Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Juni, 2011

POLITIK EKONOMI ISLAM DI INDONESIA
oleh:
Rozalinda

A. Pendahuluan
Politik Hukum Indonesia dalam hal pembangunan hukum nasional, pada awalnya masih dipengaruhi oleh teori receptie yang dikembangkan oleh Snock Horgronye. (1857-1936) . Pengaruh teori receptie ini masih melekat pada masa awal kemerdekaan atau pada masa pemerintahan orde lama, bahkan sampai pada masa pemerintahan orde baru (1967-1998). Pada masa Orde Baru ini konsep pembangunan hukum diarahkan pada konsep kesatuan hukum nasional, dimana hukum agama (Islam) yang dianut mayoritas rakyat Indonesia tidak dengan serta merta dapat dijadikan sebagai hukum yang berlaku. Beberapa hukum Islam untuk diangkat menjadi materi hukum membutuhkan kerja keras dari umat Islam, meskipun sebenarnya hukum itu hanya diberlakukan bagi pemeluknya. Namun pada masa orde baru teori receptie ini mulai berkurang pengaruhnya terbukti dengan telah diterimanya hukum Islam ( perdata dan muamalat ) sebagai hukum positif di Indonesia. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama yang menyangkut perkembangan penerapan hukum Islam, mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada. Apa sesungguhnya yang menjadi keinginan dan tujuan para pemegang kekuasaan, penerapan hukum Islam itu diarahkan kepada kepentingan mereka.
Adanya hubungan yang cukup baik antara umat Islam dengan negara pada paruh kedua masa Orde Baru, sedikit demi sedikit hukum Islam diberi tempat dalam tata hukum nasional, dimulai dengan lahirnya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
Pemberlakuan Hukum Islam dibidang muamalat seperti perbankan syariah mempunyai arti tersendiri bagi umat Islam Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, ketentuan hukum Islam di bidang muamalat belum diakui eksistensinya dalam tata hukum nasional. Namun, sejak lahirnya UU No.7 tahun 1992 dan PP No.72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, yang kemudian diikuti oleh lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dapat dikatakan penerapan hukum Islam dibidang muamalat di Indonesia secara yuridis formal mulai diakui eksistensinya. Apalagi sejak masa reformasi, sejak disahkannya Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang no 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah Negara, hukum Islam dalam bidang muamalat telah mendapat tempat dalam hukum nasional di Indonesia.
Makalah ini berupaya menyajikan aspek legal policy atau kebijakan politik ekonomi pemerintah berkaitan dengan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dengan menfokuskan kajian pada kebijakan pemerintah terhadap pengembangan perbankan syari’ah dan instrument keuangan syari’ah seperti zakat dan wakaf.

B. Regulasi dan Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari’ah di Indonesia
Secara umum regulasi perbankan diarahkan untuk memberi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan dan pengembangan industry perbankan dalam rangka menciptakan stabilitas keuangan nasional. Dalam fungsinya sebagai regulator, peranan pemerintah dalam hal ini adalah menfasilitiasi upaya pengembangan perbankan dengan menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan sehat. Karena tujuan dari regulasi itu sendiri adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan memberi perlindungan kepada nasabah. Berkaitan dengan ini regulasi untuk perbankan syari’ah adalah dalam rangka menyeimbangkan pengawasan dan fasilitas untuk pertumbuhan dan pengembangan industry ini.
Dalam pengaturan perbankan syari’ah, sejak berdiri tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Walaupun fungsi regulasi pemerintah terhadap sektor “bank bagi hasil” ini sudah dimulai, namun undang-undang ini belum secara tegas mengatur tentang keberadaan perbankan syari’ah. Artinya Undang-undang tersebut belum memberi landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan bank syari’ah karena belum secara tegas mengatur keberadaan bank berdasarkan prinsip syari’ah.
Dalam perjalanannya, perbankan syariah di Indonesia geraknya tidak secepat perbankan konvensional. Kondisi ini terjadi akibat dari sistem dan perangkat hukum yang mendukung perbankan syariah tidak memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perbankan syariah untuk berkembang. Setelah munculnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanan dalam bentuk SK Direksi Bank Indonesia atau Peraturan Bank Indonesia, telah memberi landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi pengembangan perbankan Syari’ah di Indonesia.
Undang-undang No 10 Tahun 1998 tersebut memberi kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan perbankan Syari’ah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syari’ah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, Bank Umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional sekaligus dapat melakukannya berdasarkan prinsip syariah. UU No.10 tahun 1998 ini menjadi dasar hukum penerapan Dual Banking System di Indonesia. Dual banking system ini membuktikan sector keuangan berbasis syari’ah diterima dalam industry perbankan nasional. Aturan ini memicu ekspansi industry perbankan syari’ah nasional secara siginifikan.
Namun efek dari keadaan ini, bank syari’ah yang menjadi unit bank konvensional tidak dapat berdiri sendiri, operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perbankan syariah dibutuhkan kemandirian perbankan syariah dengan pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan khusus.
Ragulasi dalam UU No 10/1998 ini juga belum bisa maksimal karena dalam Undang-undang ini aspek perbankan syariah dan pendukungnya belum banyak yang dianut secara konsisten. Karena potensi yang dimiliki perbankan syariah yang sungguh luar biasa, semestinya perbankan syariah bisa mendapatkan porsi di atas 5% dari bank konvensional bahkan bisa 50%, apabila legitisamsi hukum yang diberikan sesuai dengan konsep syariah yang sebenarnya.
Bank Indonesia sebagai bank central dengan hak dan otoritas yang dimiliki mestinya lebih leluasa membuat suatu kebijakan yang lebih komprehensif terkait dengan kebijakan perkembangan perbankan syariah. Peran Bank Indonesia sungguh luar biasa kalau melihat amanah yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999. Pasca pensahan Undang-undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia memberikan support terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia, karena undang-undang ini menugaskan BI untuk mempersiapkan perangkat peraturan atau fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syari’ah dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah.
Secara umum, mulai dari pendekatan politik, landasan hukum, efektifitas pengawasan, dan kelembagaannya, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Khususnya dalam pembukaan bank syariah, Ban Indonesia telah menyediakan regulasi yang cukup memadai untuk pendirian baru, konversi, dan membolehkan bank umum konvensional membuka kantor bank syariah. Dengan regulasi tersebut, pertumbuhan bank syariah pada periode tahun 1999 hingga akhir 2009 terus meningkat. Demikian pula pertumbuhan jaringan kantor dan volume usaha menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat.
Sepanjang tahun 2010 jaringan kantor perbankan syari’ah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu ditandai dengan berdirinya Bank Umum syariah (BUS) sebanyak 10 bank, BPRS sebanyak 251 bank. Penyebaran jaringan kantor bank syari’ah juga telah menjangkau masyarakat lebih di 146 kabupaten dan kota di 32 propinsi, seperti yang terlihat pada table di bawah ini:
Tabel 1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network)
BANK 2005 2006 2007 2008 2009 2010
BUS 3 3 3 5 6 10
Jumlah Kantor 304 349 401 581 711 1,113
UUS 19 20 26 27 25 23
Jumlah Kantor 154 183 196 241 87 251
BPRS 92 105 114 131 138 146
Jumlah Kantor 92 105 185 202 225 276
Total Jaringan Kantor 550 637 782 1,024 1,223 1,640
Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, Juli 2010
Besarnya kontribusi office channeling dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) pada unit usaha syari’ah (UUS) dan bank Umum syariah sampai Juli tahun 2010 mencapai 60,462 triliun, BPRS sebesar 1,418,726 milyar. Perkembangan jaringan kantor ini mengindikasikan tingginya kebutuhan atau permintaan masyarakat terhadap jasa pelayanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah
Kebijakan perbankan yang ditempuh oleh Bank Indonesia sejak tahun 2007 adalah meningkatkan fungsi intermediasi dan memperkuat kelembagaan perbankan, termasuk meningkatkan kapasitas pelayanan industry perbankan syari’ah. Kebijakan untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan antara lain melalui penyesuaian beberapa ketentuan terkait dengan kredit. Sedangkan penguatan kelembagaan perbankan antara lain adalah mendorong proses konsolidasi serta berperan aktiv dalam pengembangan pasar dan instrument keuangan untuk membentuk sector keungan yang sehat dan kuat dalam rangka meningkatkan daya tahan perekonomian. Dari sisi perbankan syari’ah, kebijakan diarahkan pada peningkatan perannya dalam perekonomian melalui peningkatan keberagaman produk dan jasa syari’ah sebagai salah satu outlet penanaman modal dari luar negeri.
Kebijakan untuk meningkatkan kapasitas sector pelayanan industry perbankan syari’ah ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan industry perbankan syari’ah ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan industry perbankan syari’ah. Untuk itu sejalan dengan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari’ah Indonesia, Bank Indonesia telah memformulasikan rencana peningkatan kapasitas pelayanan industry perbankan syari’ah. Rencanan peningkatan tersebut dilakukan pada sisi penawaran dan permintaan secara serentak untuk meningkatkan target pangsa perbankan syari’ah dari 1,72 % menjadi 5 % dari total volume usaha perbankan nasional pada akhir tahun 2008.
Kondisi perbankan syari’ah di Indonesia memang menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2007 pangsa DPK perbankan syari’ah terhadap perbankan nasional meningkat dari 1,6 % tahun 2006 menjadi 1,9% pada akhir 2007, Hal ini menunjukkan bahwa peran perbankan syari’ah dalam mendukung perekonomian nasional terus meningkat. Penghimpunan DPK perbankan syari’ah tumbuh sebesar 35,5 %, sedangkan pembiayaan yang disalurkan (PYD) sebesar 36,7%. Peningkatan tersebut memperbesar pangsa asset perbankan syari’ah terhadap perbankan nasional dari 1,6 % pada akhir tahun 2006 menjadi 1,9 % pada akhir 2007. Seperti pada table di bawah ini:
Tabel 2
DANA PIHAK KETIGA
DPK Jumlah (miliar RP) Pangsa (%)
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Giro Wadiah 3.750 4,238 6,202 5,881 13,39 11,50 11,86 11,14
Tabungan Mudharabah 9.454 20,143 29.595 30,243 33,75 54,66 56,62 57,27
Deposito Mudharabah 14.807 12,471 16,475 16,688 52,86 33,84 31,52 31,60
Total DPK 28.012 36,852 52,271 62,811 100 100 100 100
Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syari’ah, Juli 2010
Namun, bila mengacu pada Cetak Biru (blueprint) Pengembangan Perbankan Syari’ah Indonesia, kinerja perbankan syari’ah menurut Noeroso L Wahjudi dan Sunarsip, peneliti Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan RI, masih jauh dari target. Pangsa asset perbankan syari’ah ketimbang pangsa asset bank umum pada tahun 2007 hanya sekitar 1,84 %. Sebagian pihak berpendapat rendahnya pangsa pasar bank syari’ah disebabkan kurangnya dukungan dan komitmen yang bersifat institusional terhadap perbankan syari’ah. Sebagai bukti, meski perbankan syari’ah telah ada sejak tahun 1992, namun baru awal tahun 2007 pemerintah memperlihatkan perhatiannya untuk memiliki rancangan undang-undang perbankan syari’ah. RUU perbankan syari’ah yang dibahas DPR April 2007 sejatinya sudah lama dinantikan masyarakat. Dengan kehadiran undang-undang perbankan syari’ah nantinya dapat menjadi factor pemacu pertumbuhan perbankan syari’ah. Dengan UU ini pertumbuhan perbankan syari’ah selanjutnya diharapkan dapat membawa multiplier effect dalam perekonomian nasional. Namun dengan sudah diagendakannya pembahasan RUU perbankan syari;ah ini di DPR, setidaknya sudah menunjukkan perhatian yang tinggi seluruh komponen bangsa terhadap perkembangan bank syari’ah. Pemerintah berusaha menjadikan industry perbankan syari’ah sebagi bagian dari system ekonomi nasional yang dapat merespon agenda nasional.
Secara factual perbankan syari’ah telah terbukti keunggulannya dalam masa krisis ekonomi. Pada waktu bank konvensional mengalami guncangan akibat badai krisis pertengahan 1997, perbankan syari’ah dengan system bagi hasilnya terbukti kuat dan selamat dari badai tersebut. Untuk itu dengan kehadiran undang-undang perbankan syari’ah nantinya diharapkan akan semakin menumbuhkan perekonomian nasional. Akhirnya keberadaan undang-undang perbankan syari’ah diharapkan pula dapat membawa pengaruh pada aliran dana investasi Negara-negara Timur Tengah ke Indonesia.
Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Undang-undang yang telah ditunggu-tunggu kehadirannya sejak 6 tahun lalu ini dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perbankan syari’ah dalam jajaran perbankan nasional. Payung hukum ini sangat penting untuk kepastian hukum bagi investor asing tertutama dari Timur Tengah yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Industry perbankan syari’ah dapat lebih berperan dan berkontribusi aktiv dalam menggerakkan perekonomian nasional. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.
Dalam menyusun peraturan bagi perbankan syariah ini, BI bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan bank syariah yang sehat dan patuh kepada prinsip syariah. Baik manajemen maupun regulasi yang mendukungnya. Sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga perbankan syariah tidak lagi hanya berorientasi pasar, akan tetapi lebih jauh sebagai lembaga keuangan yang mempunyai karakteristik tersendiri melalui penerapan syariah secara menyeluruh tanpa ada politisasi poin-poin syariah di dalamnya.
Partisipasi publik mulai melihat perbankan syariah sebagai alternatif perekonomian. Sehingga perbankan syariah bukan dilihat dari perspektif agama, tetapi lebih kepada kepentingan ekonomi nasional. Ke depan, pertumbuhan bank dan kantor bank syariah akan terus meningkat, dengan semakin banyaknya bank syariah baru terutama dalam bentuk dual banking system dan office channelling oleh bank-bank pembangunan daerah. Diperkirakan pangsa aset perbankan syariah pada akhir tahun 2011 akan melebihi target blue print (Cetak Biru) BI, sebesar lima persen dari pangsa perbankan nasional.

C. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari’ah
Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.
“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.
Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.
Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.
Bank Indonesia telah menformulasikan rencana peningkatan kapasitas pelayanan industry perbankan syari’ah melalui program akselerasi pengembangan perbankan syari’ah yang sejalan dengan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari’ah Indonesia. Program percepatan pertumbuhan industry perbankan syari’ah pada prinsipnya ditujukan pada sisi penawaran dan permintaan secara serentak. Tujuan peningkatan kapasitas pelayanan perbankan syari’ah dari sisi penawaran dilakukan dalam bentuk 1) Peningkatan kualitas SDM baik dari aspek syari’ah maupun aspek keahlian lainnya diantaranya dalam bentuk memberikan program sertifikasi direksi BPRS, Upgrading pengurus bank syari’ah dan penyusunan buku teks book Ekonomi Islam, 2) Peningkatan jaringan pelayanan perbankan syari’ah dengan mendorong officed channeling, dan 3) Memperkaya produk jasa keuangan perbankan syari’ah bagi masyarakat dengan menyusun kodifikasi produk perbankan syari’ah.
Program penguatan sisi permintaan dilakukan dengan upaya: 1) Menggalakkan program sosialisasi perbankan syari’ah melalui berbagai forum dengan melibatkan berbagai pihak baik praktisi, akademisi maupun masyarakat umum, seperti pada media televise, cetak dan lain sebagainya. 2) Melakukan linkage program sebagai bagian dari pengembangan industry perbankan syari’ah dalam rangka memperkuat pola hubungan antara pelaku perbankan syari’ah dengan sector usaha. Misalnya pelatihan pembinaan UMKM bagi pengurus bank syari’ah, pemda dan LSM. 3) Menghimbau pemerintah untuk terlibat aktiv dalam pengembangan industry perbankan syari’ah nasional. salah satunya imbauan kepada pemerintah untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah dan pengelolaan sumber dana pemerintah di perbankan syari’ah. 4) Menyempurnakan ketentuan dan perundang-undang yang kondusif bagi pengembangan perbankan syari’ah. Mislanya penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli, selain itu diupayakan penyelesaian RUU perbankan syari’ah, yang merupakan langkah strategis bagi perkembangan industry perbankan syari’ah di masa depan. 5) Mendorong pelaksanaan program voluntary sector, dalam rangka meningkatkan potensi peran industry perbankan syari’ah dalam sector social melalui program perbankan syari’ah peduli umat (PSPU) bekerjasama dengan lembaga pengelola ZISWAf).
Peningkatan perkembangan perbankan syari’ah hanya bisa dicapai dengan keterlibatan dan perhatian semua pihak, khususnya pemerintah. Pengembangan perbankan syari’ah harus menjadi agenda nasional, diperlukan langkah-langkah tegas tidak hanya oleh perbankan syari’ah dan Bank Indonesia, tapi juga perlu langkah orchestrated dengan baik antar semua bank yang terkait. Menurut Ketua Umum Asosiasi bank Syari’ah Indonesia (Asbisindo), prospek bank syari’ah sangat strategis dalam penciptaan stabilisasi ekonomi Indonesia di masa depan, untuk itu pemerintah dan regulator diharapkan mengambil langkah-langkah yang lebih affirmative untuk meningkatkan pertumbuhan bank syari’ah. Keberpihakan pemerintah dan regulator dalam mengembangkan bank syari’ah sangat penting. Ini dikarenakan peran dan wewenangnya sebagai pengatur stabilitas perekonomian bangsa. Semua pihak yang mempunyai jabatan strategis di peerintahan, diharapkan mendukung pertumbuhan dan perkembangan bank syari’ah melalui institusi dan wewenangnya.
Dengan mengacu pada blue print (cetak biru) Perbankan Syari’ah Indonesia tahun 2005-2009, Bank Indonesia berupaya maksimal mencapai percepatan pertumbuhan bank syari’ah. Tahun 2007 adalah tahun ketiga dalam tahapan kedua pengembangan yang difokuskan pada kebijakan penguatan struktur industry, peningkatan daya saing, efisensi operasi, sofistikasi produk dan kompetensi serta profesionalisme SDM perbankan syari’ah. Menurut Winni A Hasan ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, untuk memberi arah yang jelas dalam penatalaksanaan program akselerasi, ada 6 pilar program kerja berdasarkan tingkat pengembangan bank syari’ah yaitu: 1) Penguatan kelembagaan bank syari’ah, 2) Pengembangan produk dan peningkatan layanan bank syari’ah, 3) Intensifikasi edukasi public dan aliansi mitra strategis, 4) Peningkatan peran pemerintah dan penguatan kerangka hukum bank syari’ah, 5) Penguatan SDM bank syari’ah dan 6) Penguatan pengawasa bank syari’ah.
Target peningkatan pangsa pasar (market share) perbankan syari’a yang ditagetkan Bank Indonesia sebesar 5 % pada tahun 2008 menurut A. Riawan Amin, bisa direalisasikan kalau amandemen Undang-undang pajak diselesaikan tepat waktu, undang-undang perbankan syari’ah konkret dan rill mendukung perkembangan bank syari’ah dan Undang-undang SBSN yang mendorong masuknya investor asing segera direalisasikan. karena itu perlu kebersamaan semua pihak, pelaku perbankan syari’ah, Bank Indonesia dan pemerintah, dalam meumbuhkembangkan perkembangan bank syari’ah baik dengan menciptakan produk bersama maupun interkoneksi bank syari’ah.
Selain pencapaian target pangsa pasar perbankan syari’ah 5 %, scenario lain yang bisa mendongkrak pencapaian pangsa perbankan syari’ah adalah asumsi asset perbankan syari’ah akhir tahun 2008 yang mencapai 90 % triliun. Target itu bisa dicapai menurut Adiwarman Azwar Karim, Direktur Utama Karim Businnes Consulting (KBC), dengan syarat, Pertama, Penerbitan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akutansi Perbankan Syari’ah (PAPSI) baru mengenai pembiayaan murabahah, kedua instrumen itu mengatur bagaimana transaksi pembiayaan murabahah tidak dikenai pajak berganda. Ini sangat memungkinkan karena PSAK saat ini yang kena pajak adalah PSAK akad murabahah, isi PBI No 9/19 tahun 2007 sudah mengarah dimungkinkannya PSAK dan PAPSI baru mengenai pembiayaan murabahah. Penerbitan PSAK dan PAPSI baru menurut Adiwarman A. Karim sangat tergantung pada dukungan Bank Indonesia, Bank sentral memiliki peran cukup signifikan dalam mendorong tidak dikenakannya pajak ganda dalam transaksi pembiayaan murabahah perbankan syari’ah. PSAK dan PAPSI baru tentang murabahah sebagai solusi jangka pendek sebelum disempurnakannya PPn terkait transaksi murabahah. Kedua, Penerbitan instrument investasi syari’ah yang kompetitif yang bertujuan meneyerap kelebihan likuiditas perbankan syari’ah. Instrumen itu adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) syari’ah (pengganti SWBI) dan obligasi syari’ah (sukuk) pemerintah (Surat Berharga Syari’ah Negara/SBSN) yang diatur berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah Negara. Bila kedua insrumen itu terbit, memberi dampak bagi perkembangan industry perbankan syari’ah. Ketiga, penerapan strategi inovasi dan sinergi perbankan syari’ah yang didukung berbagai program sosialisasi dan komunikasi.
Strategi ini penting karena inovasi dan sinergi merupakan bagian penting mendorong perbankan syari’ah. Pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi efektif bisa mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perbankan syari’ah. Dukungan regulasi dalam bentuk penyempurnaan ketentuan dan perundang-undangan yang kondusif bagi perkembangan perbankan syari’ah. Tentulah penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang perbankan syari’ah menjadi undang-undang perbankan syari’ah menjadi sebuah kemestian. Langkah ini sangat stategis dilakukan bagi perkembangan industry perbankan syari’ah di masa depan.

D. Regulasi Instrumen Keuangan Syari’ah Di Indonesia
Pengembangan ekonomi syari’ah di Indonesia sangat penting, karena ekonomi syari’ah merupakan bagian dari system ekonomi nasional. Mengingat pentingnya pembangunan ekonomi syari’ah, pemerintah terus memberikan dukungan bagi pengembangan system ekonomi syari’ah dengan melakukan penetapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berbagai aspek financial syari’ah seperti wakaf uang, zakat.
1) Wakaf Uang
Seiring dengan berkembanganya system ekonomi Islam, innovasi baru banyak tentang istrumen financial yang berbasisi syari’ah banyak bermunculan, seperti sukuk, wakaf tunai. Di zaman modern ini, wacana wakaf uang sebagai salah satu instrument keuangan Islam dipelopori oleh MA Mannan. Sebagai salah satu instrument wakaf produktif, wakaf tunai merupakan hal yang baru di Indonesia. Wakaf yang selama ini dipahami oleh umat hanyalah wakaf tanah milik.
Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organsiasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya, maupun kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai wakaf atau filantropi Islam pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik.
Di masa penjajahan, kegiatan perwakafan mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu ditandai dengan banyaknya muncul organisasi keagamaan, sekolah madrasah, pondok pesantren, masjid, yang semuanya dibangun dengan swadaya masyarakat di atas tanah wakaf. Politik pemerintah pada masa ini mengenai filantropi Islam tunduk pada rasionalitas politik Islam Hindia Belanda. Di mana Islam sebagai sistem nilai dibatasi sedemikian rupa sehingga ia dipraktekkan dalam kerangka ritual-personal semata. Rasionalitas semacam ini membuat tradisi wakaf sebagai lembaga pelayanan sosial. Namun, karena aktivitas filantropi Islam seringkali bersinggungan dengan hubungan antarmasyarakat maka pemerintah kolonial pada akhirnya memandang perlu untuk mengatur dengan ketentuan-ketentuan hukum, seperti: Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Nomor 12573 Tahun 1931, Tentang Toezich Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten En Wakafs. Surat edaran ini mengatur tentang keharusan adanya keizinan bupati dalam berwakaf. Bupati memerintahkan agar wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar yang dipelihara oleh ketua Pengadilan Agama yang diberitahukan kepada Asisten Wedana yang selanjutnya dilaporkan ke Kantor Landrente.
Sayangnya, peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan politik (political will) yang jujur serta pemahaman yang benar tentang hakikat dan tujuan wakaf. Akibatnya, peraturan-peraturan ini mendapat reaksi dari organisasi-oraganisasi Islam karena orang yang akan berwakaf harus mendapat izin pemerintah. Sementara itu umat Islam memandang perwakafan merupakan tindakan hukum privat sehingga tidak perlu ada izin dari pemerintah. Reaksi ini merupakan penolakan terhadap campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Ini berarti peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf, selain untuk memenuhi formalisme administratif semata.
Formalisme ini terus berlangsung sampai masa kemerdekaan. Politik filantropi Islam pada masa Orde Lama tidak mengalami perubahan mendasar. Peraturan-peraturan yang mengatur perwakafan zaman kolonial, pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan, karena peraturan perwakafan yang baru belum ada. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan perwakafan seperti yang terjadi pada orde lama tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf selain hanya untuk memenuhi formalisme administratif semata. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa orde baru ini lebih berkonsentrasi untuk memperkuat diri di atas kekuatan-kekuatan sipil terutama Islam, sembari menjalankan agenda sekularisasi politiknya secara konsisten, malah Islam hampir termarginalkan. Keadaan ini terus berlangsung sampai paroh kedua dasarwarsa 1980-an ketika secara mengejutkan Islam mulai diterima di ruang publik.
Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, perwakafan tanah milik di Indonesia mulai memasuki babak baru. Perwakafan tanah milik di Indonesia mulai tertib dan terjaga. Ini merupakan peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis perwakafan. Selama ini di Indonesia, peraturan yang mengatur perwakafan kurang memadai sehingga banyak muncul persoalan perwakafan di tengah masyarakat, seperti banyaknya sengketa tanah wakaf. Tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dan sebagainya. Hal ini karena tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan benda-benda wakaf. Barulah dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat.
Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi dipenghujung tahun 1990-an, membawa perubahan dan mengokohkan Islam sebagai salah satu kekuatan politik di panggung nasional, sampai munculnya undang-undang yang secara khusus mengatur wakaf. Pemerintah RI mengakui aturan hukum perwakafan dalam bentuk undang-undang. Pada masa reformasi, peraturan perwakafan berhasil disahkan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang–undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pensahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya.
Campur tangan pemerintah terhadap wakaf hanya bersifat pencatatan dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak mencampuri, menguasai, atau menjadikan benda wakaf menjadi milik negara. Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara simbolik menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam. Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang wakaf hari ini sangat ditentukan oleh dinamika internal umat Islam serta hubungan harmonis antara Islam dan negara. Iklim politik yang kondusif ini memungkinkan berkembangnya filantropi Islam seperti wakaf. Selain itu, demokrasi menyediakan arena bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional. Pada akhirnya, politik filantropi Islam ditentukan oleh proses integrasi/nasionalisasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandug dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner. Jika dapat direalisasikan, akan memunculkan pengaruh yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat undang-undang tersebut.
Dengan disahkannya undang-undang wakaf, agenda politik umat bergeser dari orientasi ideologis menuju visi sosial ekonomi yang lebih pragmatis. Situasi ini membantu pembentukan proses integrasi gagasan sosial politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional. Umat mulai menyadari bahwa eksistensi mereka lebih bermakna. Apabila mereka kuat secara sosial dan ekonomi dan tidak hanya sekedar unggul dalam statistik. Dengan posisi sosial ekonomi yang kuat, negara akan lebih memperhitungkan berbagai aspirasi, negosiasi, dan gerakan umat Islam.
Dengan memperhatikan konteks dan latar belakang lahirnya undang-undang wakaf, sangat terkait dengan motif politik, ekonomi, dan tertib hukum. Selain bermaksud mengakomodasi kepentingan sosial-religius umat Islam, pemerintah menyadari bahwa berkembanganya lembaga wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Karenanya tidak mengherankan, pemerintah diwakili Departemen Agama memainkan peranan yang signifikan dalam menginisiasi dan menfasilitiasi lahirnya seperangkat peraturan filantropi, khususnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Sesuai dengan kehendak politik yang tertuang dalam undang-undang ini pemerintah bukanlah sebagai pelaksana operasional pengelola wakaf tapi pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, dan publik servis bagi pengelolaan wakaf. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pemerintah (Departemen Agama) melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong dan menfasilitasi agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara profesional, amanah, dan transparan sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat tercapai.
Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam undang-undang ini tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergarak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan perundang-undangan. Lahirnya undang-undang wakaf ini memberikan harapan kepada semua pihak untuk mengembangkan ekonomi umat melalui pemberdayaan wakaf produktif.
Berdasarkan uraian di atas, dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumadangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syari’ah, dan lembaga investasi syari’ah lainnya, seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa Republika.

2) Zakat
Institusi zakat mengandung potensi yang luar bisaa untuk mengurangi penderitaan orang-orang miskin. Potensi zakat di Indonesia sebetulnya sangat besar. Dalam perhitungan kasar, berdasarkan jumlah penduduk muslim Indonesia 166 juta jiwa (83 % dari jumlah penduduk Indonesia; 204,8 juta jiwa), diasumsikan yang berkedudukan sebagai muzaki adalah 18,7 % , potensi zakat di Indonesia sebesar 19,3 triliun pertahun. Potensi yang besar itu sekarang berhasil dikumpulkan sebanyak 300-350 milyar oleh lembaga amil zakat yang ada.
Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, Ataupun sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya berjalan lancar, penghasilannyapun bertambah dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian beban negara dalam masalah pengangguran, kemiskinan melalui zakat bisa terkurangi. Di samping itu, secara ekonomi moneter, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, disribusi kekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi.
Namun perhatian pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan terhadap instrumen keuangan ini belum optimal, karena Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat lebih menitik beratkan aturannya pada lembaga amil zakat semata, belum menyentuh aspek pemberdayaan zakat untuk kegiatan perekonomian. Malahan dalam struktur APBN Indonesia, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah. Pemerintah tidak memasukkan zakat dan wakaf sebagai variabel income negara. Karena pelaksanaan zakat selama ini masih dipandang sebagai bentuk ibadah masyarakat yang ingin mensucikan hartanya, sehingga zakat tidak dimasukkan dalam catatan statistik resmi pemerintah. Agar dana zakat dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi umat, amandeme undang-undang zakat menjadi sebuah kemestian.

E. Sengketa Ekonomi Syari’ah
Pada Era Reformasi saat ini kesempatan untuk mengembangkan dan memasukkan hukum Islam, terutama hukum ekonomi Islam sangat besar peluang dan harapannya. Hal ini didukung dengan telah diamandemen UUD 1945 terutama ps.24 dan 25 yang menempatkan Peradilan Agama dalam lingkup yudikatif , lalu diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang antara lain telah mengakui keberadaan lembaga-lembaga keuangan yang berdasar syari’ah Islam seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, bisnis syariah dan sebagainya, dan menetapkan Peradilan Agama sebagai lembaga hukum formal yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, termasuk didalamnya perbankan syari’ah.
Sebelum adanya amandemen terhadap UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama menjadi kendala hukum di Indonesia, kewenangan mengadili sengketa perbankan Islam ada ditangan Pengadilan Negeri, sedang pengadilan negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara.
Kepentingan untuk membentuk lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank Syariah dengan para nasabah sudah sangat mendesak, maka didirikan suatu lembaga yang mengatur hukum materi dan/atau berdasarkan prinsip syari’ah. Di Indonesia, badan ini dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI, yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI. Dengan keluarnya UU No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama, telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kelahiran Undang-Undang ini membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum Indonesia dimasa sekarang ini sudah akomodatif dan responsip terhadap hukum Islam dan menerima penerapan hukum ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah. Namun sayangnya ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengalihkan kewenangan untuk mengadili sengketa perbankan syariah yang semula menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama, akan dialihkan menjadi kewenangan Peradilan Umum. Dalam pasal 55 undang undang ini memberi peluang pilihan hokum bagi para pihak untuk memilih peradilan agama atau peradilan lain sesuai dengan isi akad.
Pengaturan sepertinya sangat tepat karena sejatinya jika suatu transaksi dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah syari’ah maka penyelesaianpun dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah syari’ah. Hakim yang dapat menangani ini tentulah orang yang paham dan mengerti tentang kaidah-kaidah syari’ah.
Namun, wewenang yang dimiliki oleh pengadilan dalam mengadili sengketa ekonomi syari’ah, tidak akan berjalan sesuai harapan konsep syariah tanpa didukung oleh perangkat peraturan yang komprehensif dari hukum perdata di Indonesia, karena perangkat hukum yang digunakan adalah kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPer) yang notabene belum bersusuaian dengan hukum perdata Islam. Untuk itu perlu adanya hukum perdata Islam (syariah) yang akan mengatur sengketa perdata dalam perbankan syariah. Hal ini dirasa sangat penting untuk menghindari adanya ambiguitas hukum, disatu sisi konsep syariah diterapkan dalam perbankan syariah, tapi disisi lain penyelesaian perkara terkait perbankan syariah dilakukan berdasar hukum yang notabene peninggalan belanda.

F. Penutup
Pengawawasan dan pengaturan system ekonomi Islam oleh pemerintah di Indoensia patut diacungkan jempol, walaupun masih belum optimal. Pemerintah sudah mengagendakan pengembangan system ekonomi Islam ini menjadi agenda nasional. Peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan instrument keuangan Islam, telah banyak disahkan. Regulasi yang dilakukan membuktikan bahwa eksistensi ekonomi syari’ah sudah mendapat tempat yang layak dalam system perekonomian nasional. Bermodalkan undang-undang perbankan syari’ah, undang-undang SBSN, undang-undang wakaf dan zakat, posisi Indonesia diharapkan akan lebih kuat dalam upaya mengembangkan keuangan syari’ah dalam pembangunan perekonomian nasional.

Daftar Pustaka
Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2007
Chapra, M.Umer, Toward a Just Monetary System, terj. Ikhwan Abidin Basri,Sistem Moneter Islam, Jakarta, Gema Insani Press, 2000
Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Edisi Kedua, Jakarta: PT Intermasa, 2003
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2006, Proses lahirnya Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta, 2006
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 1991
Marthon, Said Saad, Al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtishad fi al-Islam, Riyadh, Maktabah ar-Riyad, 2001
Republika, DIM RUU SBSN Rampung Februari, 21 Januari 2008
Republika, iB Sarana Edukasi Bank Syari’ah ke Masyarakat, 21 Januari 2008
Republika, Perlu Kebersamaan Mengembangkan Bank Syari’ah, 28 Januari 2008
Republika, Tiga Skenario Pangsa Bank Syari’ah, 28 Januari 2008
Republika, Pemerintah akan Rilis Sukuk Rp 15 T , 9 April 2008
Republika, Paripurna DPR Sahkan RUU SBSN, 10 April 2008
Republika, Asbisindo Minta Amandemen UU Perpajakan, 11 April 2008
Republika, Sengketa Perbankan Syari’ah Ditangani Secara Optimal, 14 April 2008
Republika, PDS Ngotot Tolak RUU Syari’ah, 15 Maret 2008
Republika, AASI Dorong RUU Asuransi Syari’ah, 20 Juni 2008
Wahjudi, Noeroso L, dan Sunarsip, Menyongsong Lahirnya UU Perbankan Syari’ah, Republika, 14 Maret 2008

UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen menjadi Undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas. Undang undang no 39 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Khususnya perbankan syariah juga diberikan landasan hukum yang kuat yaitu
dan kemudian diubah dengan UU No.10 tahun 1998 yang kemudian Undang-undang no 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dan instrument investasi syariah melalui Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah Negara.
Sejak krisis moneter tahun 1997, perbankan syari’ah mencoba menjadi solusi terhadap berbagai masalah ekonomi bangsa. Semula langkah ini dianggap kurang layak dan dianggap inferior dibandingkan praktek lainnya yang telah lebih dahulu ada. Ternyata kini perbankan syari’ah sangat memikat dan memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan semakin berkembangnya jaringan kantor perbankan syari’ah di seluruh wilayah, baik bank umum, unit usaha syari’ah maupun BPRS. Dana pihak ketiga perbankan syari’ahpun mengalami peningkatan tiap tahun, begitu juga penyaluran pembiayaan terus mengalami peningkatan.

Iklan

Read Full Post »