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, belanja negara dapat dihemat sehingga pemerintah dapat melakukan saving terhadap pendaatannya. Keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja surplus.
Di Indonesia kebijakan pemerintah ini dimuat dalam Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN). RAPBN ini diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang APBN. APBN ini merupakan gambaran dari kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh pendapatan pengeluaran untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan Negara. Secara sederhana APBN Indonesia terdiri dari:
A. Penerimaan dalam negeri
a. Penerimaan perpajakan
1. Pajak dalam negeri: a) Pajak penghasilan ( Migas dan Non Migas), b) PPN dan PPnBM, c) PBB, d) PBHTB, e) Cukai, f) Pajak lainnya
2. Pajak perdagangan internasional; Bea masuk dan Pajak/ pungutan ekspor
b. Penerimasan Negara bukan pajak: 1) Sumber daya alam, 2) Bagian pemerintah atas laba BUMN, 3) PNBP lainnya, 4) Hibah
I. Belanja pemerintah pusat: a) Belanja Pegawai, b) Belanja barang, c) Belanja modal, d) Pembayaran bunga utang, e) Subsidi, f) Belanja hibah, g) Bantuan social, h) Belanja lain-lain
II. Belanja untuk daerah
a. Dana perimbangan: 1) Dana bagi hasil, 2) Dana alokasi umum, 3) Dana alokasi khusus
b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian
A. Kebutuhan Pembiayaan 1) Deficit APBN, 2) Pembayaran pokok utang, 3) Penyertaan modal Negara (SMF)
B. Sumber pembiayaan 1) Dalam negeri: ( Perbankan dalam negeri (rekening pemerintah) dan Non perbankan dalam negeri 2) Luar negeri: Pinjaman program dan Pinjaman proyek
I. Pembiayaan dalam negeri: Perbankan dalam negeri dan Non perbankan dalam negeri
II. Pembiayaan Luar negeri (neto): a) Pinjaman luar negeri (bruto): Pinjaman program dan Pinjaman proyek, b) Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
Dalam struktur APBN, terdapat beberapa instrumen yang digunakan pemerintah untuk menghimpun dana yaitu:
1. Melakukan bisnis, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari perusahaan-perusahaan ini pemerintah mendapat keuntungan yang digunakan sebagai sumber pendapatan Negara.
2. Pajak, Penghimpunan dana yang umum dilakukan di beberapa Negara adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain. Pajak dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usaha, sehingga cendrung menimbulkan ketidakstabilan. Pajak dibebankan oleh produsen kepada konsumen dengan menaikkan harga barang/jasa.
3. Meminjam uang, pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber lainnya dalam jangka waktu tertentu dengan cara menjual obligasi.
Adapun struktur APBN dalam sistem pemerintahan Islam dan instrumen yang digunakana adalah:
1. Pendapatan Negara terdiri dari pendapatan tetap seperti; zakat, kharaj, jizyah, usyur, dan pendapatan tidak tetap terdiri dari: Khums, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, kaffarah, warisan kalalah, dan pendapatan halal lainnya. Atau dengan ungkapan lain, pendapatan negara terdiri dari zakat, dan wakaf dan pajak (usyur, kharaj, jizyah dan khums) dan pendapatan lainnya yang bersumber dari pendapatan halal.
2. Pengeluaran negara dalam system pemerintahan Islam digunakan untuk:
a. Peyebaran Islam
Selama memimpin kaum muslimin, untuk penyebaran Islam Rasulullah mengirimsahabat-sahabatnya ke berbagai wilayah untuk menyampai dakwah islamiyah dan mengajak masyarakat setempat memeluk Islam. Para sahabat itu berangkatke tempat tujuan dengan biaya sendiri sebagai perwujudan jihad fi sabilillah, kadang dibiayai dengan dana dari baitul mal. Pada saat wilayah Islam semakin luas, daerah tujuan dakwah islamiyahpun semakin jauh maka perjalanan dakwah tersebut termasuk gaji para utusan Rasul dibiayai dengan dana dari batul mal, karena perbendaharaan negara yang terkumpul di baitul mal sudah begitu banyak.
b. Pendidikan dan kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan
Rasulullah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan dan pengajaran bagi setiap kaum muslimindengana memanfaatkan sumber daya yang ada.
c. Pembangunan infrastruktur
d. Pembangunan armada perang dan hankam
e. Penyediaan layanan kesejahteraan social
Setiap dana baitul mal digunakan untuk tujuan masing-masingsecara khusus. Sebagian dana baitul mal digunakan Rasulullah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dana ini diambilkan dari dana khums, zakat. Seperti yang telah dijelaskan di atas, khums ditujukan sebagiannya terhadap anak yatim, orang miskin dan para musafir di samping untuk hal lain. Sedangkan zakat hanya diberikan untuk asnaf yang delapan yang terdiri dari orang fakir, miskin, amil zakat, orang-orang yang tidak mampu membayar hutang, muallaf, budak, orang yang berjihad di jalan Allah dan para musafir.
B. Prinsip-Prinsip Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam
Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah) Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkana sesui dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.
Dalam masalah pengeluaran, al-Quran telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi pendapatan kekayaan berimbang. Dalam al-Quran dinyatakan ”dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan, (Qs. 2 219) ini bukanlah berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak menentu. Islam bukan hanya mencegah taoi mengutuk pemborosan (Qs. 17:27). Penimbunan juga dikutuk karena kekayaan tak dapat beredar dan manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.
Anggaran belanja pada masa awal pemerintahan Islam adalah sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Pendapatan negara yang masih baru ini berbeda dari tahun ke tahun. berbagai negara bagian mengirimkan sejumlah tertentu dari penghasilannya misalnya penguasa Palestina membayar 100 dinar tiap tahun, Bandar Aylah di teluk Aqabah membayar 300 dinar tiap tahun, Daerah Najran di Yaman mengirimkan 2000 potong pakaian. Dimasa awal pemerintahan Islam, dasar anggarannya adalah pengeluaran ditentukan oleh jumlah penghasilan yang tersedia dan ketika ini kebijakan angaran belum berorientasi pada pertumbuhan. Konsep anggaran yang berlaku di masa ini adalah konsep anggaran berimbang dalam pengertian pengeluaran dan penerimaan negara adalah sama. Sehingga pada masa awal pemerintahan Islam jarang terjadi defisit anggaran, karena pemerintah melakukan kebijakan pengeluaran berdasarkan pemasukan.
Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Tujuannya tentu untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara. Kebijakan fiskal meliputi pajak dan pembelanjaan (goverment expenditure). Sedangkan dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai materil dan spirituil pada tingkat yang sama Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah:
1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran.
2. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas. Misalnya kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman.
3. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi.

C. Sumber-sumber Pemasukan Negara dalam Sistem Ekonomi Islam
Di masa Rasulullah saw., negara tidak mempunyai kekayaan apapun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Baru setelah perang Badar pada abad ke 2 H, negara mempunyai pendapatan dari 1/5 harta rampasan perang yang dikenal dengan khums. Selain Khums, pada masa Rasul juga di terapkan jizyah (pajak bagi warga non muslim atas jaminan keamanan jiwa mereka) sebagai pendapatan negara. Sedangkan sumber lain adalah kharaj (pajak tanah) yang dipungut dari warga non muslim atas tanah yang sudah ditaklukkan negara.
Secara umum sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah: zakat, usyur (pajak perdagangan), kharaj (pajak pertanian), jizyah (pajak perorangan), khums (pajak harta rampasan perang), warisan kalalah (orang yang tidak mempunyai ahli waris), kaffarat (denda), hibah dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Zakat, kharaj, juzyah dan sebagainyanya mempunyai dasar sesuai dengan ajaran Islam baik yang terdapat dalam al-Qur’an maupun sunnah. Dengan demikian perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non muslim.
Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Dalam sistem ekonomi Islam dikenal adanya zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswa) zizwa menjadi unsur-unsur yang terdapat dalam kebijakan fiskal Islam. Unsur-unsur ini ada yang bersifat wajib dan sukarela. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan seseorang yang sesuai dengan ketentuan syariat. Sementara infak, sedekah dan wakaf merupakan pengeluaran sukarela yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pembagian kegiatan ”wajib dan sukarela” ini khusus di dalam sistem ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar, karena dalam sistem ekonomi kapitalis tidak ada sektor sukarela. Berikut ini akan diuraikan sumber-sumber pendapatan negara dalam sistem ekonomi Islam dan peranannya dalam sistem perekonomian serta aplikasinya dibeberapa negara muslim.

ZAKAT

A. Pengertian Dan Peranan Zakat
Secara bahasa zakat berarti an-numu wa az-ziyadah (tumbuh dan bertambah), Kadang dipakaikan dengan makna ath-thaharah (suci). Dan al-barkah (berkah). Zakat dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang, walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. Dalam al-Quran dijelaskan:
          •        
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.(at-Taubah 103)
Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. dalam defenisi lain zakat juga berarti Pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat sebagai rukun Islam ketiga. Setelah shalat, dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang dibebankan kepada umat Islam. Zakat adalahi Ibadah yang tidak dapat diganti dengan model apapun. Karena itulah Abu bakar Shidiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.
Selain suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Quran menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk saling tolong-menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsure moral, social dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, mensucikan jiwa seseorang dari sifat kikir bagi yang menunaikannya, mensucikan dan mengembangkan harta miliknya. Walaupun secara zhahir harta muzakki berkurang jumlahnya namun secara hakikatnya harta tersebut berkembang, dan akan bertambah keberkatannya. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah. Allah dalam firman telah menjanjikan akan melipatgandakan nikamtnya bagi siapa saja yang menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain dengan penuh keimanan dan keikhlasan.
Dalam ajaran zakat juga terkandung pendidikan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, dan berinfak, menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia. Islam tidak membiarkan umatnya lemah, dan tidak membiarkan mereka terhimpit oleh kemiskinan. Allah telah menentukan hak orang miskin dalam harta orang-orang kaya secara tegas. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin yang dengan zakat itu mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya seperti makan, kebutuhan bathin seperti menuntut ilmu dan kebutuhan lainnya.
Dalam bidang social, dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan, namun dibantu dan dihargai. Lebih dari itu zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kaum fakir dan miskin terhadap masyarakat sekitarnya, karena kefakiran itu melelahkan dan membutakan mata hati. Kehidupan masyarakat tidak akan tenang, bila seorang saudara kelaparan manakala saudara yang lain makan dengan kenyang, seorang saudara tidur dengan nyenyak di rumah mewah manakala saudaranya tidur beralaskan tanah dan beratapkan langit. Probelamatika ketimpangan yang sangat tajam inilah kadang memicu perbuatan kriminal.
Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukkan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendisrtibusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, Ataupun sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya berjalan lancar, penghasilannyapun bertambah dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian beban negara dalam masalah pengangguran, kemiskinan melalui zakat bisa terkurangi. Di samping itu, secara ekonomi moneter, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, disribusi kekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, analisa kebijakan fiskal dan sistem ekonomi dilakuakan untuk stabilitas kegiatan ekonomi.
Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingat tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi. Atau dengan kata lain sudah menjadi sunatullah jika di dunia ini ada yang kaya dan ada yang miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian yang mengacu pada rasionalisasi distribusi pendapatan melalui instrumen zakat.

B. Syarat-Syarat Zakat
Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek yaitu syarat muzaki dan syarat harta yang akan dizakatkan:
1. Syarat-syarat muzaki (orang yang wajib zakat)
Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat adalah
a. Merdeka
Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak, karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya. Karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (naqish).
b. Islam
Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian zakat tidak diwajibkan atas orang non muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat. Karena menurut Abu Hanifah, riddah menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.
c. Baligh Berakal
Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah seperti halnya shalat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat tentulah zakat tidak juga wajib atas mereka. Mereka beralasan pada hadis nabi:
عن عائسة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتي يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق رواه النسائ و ابن ماجه
Hukum terangkat dari tiga orang yaitu anak-anak sampai dewasa, orang tidur sampai dia bangun dan dari orang gila sampai ia waras.
Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah ia anak-anak ataupun orang gila. Karena itu wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang berada dibawah perwaliannya.
2. Syarat-syarat harta
Sedangkan syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah
a. Milik sempurna
Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yakni berada dibawah kekuasaan dan dibawah control orang yang berzakat. Oleh karena seorang pedagang tidak wajib mengeluarkan zakat terhadap keuntungan dagang yang belum sampai ke tangannya. Milik sempurna juga dimaksudkan, secara hukum muzaki bebas melakukan tasharuf (tindakan hukum) terhadap harta tersebut, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain dan tidak pula ada halangan syara’ bagi muzaki untuk melakukannya. Di samping itu harta tersebut adalah harta yang diperoleh dari usaha dan dengan cara yang halal. Karena harta yang diperoleh dengan cara yang batil secara hukum tidak diakui sebagai milik sempurna, sehingga tidak sah untuk dizakatkan. Sesuai dengan hadis Nabi:
لا يقبل الله صدقة من غلول. رواه مسلم
Tidak diterima sedekah dari kekayaan hasil perbuatan khianat
b. Cukup senisab
Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara’. Ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar). Oleh karena itu zakat tidak dibebankan kepada orang yang berpenghasilan sedikit yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makan saja ataupun tidak punya penghasilan sedikitpun.
c. Melebihi kebutuhan pokok.
Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia itu banyak (tidak terbatas) dan beragam, selalu berubah sesuai dengan perubahan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial dan peradabannya. Kebutuhan hidup manusia itu selalu berbeda satu sama lainnya. Karena beragamnya kebutuhan hidup manusia, tentu harus ditentukan mana yang kebutuhan pokok (primer) dan mana kebutuhan sekunder dan tertier, agar bisa dibedakan seseorang sudah terkena wajib zakat atau tidak.
Zakat hanya diwajibkan terhadap orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal. Ketentuan ini berdasarkan pada QS: 2: 219
…       …
…Dan mereka bertanya kepada engkau (Muhammad) apa yang dizakatkan, katakanlah yang lebih dari keperluan… (al-Baqarah 219)
Kata al-afwa pada ayat di atas menurut Yusuf al-Qardawi adalah melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan rutin yang tidak bisa tidak harus dipenuhi seseorang bersama keluarganya, diantarnya kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan dan peralatannya, pendidikan dan prasarana yang dibutuhkan. Jika seseorang sudah dapat memenuhi kebutuhan akan makan, pakaian dan sudah memiliki rumah yang layak dan sehat, serta pendidikan keluarga, maka ia wajib mengeluarkan zakat hartanya bila kelebihan dari kebutuhan pokok tersebut sampai senisab.
d. Bebas dari hutang.
Bebas dari hutang yang dimaksudkan adalah dengan melunasi hutang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan. Bila pemilik harta mempunyai hutang yang jika dilunasi hutangnya akan mengurangi nisab hartanya maka ia tidak wajib zakat.
e. Haul (melewati satu tahun)
Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau haul. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan dari ibn Umar:
لا زكاة فى مال امرء حتى يحول عليه الحول (رواه ابو داود)
Tidak ada kewajiban zakat terhadap harta seseorang sehingga cukup sampai satu tahun
Ketentuan haul satu tahun (12 bulan qamariah) berlaku untuk harta perniagaan, emas dan perak, binatang ternak. Sedangkan untuk harta hasil pertanian ketentuan batas waktu (haul) nya adalah waktu panen, begitu juga dengan barang tambang, dan harta rikaz ketentuannya adalah saat harta itu diperoleh.
Ketentuan haul dalam persyaratan zakat menurut ibn Qudamah seperti yang dikutip Yusuf al-Qaradhawi adalah harta yang sudah sampai setahun mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya hewan ternak kalau sudah 1 tahun biasanya sudah mempunyai anak, barang perdagangan sudah menghasilkan keuntungan, karena zakat itu dikenakan untuk keuntungan atau kelebihan dari kebutuhan pokok.
b. Harta itu berkembang
Maksudnya kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam pengertian menghasilkan keuntungan atau pemasukan atau diistilahkan dengan produktif. Misalnya ternak yang digembalakan, rumah atau bangunan yang disewakan.

C. Harta-Harta Yang Wajib Dizakatkan, Dasar Hukum, Nisab Dan Kadarnya
Secara umum harta-harta yang wajib dizakatkan adalah:
1. Emas dan perak serta uang
Emas dan perak wajib diizakatkan berdasarkan pada QS. 9: 34
…              
…Dan orang-orang yang meyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka akan mendapat siksa yang pedih.(at-Taubah 34)
Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang diisyaratkan hadist Nabi saw. yang diriwayatkan dari Ali ibn Thalib adalah nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak ), kadarnya 2.5 % pertahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau 37 emas atau diukur dengan uang rupiah lebih kurang sebesar 37 x Rp. 450.000., = Rp. 16.650.000.,), kadarnya 2.5 % pertahun. Untuk zakat uang, ketentuannya disamakan dengan ketentuan zakat emas dan perak. Maka untuk uang senilai 91,92 gram emas atau Rp. 16.650.000., wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 % pula.
2. Harta perniagaan
Dasar hukum kewajiban zakat terhadap harta perniagaan adalah QS. 2:267 dan hadis Nabi :
عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذى نعده للبيع (رواه ابو دود)
Dari Samurah ibn Jundub dia berkata: Nabi memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat harta yang kami persiapkan untuk dijual.
Nisab dan kadar zakat harta perniagaan disandarkan pada nisab dan kadar emas dan perak
3. Hasil pertanian
Kewajiban untuk menzakatkan hasil pertanian didasarkan pada QS 6: 141
   • •   • •   • •                      
Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjun, pohon korma dan tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dikelurkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (al-An’am 141)
Dan hadis Nabi:
عن ابي موسى الأشعرى و معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا فى الصدقة الا من الأصناف الأربعة: الشعير، والخنطة، والزبيب، والتمر (رواه الطبران والحاكم)
Dari Abu Musa al-Asy’ari dan Muaz, sesunggunguhnya Nabi berkata kepada keduanya: Janganlah engkau ambil zakat kecuali dari empat golongan ini: gandum basah dan gandum kering, anggur dan kurma (Hr. Tabrani dan hakim)
Mengenai zakat hasil pertanian ini timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama, Abu Hanifah menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman yang tumbuh dari bumi baik dalam jumlah yang sedikit atau banyak. Sedangkan as-Shaibani dan mayoritas fuqaha menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakatkan adalah tanaman yang bersifat mengenyangkan dan dapat disimpan.
Adapun nisab dan kadar zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq berdasarkan pada hadist Nabi riwayat Bukhari yang dinukilkan dari Jabir. 5 wasaq adalah lebih kurang sama dengan 815 kg . Sedangkan kadar zakat hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan. Apabila tanaman diairi dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya maka kadar zakatnya 10 %. Terhadap pertanian yang diari dengan bantuan tenaga hewan atau membutuhkan biaya pengairan maka kadar zakatnya sebanyak 5 %.
Hasil pertanian dan perkebunan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan seperti cabe, bawang, col, jeruk, rambutan dan lain sebagainya digolongkan kepada harta perniagaan. Zakat jenis hasil tanaman ini diatur menurut ketentuan zakat harta perniagaan, nisabnya 96 gram emas dan kadarnya 2.5 % pertahun.
1. Binatang Ternak
Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi dan kerbau, kambing dan biri-biri, dengan syarat sampai senisab, telah mancapai haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikelurakan zakatnya maka hewan itu harus 1) sehat dalam arti tidak luka, cacat, pincang dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. 2) betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash.
Dasar hukum kewajiban zakat binatang ternak adalah:
والذى لا اله غيره ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدى ذكاتها إلا أوتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنها تطؤه بأخفافها وتنحطه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس (رواه البخارى)
Demi Zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, tidaklah seseorang memiliki unta, atau lembu atau kambing namun ia tidak mengeluarkan zakatnya kecuali hewan itu akan didatangkan pada mereka pada hari kiamat dalam keadaan lebih besar dan gemuk, kemudian menginjak-injaknya dengan telapak kakinya dan menanduknya dengan tanduknya. Setiap kali hewan itu selesai berbuat demikian diulanginya lagi hingga ia diadili di antara manusia.
Nisab dan kadar zakat hewan berbeda untuk setiap jenis hewannya. Berikut ini akan dijelaskan nisab dan kadar hewan menurut jenis hewan yang wajib dizakatkan berdasarkan ketentuan hadist nabi:
a) Nisab dan kadar zakat unta
Berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang dinukilkan dari Anas ibn Malik ketika Abu Bakar mengirimkan surat kepadanya tentang zakat unta yang telah diwajibkan oleh Nabi kepada kaum muslimin. Di dalam hadis ini ditentukan nisab dan kadar zakat unta yaitu: Setiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing, 25-35 ekor unta maka zakatnya anak unta betina yang berumur 1 tahun lebih. Apabila mencapai 36-45 ekor unta maka zakatnya anak unta betina berumur 2 tahun lebih. Apabila mencapai 46-60 ekor unta maka zakatnya anak unta betina berumur 3 tahun lebih yang sudah mulai kawin. Apabila mencapai 61-75 ekor unta maka zakatnya 1 ekor unta betina berumur 4 tahun labih. Apabila mencapai 76-90 ekor unta maka zakatnya 2 ekor anak unta betina yang berumur 2 tahun lebih. Apabila mencapai 91-120 ekor unta zakatnya 2 ekor anak unta betina yang berumur 3 tahun lebih. Jika mempunyai lebih dari 120 ekor unta maka setiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta betina berumur 2 tahun lebih. Dan bagi setiap 50 ekor unta maka zakatnya 1 ekor unta berumur 3 tahun lebih. (HR. Bukhari).
b) Nisab dan kadar zakat sapi dan kerbau
Nisab dan kadar zakat sapi dan kerbau adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkand dari Muaz ibn Jabal yaitu: Dari tiap-tiap 30 ekor sapi sebesar 1 ekor anak sapi umur 1 tahun lebih yang jantan atau betina, dan zakat dari tiap 40 ekor sapi sebanyak 1 ekor sapi betina umur 2 tahun lebih dan setiap yang sudah baligh 1 dinar atau yang seharga dengan itu dari kabilah Mu’afir.
c) Zakat kambing atau biri-biri
Dalam hadits Nabi riwayat Bukhari yang diterima dari Anas ibn Malik diungkapkan bahwa nisab dan kadar zakat kambing adalah bila mencapai 40 – 120 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Apabila lebih dari 120 – 200 ekor maka zakatnya 2 ekor kambing Apabila lebih dari 200 – 300 ekor zakatnya 3 ekor kambing. Apabila lebih dari 300 ekor maka setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Apabila kambing itu kurang dari 40 ekor maka tidak ada kewajiban zakatnya kecuali dikehendaki pemiliknya.
Terhadap usaha peternakan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan seperti ayam buras ataupun ayam kampong baik ayam petelur maupun ayam potong, itik/bebek, ikan keramba, tambak ikan dan lain sebagainya zakat menurut ketentuan zakat harta perniagaan. Nisab zakat untuk harta jenis ini adalah 96 gram emas, kadarnya 2.5 % pertahun.
2. Rikaz (harta terpendam)
Yang dimaksud dengan rikaz adalah harta yang terpendam sejak zaman purbakala dan ditemukan pada sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang seperti emas, perak, besi, timah, bejana dan lain sebagainya. Terhadap barang terpendam ini wajib dikeluarkan zakatnya seperlima.
Dasar hukum diwajibkannya zakat terhadap harta ini adalah:
عن هبى هريرة لرضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلو قال:وفى الركاز الخمس (متفق عليه)
Dari Abu Hurairah ra sesungguhnya Rasulullah saw berkata: pada harta terpendam zakatnya seperlima (mutafaq alaih)
Mengenaia nisab dan haul dari harta rikaz ini menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan Malik tidak disyaratkan terpenuhinya nisab dan haul. Tapi menurut pendapat Syafi’i dalam qaul jadidnya nisab harta terpendan harus diperhitungkan.
3. Barang tambang
Dasar hukum kewajiban zakat barang tambang berdasarkan pada hadist Nabi:
عن بلال ابن الحارث رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبليه الصدقة (رواه ابو داود)
Dari Bilal ibn Harist ra. sesungguhnya Rasulullah saw. telah mengambil zakat dari harta tambang
Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, batu bara,belerang, minyak bumi dan lain sebagainya. Adapun nisab barang-barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian (20 %) dari jumlah barang tambang yang ditemukan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai senisab namun tidak disyaratkan haul. Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambang dengan nisab dan kadar zakat emas dan perak.
4. Zakat profesi
Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam pertama yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, seperti dokter, insinyur, advokat, tukang jahit, tukang kayu dan lain sebagainya yang merupakan hasil kecekatan otak atapun tangan. kedua yaitu pekerjaan yang tergantung pada orang lain baik pemerintah perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh gaji atau upah misalnya pegawai negeri ataupun karyawan swasta. Yusuf al-Qardawi mengkategorikan kedua jenis penghasilan ini sebagai mal mustafad (harta penghasilan) yakni harta yang diproleh melalui cara yang dibolehkan dalam Islam. Menurut guru besar Universitas al-Azhar ini, penghasilan dari profesi wajib dikelurkan zakatnya bila sudah sampai setahun dan cukup nisab.
Dasar hukum tentang kewajiban zakat profesi adalah Qs. 2:267
            
Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untukmu.(al-Baqarah 267)
Ketentuan nisab dan kadar zakat untuk zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya hidup (kebutuhan pokok), biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan dan hutang.

D. Mustahiq Zakat
Dalam QS.9:60 dijelaskan bahwa yang menjadi mustahiq zakat adalah fakir, miskin, amil, para muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang-orang yang berhutang), fi sabilillah, ibn sabil (para musafir)
                        
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan ) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(at-Taubah 60)
Berikut ini akan diuraikan bagaimana batasan dari masing-masing mustahik zakat tersebut, dan bagaimana pendistribusian zakat kepada masing-masing mustahik:
1. Fakir
Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian dan perumahan.
2. Miskin
Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya. Menurut Jumhur ulama kedua golongan ini sebetulnya sama yakni mereka yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya.
3. Amil
Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat dan mendistribusiakannya. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amil, maka seseorang harus memenuhi persyaratan seperti muslim, mukalaf, adil, jujur, memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya dan mustahiknya dan mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat. Jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh amil menurut pendapat syafi’I adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, diberikan sesuai dangan pekerjaannya dan dicukapkan kebutuhannya secara ma’ruf. Para amil ini mendapat zakat adalah karena pekerjaanya sebagai orang yang menurus zakat walapun tergolong orang yang mampu.
4. Golongan Muallaf
Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimn dari musuh. Golongan Muallaf ini terbagi pada beberapa golongan baik muslim maupun non muslim, yaitu 1) Golongan yang diharapkan keislamannya atau kelompok serta keluarganya. 2) Golongan yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya 3) Golongan yang baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam 4) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang baru masuk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan zakat diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. 5) Pemimpin atau tokon muslim yang berpengaruh dikalangan kaumnya tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi zakat dengan harapan iman mereka tetap dan menjadi kuat. 6) Kaum muslimin yang tinggal di benteng-benteng perbatasan musuh. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimn lainnya dari serangan musuh. 7) Kaum muslimin mengurus zakat para mani’ zakat (enggan membayar zakat kecuali dengan paksaan). Mereka diberizakat untuk memperlunak hati mereka.
5. Riqab
Rikab adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim yang tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekaanya. Pada dasarnya hukum yang terkandung dari makna al-riqab adalah unsur ekspolitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu termasuk dalam pengertian al-riqab adalah tawanan perang dari kalangan orang-orang muslim. Atas dasar ini maka zakat dapat diberikan; pertama, untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh, seperti tawanan perang Irak yang ditawan tentara kafir Amerika. Kedua, diberikan untuk membantu Negara Islam atau Negara mayoritas Islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan modern, seperti Negara Palestina yang dikepung oleh kaun kafir Israil.
6. Gharimin
Gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Menurut Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad, gharim terdiri dari dua; Pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi. Kedua, berutang untuk kepentingan masyarakat. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan dalam konteks ini zakat juga dapat diberikan untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana, dan kehancuran.
7. Fi sabilillah
Secara bahasa fi sabilillah berarti dijalan Allah. Lantas apa yang dimaksud dengan sasaran ini? Siapa yang termasuk dalam kelompok ini? Abu Yusuf menyatakan makna sabilillah disini adalah sukarelawaan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara Islam. Ibn Arabi dalam Ahkam Al-Quran menjelaskan makna sabilillah adalah tentara yang berperang. Imam Nawawi manyatakan makna sabilillah adalah para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah. Ada tiga sasaran yang disepakati para ulama dalam masalah ini yaitu; 1) Termasuk dalam ruang lingkup makna sabilillah itu adalah jihad. 2) Disyaratkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid. 3) Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan, mesjid, sekolah dan sebagaianya.
8. Ibn Sabil
Ibn sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi. Perjalanan yang dimaksdukan adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat. Termasuk dalam kategori ibn sabil diantaranya adalah orang yang diusir dari negaranya dipisahkan dari harta miliknya secara paksa dan minta suaka pilitik.

E. Pengelolaan Zakat di Beberapa Negara Islam
Institusi zakat mengandung potensi yang luar biasa untuk mengurangi penderitaan orang-orang miskin. Untuk itu Negara-negara Islam harus mengerahkan sumber daya domestik domestik mereka melalui zakat untuk membiayai berbagai program pembangunan misalnya di sektor pendidikan, kesehatan tenaga kerja dan kesejahteraan sosial.
1. Pengelolaan zakat di Indonesia
Potensi zakat di Indoensia sebetulnya sangat besar. Dalam perhitungan kasar, berdasarkan jumlah penduduk muslim Indonesia 166 juta jiwa (83 % dari jumlah penduduk Indoensia; 204,8 juta jiwa), diasumsikan yang berkedudukan sebagai muzaki adalah 18,7 % , potensi zakat di Indonesia sebesar 19,3 triliun pertahun. Potensi yang besar itu sekarang berhasil dikumpulkan sebanyak 300-350 milyar oleh lembaga amil zakat yang ada. Zakat dinilai sangat potensial dalam mengatasi problem kemiskinan, namun sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi keadaan ini yang harus dilakukan adalah pengelolaan dana zakat dengan sistem manajemen zakat yang efektif.
Di beberapa lembaga amil zakat, seperti BAZIS DKI, dapat kita lihat beberapa kebijakan yang telah dilakukan dalam pendayagunaan zakat yaitu dalam pendayagunaan zakat. Lembaga amil ini telah melakukan kebijakan dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi mustahik. Ada tiga sasaran pendayagunaan zakat yaitu, Pertama, Fakir miskin dalam bentuk produktif (bantuan modal kerja, beasiswa, layanan kesehatan) dan bantuan konsumtif (75 %), Kedua Sabilillah dalam bentuk bantuan sarana, prasarana dan pembinaan kegiatan keislaman (22%) Ketiga, Muallaf, gharimin, ibn sabil (1 %)
Pendistribusian Zakat di Dompet Dhuafa, diprioritaskan pada tiga sektor yakni pemberdayaaan ekonomi, pendidikan dhuafa dan karitas. Alokasi dana untuk pemberdayaan ekonomi produktif 50%, untuk pendidikan dan beasiswa 25% sedangkan hibah sosial untuk korban bencana 25 %. Program pemberdayaan ekonomi pada Dompet Dhuafa diarahkan untuk pemberdayaan aset produktif untuk kepentingan bisnis yang dikelola secara profesional. Investasi ini diarahkan untuk memobilisasi potensi usaha musthik dan memberi kesempatan kepada mereka untuk ikut serta memiliki aset potensial dan pendapatan yang lebih berkelanjutan.
Zakat dinilai sangat potensial dalam mengatasi problem kemiskinan, namun sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi keadaan ini yang harus dilakukan adalah pengelolaan dana zakat dengan sistem manajemen zakat yang efektif. Model manajemen zakat yang dapat digunakan adalah dalam bentuk;
1. Optimalisasi fungsi masjid
Selama ini mesjid hanya difungsikan sebagai sentral ibdah dan dakwah semata, pengelolaannya tidak lebih dalam bentuk penentuan guru TPA/MDA, guru pengajian rutin, muazin, imam, khatib dan peraan hari-hari besar Islam. Aktivitas penggalangan danapun melalui kotak amal infaq dan sadaqah, ataupun membentuk badan amil zakat fitrah pada bulan ramadan yang dibagikan kepada fakir miskin menjelang hari raya idul fitri. Pola pengelolaan masjid seperti ini harus disempurnakan ke arah yang lebih produktif.
Zakat sebagai salah satu pilarnya diyakini menjadi salah satu inti penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Mesjid dapat difungsikan kembali sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat muslim yang bertaqwa, cerdas, sehat dan mandiri dengan program. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasiskan mesjid. Masjid adalah tampat yang selalalu ada di setiap pelosok di Indoensi, tempat yang paling dekat dengan komunitas muslim baik di kantong-kantong kemiskinan maupun di pusat-pusat kesejahteraan masyarakat. Maka institusi masjid membuat database tentang jumlah penduduk muzakki dan jumlah penduduk mustahik. Membuat kalender pelaksanaan zakat mal terpadu, untuk mengingatkan masyarakat muzakki akan waktu haul.
2. Masjid to masjid network management.
Antara satu masjid dengan masjid lainnya dalam daerah arsiran pengumpulan dana zakat melakukan kerjasama dalam membuatan data base muzakki dan mustahik. Karena dalam suatu daerah biasa ditemukan dua atau tiga masjid. Koordinasi antar mesjid ini akan lebih efektif dengan menunjuk salah satu mesjid induk yang bertugas mengkoodinir mesjid-mesjid lainnya, akan mempermudah sistem akutansi distribusi dana zakat.
3. Kerjasama BAZ/LAZ dengan Masjid.
Lembaga amil zakat dapat melakukan kerjasama dengan institusi masjid, karena wilayah kerja Baz biasanya terbatas. Kalau Baz melakukan kerjasama dengan masjid dalam pengerahan dana zakat umat, tentulah dana zakat akan banyak terhimpun.
4. Optimalisasi sistem distribusi
Bentuk inovasi distribusi dikategorikan daslam empat bentuk; a) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. b) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk peralatan sekolah. c) Distribusi bersifat produktif tradisional, zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi fakir miskin seperti hewan ternak. d) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat dalam bentuk modal kerja bagi pedagang atau usaha kecil.
Dari kedelalapn golongan mustahik zakat yang ditentukan Allah swt dalam surat at-taubah ayat 10 dapat diklasifikasikan pada dua golongan yaitu 1) kelompok permanen yaitu golongan yang diasumsikan selalu ada dalam jangka waktu yang panjang seperti fakir, miskin dan amilin. Dalam penyaluran zakat kelompok ini adalah golongan yang mendapat prioritas utama dari delapan golongan dengan cara urut-urutan seperti yang diurutkan Allah dalam surat at-Taubah. 2) Kelompok temporer, yaitu golongan mustahik yang diasumsikan tidak selalu ada secara terus menerus seperti kelompok muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibn sabil.
Berdasarkan tingkat kebutuhan para mustahik zakat, maka dalam memanfaatan dan pendayagunaan zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas mustahik. Dalam pengelolaan zakat, para amil zakat, dengan keterbatasan sumber dana yang ada harus memperhatikan tingkat kebutuhan riil mustahik. Apakah ia seorang fakir yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, maka yang diberikan adalah zakat dalam bentuk komsumtif dalam bentuk bahan makanan ataupun uang. Terhadap kelompok ini perlu dilakukan pembinaan mental dan spiritual untuk bisa berubah menjadi manusia yang produktif. Namun jika mustahik zakat itu adalah seorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu namun kesulitan untuk mendapatkan dana untuk modal kerjanya maka dalam keadaan seperti ini zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal kerja. Lembaga amil zakat dapat melakukan pembinaan dalam bentuk manajerial dan skill, sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan nantinya dalam jangka panjang mustahik tersebut bisa berubah menjadi muzakki.
Untuk tujuan jangka panjang dalam upaya perberdayaan ekonomi mustahik maka zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pendayagunaan zakat sebagai institusi ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi umat yakni; Pertama, Dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak rambat yang luas (multiplier effect) terhadap kehidupan ekonomi umat. Kedua, Banyak pengusaha lemah yang tergolong ekonomi rakyat terbantu sehingga lambat laun harkat kehidupannya akan meningkat dan beban sosial masyarakat akan berkurang. Ketiga, Dengan manfaat besar yang dirasakan, maka uamat akan berlomba dalam mengeluarkan zakat. Keempat, Lewat instiTusi zakat harta kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomis.
2. Pengelolaan zakat di Malaysia
Malaysia adalah salah satu negara yang memiliki peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan masyarakat Islam termasuk masalah ekonomi. Malaysia adalah salah satu negara yang mengatur tentang masalah zakat, meskipun itu ditentukan oleh kekuasaan negeri masing-masing. Dalam sejarahnya, pembayaran zakat pada pra-penjajah di Malaysia tidak diatur oleh perundangan-undangan kerajaan secara resmi. Aturan yang berlaku adalah tradisi-tradisi kampung dimana zakat diberikan secara perseorangan dalam bentuk barang pada guru-guru agama yang nantinya didistribusikan kepada asnaf yang ada.
Di Malaysia pengaturan zakat dilaksanakan oleh badan, yang dikenal dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu MAIAIM. Di bawah badan ini, pengelolaan dana zakat diserahkan pada imam kampung. Sebahagian dari penerimaan zakat diserahkan kepada kerajaan negeri sebagai salah satu sumber pembiayan negeri. Pengelolaan zakat berada di bawah badan lembaga zakat yang dikenal dengan jawatan kuasa zakat. Potensi zakat masih terpisah dari prespektif dasar sosio ekonomi kenegaraan dan lebih dilihat sebagai ibadah. Sehingga sampai sekarang belum ada peraturan zakat yang mengurus zakat dalam skala kebangsaan dan menjadikannya sebagai salah satu bentuk dari dasar-dasar kebijakan fiskal di Malaysia.
Semua hasil dana zakat dikumpulkan di tabungan Baitulmal. Di wilayah persekutuan, dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat dilaksanakan oleh institusi yang berbeda, pengumpulan zakat diurus oleh Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan pendistribusiannya diurus oleh Baitulmal secara langsung. PPZ adalah salah satu bentuk korporat yang diurus secara profesional. Dalam menjalankan tugas, peranan dan tanggungjawab sebagai amil yang memungut zakat bagi pihak Majlis Agama Islam Wilyah Persekutuan (MAIWP). Dalam tata cara pengurusan kewangan, telah disediakan tata cara kewangan majlis 1992 dalam mengendalikan kewangan majlis.
Sistem pendistribusian zakat dilakukan tepat sasaran dan memberikan perhatian terhadap keseimbangan sosio ekonomi ummah. Untuk itu bantuan disalurkan dengan menekankan kepada Program Pembangunan Ummah melalui asnaf dan Projek Agihan Zakat Jangka Panjang. Diantaranya adalah Program Pembangunan Ummah: Program Pembangunan Sosial, Program Pembangunan Ekonomi, Program Pembangunan Pendidikan, Program pembangunan Insan, adapun unutk program pembangunan ekonomi disalurkan dalam bentuk bantuan modal modal perniagaan, modal perikanan modal pertanian, modal penternakan, projek ekonomi berkelompok. Dalam Pengurusan Zakat ini lembaga menjalankannya dengan profesional dan dalam bentuk korporat. Sementara dalam pendistribusian zakat LZS juga telah menentukan bentuk, jenis dan kriteria yang boleh mendapatkan bantuan daripada institusi zakat.
Di Pakistan, salah satu program yang dilunsurkan pemerintah dalam pengelolaan zakat adalah melalui Zakat Saving Certificates (sertifikat tabungan zakat). Dana zakat yang terkumpul diinvestasikan oleh National Investment Trust (NIT) Unit of Pakistan. Di negara ini berdasarkan ordonansi zakat dan ushr tahun 1980 dibentuk Badan Amil Zakat yang bertugas mengelola zakat mulai dari membantu muzakki untuk menghitung harta, memungut dan mendistribusikan zakat. Disamping itu berdasarkan ordonansi ini Dewan Pusat Badan Amil Zakat melakukan audit dana zakat pertahun yang diserahkan pada Chartered Accountants Ordinance.

F. Zakat Dalam Perekonomian
Sistem Ekonomi Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingat tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi. Atau dengan kata lain sudah menjadi sunatullah jika di dunia ini ada yang kaya dan ada yang miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian yang mengacu pada rasionalisasi distribusi pendapatan melalui instrumen zakat.
Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukkan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendisrtibusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, Ataupun sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya berjalan lancar, penghasilannyapun bertambah dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian beban negara dalam masalah pengangguran, kemiskinan melalui zakat bisa terkurangi. Di samping itu, secara ekonomi moneter, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, disribusi kekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, analisa kebijakan fiskal dan sistem ekonomi dilakukan untuk stabilitas kegiatan ekonomi.
Jika dikaji lebih jauh, zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk dimana kemampuan konsumsi mengalami stagnasi. Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat minimum akibat penjaminan konsumsi dasar oleh negara. Metwally mengungkapkan bahwa zakat berpengaruh cukup positif pada ekonomi, karena instrumen zakat akan mendorong investasi dan menekan penimbunan uang. Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Pengaruh zakat terhadap perkonomian ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan moneter, MV=PT.
Zakat dapat mempengaruhi perekonomian melalui penjagaan tingkat perpindahan uang (velocity of money). Apalagi tingkat perecepatan perpindahan uang dapat terus didorong dengan keberadaan sektor sosial dalam perekonomian Islam. Jadi zakat sighnifikan perannya dalam ekonomi dalam merubah tingkat velocity dalam perekonomian. Secara zhahir, zakat terkesan memilki tingkat korelasi negatif terhadap konsumsi. Hal ini terjadi karena fokus zakat pada golongan muzakki. Padahal golongan yang sangat dominan dalam zakat adalah golongan mustahik, dimana angka konsumsi mereka sangat bergantung pada distribusi zakat. Ini berarti zakat memiliki korelasi positif pada angka konsumsi.
Bertitik tolak dari model konsumsi C=CO+bY, dimana C adalah total konsumsi, Co adalah konsumsi pokok, b sama dengan persentase income yang dikonsumsi dan Y adalah pendapatan. Jika dianalisis lebih spesifik pada sisi mustahik, maka secara jelas zakat akan meningkatkan agregat konsumsi dasar (Co), hal ini terjadi akibat akomodasi sistem pelaku pasar terhadap mereka yang tidak memiliki kemampuan daya beli. Bila dilihat dari sisi muzakki, terkesan bahwa penggenaan zakat akan menekan jumlah konsumsi agregat, karena zakat menurunkan jumlah pendapatan yang dapat dikonsumsi.
Pembahasan zakat dan kaitannya dengan makroekonomi tidak dapat dipisahkan dari fungsi utama zakat sebagai variabel utama peningkatan sisi permintaan (demand) dalam sistem ekonomi. Peningkatan angka konsumsi selanjutnya secara keseluruhan mendorong peningkatan kinerja perekonomian yang otomatis mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Secara teori eksistensi zakat akan meningkatkan kurva permintaan melalui agregat demand yang meningkat akibat daya beli mustahik didorong oleh distribusi zakat. Tentu saja hal ini secara jangka pendek akan meningkatkan harga. Namun peningkatan harga itu otomatis akan meningkatkan revenue produsen. Jika asumsi bahwa informasi peningkatan harga diketahui semua pelaku pasar, maka tentu akan mengundang pelaku baru untuk masuk ke pasar. Dengan kata lain respon tersebut akan meingkatkan penawaran, selanjutnya harga akan terkoreksi. Inilah kemudian zakat mendorong pertumbuhan ekonomi begitu seterusnya seperti tergambar pada kurva di bawah ini:

Ini berarti zakat sebagai pendapatan bagi golongan mustahik memiliki efek yang lebih besar bagi perekonomian dari pada zakat tersebut masih berada di tangan muzakki. Kurva ini menjelaskan bagaimana penambahan pendapatan bagi muzakki dan mustahik akan meningkatkan permintaananya, namun jika dibandingkan peningkatan permintaan mustahik akan lebih besar dari pada permintaan muzakki. Hal ini disebabkan oleh besarnya sensitifitas konsumsi (permintaan) mustahik terhadap perubahan pendapatan mereka.
Pada sisi produksi mekanisme zakat menjaga transaksi di pasar agar barang hasil produksi terus dapat diserap oleh pasar. Para produsen yang berperan sebagai muzaki dalam mekanisme zakat akan memastikan dirinya akan selalu memberikan hak kaum miskin berupa zakat. Monzer Kahf seperti yang dikutip Ali Sakti, mengungkapkan bahwa zakat memiliki pengaruh posistif pada tingkat tabungan dan investasi. Peningkatkan tingkat tabungan akibat peningkatan pendapatan akan menyebabkan tingkat investasi juga meningkat. Secara riil zakat juga menekan tingkat pengangguran. Hal ini dapat dilihat pada dua keadaan, pertama, implementasi zakat membutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaanya, kedua, perubahan mustahik yang awalnya tidak memiliki akses pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi, tentu saja meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja.
Terhadap biaya produksi zakat mempunyai pengaruh yang sighnifikan. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu pertama, pengaruh kewajiban membayar Zakat terhadap perilaku penawaran. Zakat yang dikenakan kepada hasil produksi adalah zakat perniagaan yang akan dikenakan bila hasil produksi dijual dan hasil penjualan telah mencapai nisab dan haul. Bila nisab dan haul telah dipenuhi maka dikenakan zakat sebanyak 2,5 % Pengenaan zakat terhadap barang perniagaan tidak berpengaruh terhadap biaya produksi, karena zakat dikelurkan terhadap keuntungan, sehingga produsen tidak membebankannya kepada biaya produksi. Berbeda halnya dengan pajak yang dikenakan terhadap barang produksi (pajak pertambahan nilai) yang mengakibatkan komponen biaya meningkat.
Pengenaan zakat terhadap barang perniagaan justru secara imani akan menambah spirit kepada produsen untuk meningkatkan produktifitasnya sehingga terdorong untuk memaksimalkan keuntungan dan pada saat yang bersamaan dia juga terdorong untuk memaksimalkan zakat. Sebetulnya keadaan ini telah dijanjikan Allah dalam QS. 14: 7, Barang siapa yang bersyukur niscaya akan kutambah nikamatku dan barang siapa yang kufur sesungguhnya azabku sangat pedih.( Ibrahim ayat 7)
Kedua, pengaruh zakat produktif. Terhadap prilaku mustahik , jika zakat dialokasikan untuk kegiatan produktif, akan membuka peluang kepada mustahik untuk dapat melakukan kegiatan produksi. Mustahik yang produktif dengan dana zakat yang ada dapat menawarkan barang dan jasa yang lebih kompetitif sehingga akan meningkatkan penawaran kurva penawaran akan bergeser ke bawah akibat dukungan dana zakat produktif.

G. Sejarah Dan Perkembangan Zakat
Sebelum Islam datang, dalam kitab agama samawi sudah ada perintah kepada umatnya untuk memperhatikan orang miskin dengan memberikan sebagian harta berupa sedekah. Dalam Islam, perintah untuk melaksanakan zakat sebetulnya sudah ada sejak permulaan Islam, seiring dengan perintah untuk melaksanakan shalat. Cuma ketika itu ayat-ayat yang turun berkaitan dengan zakat tidak dalam bentuk amar yang menunjukkan hukumnya wajib, tapi dalam bentuk kalimat biasa yang menyatakan bahwa zakat dipndang sebagai ciri orang yang beriman dan bertaqwa. Kadar dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat pada waktu itu belum diatur secara sistematis Hanya diserahkan kepada rasa keimanan dan kepatuhan kaum muslimin saja. Kondisi ini tersu berlanjut sampai tahun ke 2 Hijriyah atau 623 Masehi.
Pensyariatan zakat beserta penjelasantentang harta-harta yang wajib dizakatkan, nisab dan kadar secara sistematis muncul sekitar tahun ke 2 Hijriyah. Kemudian tahun ke 9 Hijriyah Allah menurunkan surat at-Taubah ayat 60, yang menjelaskan tentang mustahik zakat (orang-orang yang berhak menerima zakat).ketentuan dan kadar zakat. Pada masa Rasulullah, pemungutan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh Rasulullah sendiri, kadang Beliau menunjuk amil (petugas) zakat. Misalnya Umar ibn Khatab diutus untuk memungut zakat ke negeri Yaman. Khalid ibn walid diutus ke Shan’a, al-Muhajir ibn Umayyah ke Kindah Zaid ibn Said ke Hadralmaut Muaz ibn jabal ke Yaman dan lain sebagianya. Dalam mendistribusikan zakat, pada masa Nabi menganut sistem desentralisasi. Zakat yang sudah dikumpulkan, didistribusikan lagi kepada para mustahik yang berada di daerah atau desa yang berada dekat tempat pemungutan zakat tersebut.
Setelah Nabi Muhammad wafat, pada masa Abu Bakar Shidiq, sebagian suku bangsa Arab melakukan pembangkangan terutama di daerah Yaman.untuk membayar zakat. Abu Bakar dengan sikap tegas memerangi mereka. Apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah dan Abu Bakar dalam pengelolaan zakat, dinjutkan oleh Umar ibn Khatab. Pada masanya wilayah dan kekuasaan Islam semakin luas, maka dalam pemungutan dan pendisrtibuasian zakat, Umar menunjuk dua orang amil zakat untuk satiap daerah. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa pengelolalaan zakat sejak dalam Islam dikelola oleh Negara. Pemerintah maupun melalui amil zakat mempunyai tugas dan wewenang untuk memungut dan mendistribusikan zakat
Di Indonesia, sejak Islam datang ke nusantara, zakat telah menjadi salah satusumber dana untuk kepntingan pengembangan agama Islam. Zakatpun pada masa kolonia dahulunya menjadi salah satu sumber pendanaan melawan penjajah yang diambil dari bagian fi sabilillah. Ketika Belanda menjajah tanah air, pemerintah kolonial itu mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 tentang zakat. Peraturan ini mengatur agar jangan terjadi penyelewengan zakat oleh para pengulu atau naib yang mengelola zakat. Namun tahun 1905 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Bijblad no 6200 tanggal 28 Februari 1905 yang melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi prubumi melaksanakan zakat. Misi deislamisasi koloniasl belanda ini tidak lain beertujuan untuk melemahkan kekuatan rakyat yang selama ini bersumber dari zakat.
Di Zaman kemerdekaan, keinginan umat Islam Indonesia agar pengelolaan zakat dilakukan seperti yang terjadi pada masa awal Islam, yaitu bagaimana zakat ini dikelola oleh Negara, sebenarnya sudah ada sejak tahun 1950. Seperti yang dikutip Muhammad Daud Ali, dari tulisan Mr Jusuf Wibisono dari Majalh Hikmah tahun 1950 bahwa zakat perlu dimasukkan sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan Indonesia. Pada waktu itu dikalangan anggota DPRS juga mengiinginkan agar zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oelh negara. Tahun 1967 Kementrian Agama menyusun RUU (Rancangan Undang-undang) zakat yang diajukan ke DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Hasilnya diputuskan bahwa Zakat tidak perlu dalam bentuk undang-undang, cukup dalam bentuk Peraturan Pemerintah saja. Atas desakan Tokoh-tokoh Islam seperti Hamka, KH. Soleh Suadi KH Abdul Malik Abdul Kadir dan lain-lain yang kesemuanya beranggotakan sebelas orang kepada Presiden RI Soeharto, mengemukakan keinginan agar zakat dikelola secara nasional dalam bentuk undang-undang. namun Presiden Soeharto menanggapi dengan kalimat´”kewajiban zakat seiring dengan kewajiban shalat, masa shalat juga mau diundangkan”
Pada tahun 1868 dibentuklah BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah) DKI. Kemudian Pada pada acara peringatan Israk Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 Presiden menberikan himbauan kepada instansi terkait Presiden menberikan himbauan kepada instansi terkait agar menyebar luaskan dan membantu terlaksananya pengumpulan zakat secara nasional. Walaupun zakat tidak berhasil diundangkan pada tahun itu, tapi kebutuhan masyarakat tetap tinggi terhadap lembaga pegelola zakat. Mulailah BAZIS dibentuk sampai kekota madya dan kabupaten, malah perusahaanswasta dan pemerintahpun membntuk BAZIS ini. Pada era reformasi, tahun 1999, Menteri Agama Malik Fajar atas persetujuan presiden BJ Habibie, mengajukan RUU tentang Pengelolaan Zakat ke DPR. Pada tanggal 14 September 1999 RUU tentang pengelolaan zakat disahkan menjadi UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dimasukkan dalam Lembaran Negara tanggal 23 September 1999.